Follow our news chanel

KPK: Penindakan hukum pembalakan liar harus tuntas

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta seluruh penindakan hukum terutama terkait illegal logging atau pembalakan liar harus benar-benar dituntaskan, baik yang ditangani penyidik kehutanan maupun kepolisian.

Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua, Maruli Tua, mengatakan penandatanganan komitmen atau deklarasi penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA) yang dilanjutkan dengan rencana aksi sudah dilakukan sejak Maret tahun ini, sehingga segala bentuk pencegahan harus benar-benar dilakukan. 

"Soal penidakan hukum KPK selalu memonitor dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dinas kehutanan, dan penyidik, sehingga harus benar-benar dituntaskan sesuai perintah pimpinan KPK," kata Maruli, saat Fokus Grup Diskusi impelementasi rencana aksi kehutanan, di Jayapura, Rabu (24/10/2018).

Ia menekankan dalam menindak pelaku pembalakan liar, pemerintah tak bisa main-main atau bekerja setengah hati, karena yang mendapat manfaat hanya segelintir oknum saja, sementara masyarakat adat kurang mendapat manfaat.  

"Jadi pemerintah harus benar-benar memperhatikan terutama terkait dengan ruang masyarakat adat yang mengelola hutannya. Intinya, kami ingin menyeimbangkan proses penindakan hukum di sektor kehutanan dengan penguatan tata kelolanya," ujarnya.

Terkait hal ini, ujar ia,  sebenarnya sudah ada Perdasus serta beberapa peraturan gubernur yang  mengatur peran dan juga manfaat hutan bagi masyarakat adat di Papua. Hanya saja, kata ia, ada yang memanfaatkan itu sebagai modus karena pada dasarnya situasi sosiologis  masyarakat yang membutuhkan uang, sementara yang menyediakan hanya memanfaatkan.

Loading...
;

"Jadi rencana aksi kehutanan ini diharapkan bisa komprehensif, karena memang regulasi undang-undang kehutanan, undang-undang Otsus, Permen, dan Pergub itu ada sehingga membutuhkan waktu yang cukup untuk mensinkronkan," kata Maruli.

Menanggapi itu, dirinya menyarankan agar pemerintah provinsi Papua melakukan sosialisasi di masyarakat adat rencana aksi kehutanan, karena Undang-Undang 23 Tahun 2014 sudah menjadi kewenangan Dinas Kehutanan provinsi.

"Secara substansi laporan ke gubernur dan legislatif, karena ini menjadi kekuatan utama Otsus sehingga memang yang paling berkepentingan administrasi," ujarnya.

"Kalau KPK lebih kepada bagaimana kami membantu atasi hambatan yang terjadi. Misalkan ada oknum yang ingin menghambat supaya tujuan rencana aksi atau pembenahan tata kelola ini tidak berjalan," sambungnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen, mengakui sejak pemerintahan orde lama hingga saat ini, masih banyak praktek-praktek menyimpang yang menyebabkan terjadinya perusakan hutan.

Dirinya pun menyebut, hal itu sudah bukan menjadi rahasia lagi, sebab dirinya pernah mendapat tekanan dari pihak-pihak yang memiliki jabatan lebih tinggi, sewaktu hendak menghentikan kegiatan ilegal di dalam hutan.

"Saya pernah diperintahkan gubernur di beberapa tempat, ternyata ada kekuatan yang cukup tinggi menekan saya, sehingga kegiatan ilegal itu bisa terjadi. Bahkan sampai hari ini kegiatan itu masih terjadi," kata Hery. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top