HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

KPU Intan Jaya: salah komunikasi, penyebab Bawaslu Papua tolak penetapan hasil Intan Jaya 

Ketua Komisi Pemilihan Umum Intan Jaya, Krismas Bagau – Jubi/Arjuna Pademme
KPU Intan Jaya: salah komunikasi, penyebab Bawaslu Papua tolak penetapan hasil Intan Jaya  1 i Papua
Ketua Komisi Pemilihan Umum Intan Jaya, Krismas Bagau – Jubi/Arjuna Pademme

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya, Krismas Bagau menilai keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Papua menolak penetapan hasil penghitungan rekapitulasi perolehan suara di Intan Jaya karena salah komunikasi. Bagau menyatakan data perolehan suara yang ditetapkannya sama dengan data perolehan suara yang dimiliki Bawaslu Papua.

Hal itu dinyatakan Bagau di Jayapura, Senin (20/5/2019). “Sebenarnya (penolakan Bawaslu Papua atas penetapan hasil penghitungan rekapitulasi perolehan suara Intan Jaya itu) hanya salah komunikasi. Data perolehan suara (di tingkat Intan Jaya) yang dimiliki Bawaslu Papua sama dengan data yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Intan Jaya,” kata Bagau.

KPU Intan Jaya: salah komunikasi, penyebab Bawaslu Papua tolak penetapan hasil Intan Jaya  2 i Papua

Pekan lalu, Bawaslu Papua menolak lima penetapan hasil penghitungan rekapitulasi perolehan suara lima kabupaten/kota di Papua, termasuk Intan Jaya. Sejumlah empat penetapan lain yang juga ditolak Bawaslu Papua itu adalah penetapan hasil penghitungan rekapitulasi suara di Kabupaten Paniai (rekapitulasi perolehan suara dari semua TPS ditolak), Kabupaten Puncak (rekapitulasi perolehan suara dari semua TPS ditolak), Kota Jayapura (rekapitulasi perolehan suara dari 233 TPS ditolak), dan Kabupaten Jayapura (rekapitulasi perolehan suara dari 47 TPS ditolak).

Bawaslu Papua menyatakan menolak penetapan hasil penghitungan rekapitulasi perolehan suara dari kelima kabupaten/kota itu, karena proses penetapannya dinilai tidak wajar. Bawaslu Papua juga menyatakan proses penghitungan rekapitulasi di kelima kabupaten/kota itu tidak mengikuti aturan Pemilihan Umum 2019.

Ketua KPU Intan Jaya Krismas Bagau mengatakan kacaunya penghitungan rekapitulasi perolehan suara di Intan Jaya terjadi karena ulah sejumlah oknum Panitia Pemilihan Distrik (PPD). Menurut Bagau, ada oknum PPD yang tidak menghitung rekapitulasi perolehan suara di distriknya, dan membawa perolehan suara itu ke kabupaten lain, misalnya Kabupaten Mimika atau Kabupaten Nabire.

“Kami menunggu PPD di (rapat pleno tingkat) kabupaten cukup lama. Kami bahkan harus menjemput atau mencari sejumlah PPD. Ini yang membuat kami terlambat melakukan rekapitulasi (tingkat kabupaten),” ujarnya.

Loading...
;

Ketua Bawaslu Intan Jaya, Yunus Abugau menilai penolakan Bawaslu Papua terhadap penetapan hasil penghitungan rekapitulasi perolehan suara oleh KPU Intan Jaya terjadi karena KPU Intan Jaya tidak mau menyerahkan salinan formulir DA1 dari tingkat distrik kepada Bawaslu Intan Jaya. “Salinan itu akan kami jadikan dasar laporan ke Bawaslu Papua. Tapi KPU tidak memberikan salinan itu, sehingga Bawaslu Papua menolak seluruh hasil pleno KPU Intan Jaya,” kata Yunus Abugau.

Akibat penolakan tersebut menurutnya, hasil Pemilu 2019 di Intan Jaya berpeluang diperkarakan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh calon legislatif atau pihak lain yang tidak puas. “Kalau saja kami diberikan salinan, bisa diselesaikan tanpa harus ke MK nantinya. Dalam Pemilu itu pasti ada saja masalah,” ujarnya. Komisioner Bawaslu Provinsi Papua, Niko Tunjanan mengatakan penolakan itu akan menjadi pegangan pihaknya ketika terjadi sengketa Pemilu di MK. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa