Follow our news chanel

KPU Paniai nyatakan tidak bisa laksanakan keputusan Panwaslu

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Jayapura, Jubi – Sesuai pedoman teknis program, tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai tahun 2018, pada tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati yang sampai saat ini belum ada titik terang penyelesaian, maka KPU setempat menyampaikan hasil keputusan dan sikap pihaknya kepada Ketua KPU RI bernomor 139/PY.03-SR/9108/KPU.Kab/VI/2018.

Ketua KPU Kabupaten Paniai, Yulius Gobai mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk tidak melaksanakan keputusan Panwas Kabupaten Paniai, dengan mempertimbangkan batas waktu sidang sengketa musyawarah Panwas, sengketa PT TUN maupun sengketa Mahkamah Agung (MA) berdasarkan PKPU No. 1 tentang Tahapan, Program dan Jadwal adalah batas tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 7 Juni 2018.

“Kami tidak pernah diundang sebanyak tiga kali oleh Panwas Paniai untuk diminta keterangan sebagai pihak termohon, saat sidang musyawarah sengketa digelar. Hasil sidang tersebut dianggap cacat prosedural dan lewat waktu,” ungkap Ketua KPU Kabupaten Paniai, Yulius Gobai kepada Jubi melalui keterangannya, Rabu, (20/6/2018).

Selain itu, Gobai menegaskan, pihaknya tidak pernah menerima salinan keputusan Panwas Kabupaten Paniai yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2018 sehingga pihaknya bersikap untuk tidak dapat melaksanakan keputusan Panwas tersebut.

“Kami tidak dapat melaksanakan putusan Panwas Paniai karena kami tetap berpedoman pada ketentuan UU No 10, PKPU No. 3, serta memperhatikan petunjuk surat KPU RI Nomor 585/PL.03.2-SD/06/KPU/VI/ 2018 Tertanggal 12 Juni 2018 pada angka 5 poin (a) sebagaimana sesuai fakta hukum dijelaskan dan disimpulkan bahwa calon Hengki Kayame tidak memenuhi syarat,” ujarnya tegas.

Lanjutnya, pasangan calon (Paslon) yang dinyatakan Pailit tidak dapat dibenarkan secara hukum baik UU, PKPU dan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka pihaknya berkomitmen untuk menjalankan Pilkada sesuai prosedur.

Loading...
;

“Itu untuk melahirkan pemimpin yang bersih, berwibawa dan bermartabat sesuai komitmen negara,” katanya.

Divisi Hukum KPU Paniai, Zebulon Gobai menegaskan, keputusan KPU Paniai tentang SK No. 30 dan 31 telah diterima dengan baik semua pihak termasuk masyarakat Paniai bahkan Forkopimda Kabupaten Paniai dan Provinsi Papua.

“Setelah keluarkan keputusan kami tanggal 7 Juni 2018, kami mau sampaikan bahwa Paniai dalam keadaan aman dan damai,” ujarnya.

Oleh karena itu, KPU Paniai berkomitmen untuk tetap melaksanakan satu pasangan calon dan tidak dapat menindaklanjuti surat keputusan Panwas Paniai No. 002/KS/33.19/VI/2018.

“Apabila ada pihak-pihak yang berkeberatan termasuk Panwas, maka kami persilahkan tempuh prosedur penegakkan disiplin. Kami bersedia mempertanggung jawabkan sesuai proses penegakan disiplin hukum yang berlaku,” katanya.

Untuk selanjutnya, pihaknya meminta surat perintah resmi dari KPU RI sebagai penanggungjawab pelaksanaan Pilkada Tahun 2018 dengan tetap berpedoman pada dalil.(*)

 

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top