Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

KPK minta pemda di Papua kawal Dana Desa

Foto ilustrasi, penyaluran Dana Desa di Papua. – Jubi/Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta pemerintah daerah di Papua untuk serius mengawal penyaluran dan penggunan Dana Desa. Pemantauan itu harus dilakukan hingga di tingkat kampung.

Koordinator Supervisi Pencegahan KPK wilayah Papua, Maruli Tua mengatakan pemerintah daerah (pemda) harus mengubah paradigma setiap kepala kampung dalam mengelola Dana Desa. Dana Desa dikucurkan pemerintah untuk kepentingan bersama masyarakat di kampung.

Pemda di Papua juga harus memetakan mekanisme penyaluran yang sesuai dengan situasi dan kondisi setiap kampung penerima Dana Desa. Jika mekanisme penyaluran Dana Desa disamaratakan di seluruh kampung di Papua, daya ungkit Dana Desa akan sangat kecil.

“Saya sudah sampai di Jayawijaya, Tolikara, Lanny Jaya serta Asmat. Medan [dan kondisi geografisnya] berbeda-beda [sehingga membutuhkan mekanisme pencairan Dana Desa yang berbeda]. Apalagi pencairan Dana Desa [saat] ini [dilakukan dalam] tiga tahap. Bayangkan pada setiap pencairan [warga] harus turun dari kampung untuk ambil dana tersebut. Berapa anggaran transportasi yang dikeluarkan?” ujarnya.

Menurut Maruli Tua, kondisi geografis juga sangat mempengaruhi pembelanjaan Dana Desa. “[Kampung yang berada di daerah terpencil misalnya], akan angkut material [dengan] pesawat [sewaan berbiaya] mahal. [Biaya transportasi bisa] menguras dana yang tidak sedikit,” sambungnya.

Ia menyarankan pemda di Papua untuk mendesain mekanisme penyaluran Dana Desa di Papua yang secara khusus diterapkan di wilayah tertentu, sesuai dengan kondisi geografis masing-masing kampung. Setiap kepala daerah juga harus memperkuat keberadaan inspektorat pemda dalam mengawasi Dana Desa.

Loading...
;

“Jangan menganggap inspektorat [pemda] tidak penting. Justru hadirnya perangkat itu untuk membantu kepala daerah  mengawal penggunaan anggaran. Kasihan kalau banyak aparat kampung tersangkut masalah anggaran [karena] keterbatasan pengetahuan [teknis anggaran]. Pengawasan dan pembinaan harus dilakukan,” sambungnya.

Secara terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua, Donatus Motte mengajak seluruh pemangku kepentingan mengawal penggunaan Dana Desa di Papua. “Penyaluran dan penggunaan Dana Desa harus dilakukan, supaya dimanfaatkan sesuai peruntukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung,” kata Motte. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca juga artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top