HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

KPK minta pemda di Papua benahi data kependudukan

Foto ilustasi, logo KPK - kpk.go.id
Ilustrasi orang asli Papua – Jubi/Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta pemerintah daerah (pemda) di Papua, baik provinsi, kabupaten, dan kota untuk fokus membenahi data kependudukan. Mengingat sampai saat ini pemerintah sulit mengukur perubahan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka otonomi khusus.

Koordinator Supervisi Pencegahan KPK wilayah Papua, Maruli Tua, mengatakan sampai saat ini pihaknya masih terus mendorong agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota segera buat sistem informasi dan database orang asli Papua (OAP).

“Kami minta ada sistem informasi yang valid dan verifikasi mengenai data kependudukan, khususnya OAP. Agar pelaksanaan otonomi khusus bisa diukur secara data yang valid,” kata Maruli kepada Jubi di Jayapura, Rabu (18/12/2019).

Menurut ia, dengan adanya database kependudukan yang valid, pemerintah setiap tahun bisa mengukur berapa penurunan angka kematian ibu hamil, berapa peningkatan partisipasi sekolah, kenaikan Indeks Pembangunan Manusia, dan lain sebagainya.

“Memang sulit dalam mengukur peningkatan, karena memang data penduduk khususnya orang asli Papua (OAP) belum ada,” ujarnya.

Selain data kependudukan, ujar ia, data terpadu kesejahteraan sosial juga harus segera divalidkan. Oleh karena itu, pihaknya meminta Dinas Sosial kabupaten dan kota serta semua tingkatannya mulai dari kepala kampung bisa bergerak semua agar penyaluran bantuan sosial bisa tepat sasaran.

Loading...
;

“Jika data valid sudah ada tentu juga bisa diintegrasikan dengan data penyaluran data bantuan sosial dari provinsi dan kabupaten/kota,” katanya.

Terpisah, Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen, mengatakan amat sangat memprihatinkan sampai saat ini Papua belum memiliki data mengenai berapa orang asli Papua per kabupaten/kota.

“Dalam satu kegiatan besar pencegahan korupsi terintegrasi KPK adalah soal data ini. Untuk itu, saya minta kabupaten/kota bisa segera mendata OAP sehingga bisa mendapat data yang valid,” kata Hery.

Baca juga  Pemprov Papua akan pecat 10 ASN terlibat kasus korupsi

Menanggapi itu, dirinya meminta Dinas Sosial dan Kependudukan memiliki komitmen dalam menyelesaikan tugas ini, dan berani menunjukan data yang valid kepada pemerintah.

“Yang lebih tahu mengenai penduduk adalah pemerintah kabupaten/kota, sehingga kami sangat harapkan ke depan data mengenai OAP bisa segera ada,” ujarnya. (*)

Editor:ย Dewi Wulandari

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa