KPU Surabaya mengaku tak berdaya tertibkan konvoi pendukung Paslon Pilkada

Pilkada Serentak 2020 Papua
Ilustrasi Pilkada Serentak 2020. - sumbar.kpu.go.id

Papua No.1 News Portal | Jubi

Surabaya, Jubi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya mengaku tak berdaya menertibkan arak-arakan massa pendukung para pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya pada tahapan pendaftaran. Peraturan KPU (PKPU) tak mengatur tentang jumlah massa.

“PKPU nomor 6 yang kemudian diubah di PKPU nomor 10. Mengatur tata cara pendaftaran dan yang kami bisa tata adalah di area pendaftaran. Di luar itu kami memang tidak punya kewenangan,” kata Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi, Minggu (6/9/2020) kemarin.

Baca juga : Ahli Epidemiologi ingatkan ancaman penyebaran Covid-19 saat Pilkada serentak

Pandemi Covid-19, Pemprov ini tak sanggup menambah anggaran Pilkada 

20 miliar dana pilkada siap dialihkan untuk atasi covid-19

Ia mengembalikan pengaturan massa pendukung kepada para kandidat itu sendiri. “Kita serahkan kepada pasangan calon. Tinggal bagaimana pasangan calon mengatur pendukungnya,” kata Syamsi menambahkan.

Loading...
;

Syamsi berpesan agar para Paslon memperhatikan betul protokol kesehatan untuk mengantisipasi pengerahan massa berjumlah besar pada tahapan kampanye. Menurut dia, saat ini aturan kampanye baru menatur terkait tata cara tatap muka yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan itu paling banyak 50 persen dari kapasitas dengan tatap memakai alat pelindung diri minimal masker. Meski Syamsi mengatakan akan ada perubahan yang lebih detil mengatur teknis pelaksanaan kampanye nanti.

“Akan ada peraturan yang lebih detil di peraturan kampanye tapi memang belum ada perubahan tentang perubahan kampanye yang terdahulu,” kata Syamsi menjelaskann.

Sebelumnya paslon Eri Cahyadi-Armuji diarak ratusan kader PDIP, PSI, partai pendukung lain dan relawan. Mereka bergerombol tanpa menjaga jarak satu sama lain, pada hari pertama pendaftaran, Jumat (4/9/2020).

Sementara itu, Paslon Machfud Arifin-Mujiaman Sukirmo, saat mendaftar pada Minggu (6/9/2020) pada mulanya relawan mereka telah tertib dan menjaga jarak. Namun saat keduanya tiba di KPU Surabaya, ratusan orang merangsek mendekat.

 

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, mengaku telah menegur hampir lima kepala daerah yang menjadi calon petahana di Pilkada Serentak 2020 karena menggelar konvoi atau arak-arakan ketika mendaftarkan diri ke KPU.

“Kami dari Kemendagri langsung bergerak cepat, kami tegur hampir lima kepala daerah yang kebetulan petahana yang maju di Pilkada. Kami langsung kirim tegurannya tadi sore,” kata Akmal Malik.

Para Paslon seharusnya mematuhi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. (*)

CNN Indonesia

Editor : Edi Faisol

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top