Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

KPK minta Pemprov dan Kejati Papua cermat dalam selesaikan sengketa tanah dan bangunan aset Pemda

Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua, Maruli Tua. – Jubi/Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengingatkan Pemerintah Provinsi Papua dan Kejaksaan Tinggi Papua untuk cermat menyelesaikan sengketa tanah dan bangunan aset pemerintah. Setiap sengketa harus dipilah, dan diselesaikan sesuai dengan persoalan masing-masing sengketa.

Hal itu dinyatakan Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua, Maruli Tua, saat dihubungi melalui panggilan telepon pada Minggu (15/12/2019). Menurutnya, persoalan klaim atas tanah atau bangunan aset pemerintah sangat beragam.

Ada sengketa yang didahului klaim tanah adat atas aset pemerintah, yang diikuti praktik jual-beli dengan pihak lain. Akan tetapi, ada pula sengketa tanah dan bangunan aset pemerintah yang merupakan masalah historis masa lalu, misalnya perampasan tanah adat. “Masalah tanah ini tidak bisa di generaliris,” kata Maruli Tua.

Menurutnya, penanganan sengketa tanah dan bangunan aset pemerintah sudah mulai dibahas dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua bersama Kejati Papua harus bisa memisahkan modus dan para oknum yang memanfaatkan masalah tanah adat itu.

“Kami sudah banyak mendapat masukan terkait aset-aset pemerintah yang dilengkapi dengan sertifikat, namun masih saja digugat oleh para pemilik hak ulayat. Oleh karena itu, kami minta di pisahkan masing-masing klaim. Hal itu butuk kecermatan,” ujarnya.

Maruli Tua menyatakan KPK telah mengetahui keberadaan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah. “Kami tahu di Papua ada Perdasus Nomor 23 Tahun 2008. Akan tetapi, hal ituperlu diluruskan. Kami akan bantu pemerintah Papua untuk menyelesaikan,” sambungnya.

Loading...
;

KPK juga akan terus mengingatkan Gubernur atau Sekretaris Daerah Provinsi Papua untuk menertibkan penggunaan kendaraan dinas yang dikuasai aparatur sipil negara (ASN) aktif, mantan ASN, legislatif, dan mantan legislatif. Jika penggunaan kendaraan dinas tidak ditertibkan, semakin lama akan menjadi komplikasi dalam pengelolaan aset pemerintah daerah.

“Dalam waktu dekat ini kami belum ada rencana turun ke Papua. Mungkin tahun depan (2020) baru kami akan kembali cek, sejauh mana proses penataan aset di Papua,” katanya.

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Derek Hegemur mengatakan pihaknya sedang menginventarisasi semua aset milik pemerintah provinsi Papua.Β Ia akui ada sejumlah aset Pemerintah Provinsi Papua yang dikuasai pihak ketiga.

Bangunan bekas Hotel Arfak di Manokwari, Papua Barat misalnya, sudah dikuasai masyarakat adat setempat. Hotel Mapia di Biak serta Hotel Asmat di Merauke kini sedang dalam proses rekonsiliasi bersama pemerintah setempat.

“Jadi kami akan inventarisir dulu, lalu lakukan validasi aset, verifikasi seluruhnya. Baru kemudian akan lakukan penertiban aset. Saat ini semua sedang berproses,” kata Derek. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca juga artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top