Follow our news chanel

KPA Papua antara hidup dan mati

Kantor Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua di Jalan Kesehatan Dok II Kota Jayapura – Jubi/IST
KPA Papua antara hidup dan mati 1 i Papua
Kantor Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua di Jalan Kesehatan Dok II Kota Jayapura – Jubi/IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh: Amoye Pekei

Laporan Dinas Kesehatan Provinsi Papua manyatakan bahwa jumlah pengidap HIV dan AIDS di Provinsi Papua hingga triwulan pertama tahun 2019 tembus di angka 40.805 kasus. Angka itu masing-masing terbagi penderita HIV sebanyak 15.935 kasus dan AIDS sebanyak 24.870 kasus.

Data ini menunjukkan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang mengalami kesakitan akibat virus lebih besar dari pada ODHA yang terinfeksi HIV tetapi masih kuat atau sehat. Mereka yang perlu ditolong dengan pelayanan rehabilitasi akibat diskriminasi dan kesakitan kesehatan tubuhnya sangat banyak.

Dalam ilmu sosial fenomena sosial itu ibarat gunung es dalam lautan. Untuk itu, saat ini dibutuhkan pelayanan KPA dan penyedia layanan yang berkualitas.

Kualitas pelayanan KPA sangat ditentukan oleh dukungan SDM, anggaran, dan kebijakan daerah yang terintegrasi dalam penaggulangan HIV dan AIDS.

Banyak ODHA yang tidak berhasil ditolong akibat tidak teratur minum obat ARV. Selain itu, lemahnya dukungan psikososial bagi ODHA karena melemahnya kepercayaan diri dalam diri ODHA.

Loading...
;

Segala upaya yang telah dilakukan oleh KPA dan mitra-mitra Dinas Kesehatan dan LSM telah berhasil menjangkau sejumlah ODHA. Hal ini juga bisa menunjukkan keberhasilan KPA dalam bersinergi menanggulangi HIV di Tanah Papua.

Tantangan tersendiri bagi KPA saat ini adalah bagaimana sejumlah kasus AIDS ini penderita tetap hidup dengan sehat. Ini tugas darurat dan harus dikerjakan oleh manajemen pelayanan yang siap.

Untuk menahan laju perkembangan virus dan tingginya angka kematian ODHA di Papua, semua lini harus berperan. Sebagian besar peran tersebut ada di pundak KPA dalam menghubungkan sistem sumber dan potensi dikoordinasikan menjadi sistem layanan terintegrasi dalam menanggulangi HIV AIDS termasuk kasus ODHA.

Namun demikian dengan adanya penurunan kinerja KPA dua dekade terakhir ini, KPA belum bisa berjalan baik akibat belum adanya kesiapan sistem kelembagaan di KPA Papua dalam menjalankan programnya.

Telah diketahui kurang lebih satu tahun terakhir sebelum diganti keadaan anggaran KPA telah menyusut, sehingga beberapa stafnya tidak mendapat upah kerja. Hal ini pernah mendapat sorotan dari sala satu anggota MRP terkait kinerja KPA yang belum baik.

Puncak kondisi terpuruknya kinerja KPA terlihat dari adanya pelantikan pengurus baru KPA Papua periode 2019-2023 di Hotel Sahid Papua. Kinerja KPA mulai disorot sejak ketua dan jajaran baru dilantik. Saat itu penggiat HIV/AIDS di Tanah Papua dikagetkan dengan pengurus baru KPA yang notabane adalah pemula atau pendatang baru dalam dunia HIV.

Beberapa kebijakan dan pernyataan menimbulkan kontradiksi dan membingungkan publik.

Dua bulan terakhir hampir tiap minggu ada saja sorotan publik; banyak dilontarkan di media massa yang berhubungan dengan kinerja KPA, baik aktivis HIV, maupun praktisi organisasi lainnya. Minggu lalu salah satu ormas juga mempertanyakan kinerja KPA.

Selain itu kesiapan SDM anggaran dan sistem manajemen kelembagaan KPA saat ini mengalami masalah yang sangat serius.

Berikut ini diuraikan beberapa pertimbangan terkait kondisi KPA yang darurat dan perlu ditangani oleh Gubernur Papua:

Pertama, kebijakan pengurus baru KPA Papua membingungkan publik penanggulangan HIV AIDS di Tanah Papua. Sebagai salah satu lini terdepan yang mengkoordinasikan semua penyediaan layanan HIV dan AIDS di Papua, KPA seharusnya memberikan pemahaman yang bisa diterima oleh semua kepentingan dalam menanggulangi masalah HIV AIDS. Tetapi saat ini hal ini tidak berjalan baik.

Semua pernyataan atas nama KPA yang disampaikan ke publik tidak berdasar. Misalnya, KPA akan mencari obat yang dapat menyembuhkan ODHA dan KPA tidak mengurus ARV.

Kedua pernyataan ini sudah sangat meresahkan penggiat HIV AIDS yang selama bertahun-tahun melakukan kampanye dan mendampingi ODHA, karena selama ini mereka giat melakukan sosialisasi bahwa belum ada obat yang menyembuhkan (HIV/AIDS)–yang ada hanya obat untuk mengendalikan virus HIV dalam tubuh agar kekebalan tubuh ODHA baik dan bisa hidup sehat dengan minum Anti Retroviral Virus ( ARV) obat ini untuk menahan laju perkembangan virus dalam sistem imun tubuh manusia.

Kebijakan lain yang membingungkan adalah perekrutan relawan KPA. Proses perekrutan relawan tanpa dasar pertimbangan yang baik. Para penggiat HIV mengetahui bahwa saat merekrut relawan biasanya praktisi HIV/AIDS melakukannya dengan sangat teliti, sebab dikhawatirkan terjadi kesalahan informasi sampai kepada masyarakat.

Proses (rekrutmen) dilakukan dengan menilai pengetahuan dan ketrampilan lalu ditugaskan melakukan upaya sosialisasi di masyarakat.

Penanganan masalah ODHA merupakan tugas yang sangat berat, karena upaya kepada perubahan perilaku masyarakat. Untuk itu, proses untuk mendapat relawan yang baik sangat sulit dan harus hati-hati (merekrut).

Proses perekrutan relawan di KPA saat ini menimbulkan banyak pertentangan. Ada saran untuk jangan cepat-cepat merekrut relawan, tetapi hanya dengan bermodalkan KTP disebut relawan KPA Papua.

Hingga terakhir KPA berhasil merekrut 10.472 relawan di seluruh Papua dalam kurun waktu dua bulan. KPA Papua harus jujur ada kepentingan apa dengan pengumpulan KTP sebanyak ini, mengapa tidak mitra atau KPA kabupaten saja yang melakukannya?

Hal lain yang menimbulkan pertanyaan publik adalah adanya kebijakan KPA akan mencari obat yang dapat menyembuhkan ODHA dan ajakan ketua KPA untuk membeli salah satu suplemen tertentu. Otomatis cara ini akan menggugurkan kampanye besar HIV dan AIDS di tanah Papua agar ODHA harus minum ARV agar tetap sehat.

Kita mengetahui bahwa kampanye HIV selama ini dibangun dengan kajian yang cukup matang dan dipublikasikan.

Pernyataan KPA ini bisa diartikan adanya penyesatan layanan terapi yang telah dibangun pada layanan masyarakat, yaitu layanan terapi dengan minum obat ARV yang telah diakui organisasi kesehatan dunia (WHO) bukan perusahaan MLM tertentu.

Saya anggap ini suatu penyesatan berpikir yang sedang dikampanyekan melalui pernyataan-pernyataan publik atas nama KPA Papua;

Kedua, tidak menjalankan tupoksi KPA dengan baik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Repuik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007, tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah Pasal 5 , mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

  1. a) Mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan  dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan oleh KPA Nasional;
  2. b) Memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan AIDS Nasional;
  3. c) Menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumberdaya berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efesien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
  4. d) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan KPA provinsi;
  5. e) Mengadakan kerja sama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
  6. f) Menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
  7. g) Memfasilitasi Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota;
  8. h) Mendorong terbentuknya LSM/kelompok peduli HIV dan AIDS, dan;
  9. i) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS, serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada KPA nasional.

Berdasarkan uraian di atas fungsi yang dijalankan KPA adalah lembaga yang membuat kebijakan, menggerakkan, melakukan koordinasi, dan fasilitasi di bidang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat provinsi.

Idealnya dengan melihat masalah pengurus KPA sebelumnya, pengurus baru melakukan restrukturisasi organisasi KPA agar fungsi-fungsi dari subsistem dalam tubuh organisasi KPA dapat berjalan baik lagi.

Restrukturisasi ini akan mendorong sistem KPA dapat berfungsi dengan baik dan maksimal menjalankan amanat kebijakan pemerintah provinsi terkait HIV dan perintah khusus gubernur tentang selamatkan sisa dari yang tersisa.

Kenyataannya fungsi koordinatif tidak berjalan baik. Hingga saat ini KPA belum menjalankan fungsi koordinasi untuk memastikan pelayanan terintegrasi dalam penanggulangan HIV terwujud.

Jika kita ikuti semua kebijakan dan pemberitaan di media dimuat sesuai dengan keinginan pribadi Ketua Harian KPA Provinsi Papuatanpa meminta masukan (pendapat) dari pihak-pihak yang berkompeten dalam tupoksi bawahannya atau mitra KPA.

Pernyataan Ketua Harian KPA Provinsi Papua lebih banyak menyatakan keinginan pribadi dengan mengatasnamakan KPA.

Idealnya semua pernyataan seorang ketua KPA harus mencerminkan pandangan tupoksi yang di bawahinya, misalnya tenaga medis di KPA, misalnya dokter bicara kesehatan dan terapi, mitra LSM lain bicara pendampingan ODHA, dll.

Ketua KPA harus berbicara atas pandangan tupoksi-tupoksi bawahannya. Cara ini akan mendorong fungsi koordinasinya berjalan baik.

Kondisi KPA saat ini menimbulkan miskomunikasi antara KPA dan mitra KPA yang selama ini aktif dan lekat sekali dengan KPA Papua. Sudah mulai ada mosi tidak percaya dari kinerja KPA, baik di kalangan penggiat HIV maupun masyarakat umum. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya petisi yang dijalankan oleh para penggiat HIV di tanah Papua;

Ketiga, tidak melaksanakan amanat Perdasi terkait ODHA wajib mengkonsumsi ARV.

Menurut ketua harian KPA, ARV itu bukan urusan KPA, karena KPA bukan medis. Itu urusan rumah sakit dan Dinas Kesehatan.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS Pasal 15 poin (d) menyatakan, setiap ODHA kewajiban Orang Dengan HIV harus memeriksakan kesehatan secara berkala ke tempat rujukan terdekat dan patuh terhadap terapi ARV.

Berdasarkan ketentuan perdasi tersebut telah menunjukkan bahwa urusan ARV itu urusan yang melekat dengan tugas dan tanggung jawab KPA dengan mengkoordinasikan dan menggerakkan ODHA dan masyarakat untuk mengetahui bahwa ODHA wajib minum ARV.

Jadi, jelas pernyataan-pernyataan ketua KPA terkait ARV adalah pernyataan tidak berdasar dan inkonstitusional;

Keempat, tidak mengacu pada strategi planing KPA. Sebagai suatu organisasi independen di tingkat provinsi, baiknya KPA memiliki strategic planning.

Dokumen ini pernah ada di KPA Papua. Ada beberapa kebijakan sebelumnya yang telah mengacu pada rencana strategis tersebut.

Saat ini tampak KPA tidak mengacu pada dokumen rencana strategis yang telah dibuat oleh pengurus KPA terdahulu. Seharusnya ada dokumen perencanaan yang dibuat oleh KPA tahun pertama untuk menjadi acuan sehingga dalam pengeluaran anggaran akan berdasarkan rencana tahunan.

Otomatis semua anggaran yang keluar akan mengacu pada rencana kerja anggaran (RKA). Jika anggaran yang dikeluarkan untuk pembiyaan kegiatan yang tidak mengacu pada dokumen RKA itu bisa menjadi suatu temuan.

Semua kebijakan yang diambil oleh KPA mulai dari perekrutan relawan, pembelian suplemen untuk ODHA, hingga pembelian fasilitas operasional, harus mengacu pada dokumen perencanaan.

Dokumen perencanaan itu baiknya terhubung antara renstra dan rencana tahunan. Kebijakan KPA saat ini seharusnya fokus pada pembenahan kelembagaan, bukan langsung memberikan solusi tanpa dasar dan kajian yang matang.

Proses manajemen organisasi yang idealnya dilakukan awal tahun adalah merencanakan dengan matang dengan membenahi sistem perencanaan KPA–yang tidak berjalan baik dihidupkan.

KPA Papua milik bersama. Tolong jangan kepentingan pribadi mendominasi kepentingan publik. Mintalah masukan dari praktisi HIV yang berpengalaman dalam upaya bersama penanggulangan HIV di tanah Papua;

Kelima, indikasi penyalahgunaan anggaran KPA Papua. Semua pengeluaran yang dilakukan KPA tanpa dasar yang kuat dalam sistem anggaran kerja bisa dijadikan temuan.

Setelah mengikuti beberapa perdebatan di media massa dan media sosial tampak adanya indikasi penyalahgunaan anggaran KPA. Pos anggaran dari mana yang digunakan untuk rekrut relawan, kemudian membeli suplemen untuk ODHA? Apakah semua pembelanjaan ini telah diakomodir dalam rencana kerja anggaran KPA?

Jika belum sebaiknya benahi dulu sistem penganggaran KPA periode ini dengan menyiapkan rencana kerja anggarannya, agar tidak terjadi penyalagunaan anggaran dalam organisasi;

Keenam, SDM dan kesejahteraan staf KPA belum baik. Staf KPA saat ini didominasi oleh pendatang baru dan ini menjadi masalah terbesar. Bagaimana mau menjalankan tupoksi HIV dan AIDS jika tenaga kerjanya adalah pendatang baru yang belum banyak mengetahui HIV?

Sebaiknya perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM KPA sebelum melakukan pelayanan. Jika tidak, hal ini akan mempengaruhi pendonor yang selama ini bermitra dengan KPA. Otomatis mereka akan menarik diri karena masalah kualitas SDM KPA Papua.

Salah satu faktor motivasi kerja adalah gaji pegawai. Ini faktor mutlak yang melekat dalam faktor SDM. Jika hal ini tidak ditunjang, maka sudah pasti kelembagaan itu tidak akan bergerak karena yang menggerakkan itu adalah faktor manusianya. Manusia yang menjalankan setiap prosedur termasuk mesin organisasi.

Kondisi SDM selain banyak pendatang baru juga staf KPA hingga tulisan ini dibuat belum digaji, artinya kualitas kinerja juga pasti akan menurun akibat kesejahteraan staf KPA belum ditunjang.

Pertimbangan-pertimbangan ini menujukkan bahwa KPA belum siap dengan sumber daya yang cukup untuk menekan laju perkembangan virus dalam tubuh manusia dan menghentikan penularannya di masyarakat Papua.

Hal ini menunjukkan bahwa pembenahan KPA segera dan sangat dibutuhkan–yang dimulai dari restrukturisasi KPA melalui pergantian ketua KPA dan staf yang tidak memenuhi syarat, termasuk perampingan struktur dengan mengurangi divisi yang tidak perlu, karena struktur yang besar akan menguras anggaran KPA.

Selain restrukturisasi, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM, untuk memahami tugas-tugasnya sebagai ketua KPA dan mengerti benar tugas KPA seperti yang diamanatkan dalam perdasi. Sistem perencanaan dan pengganggaran perlu dievaluasi dan dibenahi.

Sebelum menjalankan tugas utama KPA untuk melayani masyarakat umum dan ODHA, sebaiknya dilakukan evaluasi internal KPA secara menyeluruh, dengan menghadirkan pihak-pihak yang berkompeten untuk melakukan pembenahan. (*)

Penulis adalah Ketua DPD Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia Papua

Editor: Timo Marten

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top