HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Korupsi jalan Kemiri-Depapre, ini hukuman untuk Mantan Kepala Dinas PU Papua

 

Foto ilustrasi. – pixabay.com

Mikael  dinilai memerintahkan Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Jembatan dan Bina Teknik dan  Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan untuk tetap melaksanakan pekerjaan melaksanakan proyek meskipun hasil telaah teknik pekerjaan menyebutkan tidak dapat dilaksanakan dalam 3 bulan.

 

Papua No.1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi– Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Mikael Kambuaya divonis lima tahun enam bulan penjara karena terbukti korupsi pekerjaan peningkatan Jalan Kemiri-Depapre sepanjang 24 kilometer tahun anggaran 2015.

“Mikael Kambuaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” kata ketua majelis hakim Muhammad Siradj, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin, (30/3/2020)

Baca juga : Diduga korupsi dana pendidikan, mantan Kadinsos Paniai ditahan

Loading...
;

Plt Bupati Bengkalis ditetapkan sebagai DPO korupsi

Pengadilan Tipikor Jambi vonis korupsi berjamaah asrama haji

Selain penjara lima tahun enam bulan, Mikael juga didenda sebesar Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan.

Dalam sidang terdakwa mengikuti persidangan melalui video conference dari rumah tahanan KPK. Sedangkan sidang berlangsung hanya diikuti majelis hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dan penasihat hukum.

Sedangan hakim memutuskan hukuman berdasarkan dakwaan pertama pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Vonis tersebut sedikit lebih rendah dibanding tuntutan JPU KPK yang meminta agar Mikael Kambuaya divonis penjara selama 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp300 subsider 6 bulan kurungan.

“Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme atau KKN,” kata hakim Siradj menambahkan.

Baca juga  Pemerintah diharap dukung pengembangan seni di Papua

Dalam korupsi itu, Mikael  dinilai memerintahkan Edy Tupamahu dan Ferdinand selaku Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Jembatan dan Bina Teknik dan R Kuheba selaku Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan untuk tetap melaksanakan pekerjaan melaksanakan proyek tersebut, meskipun hasil telaah teknik pekerjaan menyebutkan antara lain pekerjaan tidak dapat dilaksanakan dalam 3 bulan.

Mikael juga tidak menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pekerjaan PPK dilakukan oleh Edy Tupamahu. Selain itu Mikael memerintahkan Hans Leonard membuat kelengkapan administrasi secara formalitas yang tak sesuai kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam kelengkapan administrasi sebenarnya tidak pernah dilaksanakan.

Akibat perbuatan Mikael Kambuaya bersama-sama dengan David Manibui merugikan keuangan negara sebesar Rp40.931.277.179,64. (*)

Editor : Edi Faisol

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa