HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

KPU Waropen batalkan NPHD dengan Pemkab setempat

Proses pembayaran honor petugas KPPS oleh pihak Pemkab Waropen - Jubi/KPUD Waropen.
KPU Waropen batalkan NPHD dengan Pemkab setempat 1 i Papua
Proses pembayaran honor petugas KPPS oleh pihak Pemkab Waropen – Jubi/KPUD Waropen.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Waropen akhirnya memutuskan untuk tidak atau membatalkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan pemerintah Kabupaten Waropen, demi menjaga integritas penyelenggara Pemilu.

Keputusan tersebut lantaran pihak Pemkab Waropen melakukan transfer dana hibah dan melakukan pembayaran sendiri honor dari petugas Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) yang seharusnya dilakukan oleh pihak KPUD setempat.

KPU Waropen batalkan NPHD dengan Pemkab setempat 2 i Papua

“Kami baru dari Pemda dan karena kondisi tidak memungkinkan jadi Pemda inisiatif bayar langsung honor KPPS,” kata Sekretaris KPU Waropen Martina Tasi melalui sambungan telepon selularnya kepada Ketua KPU Papua, Theodorus Kossay, Selasa (16/4/2019) siang.

Martina menambahkan, anggaran honor KPPS bersumber dari APBN yang telah di serahkan KPUD kepada KPPS juga telah dikembalikan.

“11 distrik sudah kembalikan honor ke KPUD, jadi saya bilang sama pak Ketua biarlah Kesbangpol Waropen yang tangani langsung,” ujarnya.

Dikatakan, pihak Kesbangpol telah membayar honor petugas KPPS sebesar Rp1 miliar, dan sebelumnya pihak Kesbangpol juga hendak menyerahkan uang tunai kepada KPUD sebesar Rp500 juta, selanjutnya Rp2 miliar.

Loading...
;

“Daripada nanti dikemudian hari bermasalah karena tidak sesuai dengan NPHD lebih baik biarlah mereka (Pemkab) yang menangani sendiri,” katanya.

Sementara Ketua KPU Waropen Silas Yulianus yang dihubungi melalui sambungan telepon selularnya membenarkan bahwa wakil bupati Waropen memerintahkan untuk membayar langsung honor petugas KPPS

“Tapi pak wakil bupati perintahkan honor KPPS langsung dibayarkan Kesbangpol dan wakil bupati juga memerintahkan untuk membatalkan NPHD dengan KPU,” ujarnya.

Ketua KPU Papua Theodorus Kossay mengatakan, dengan keputusan pemerintah daerah untuk membayarkan langsung honor KPPS, berarti KPUD harus lepas tangan dan di luar kewenangan KPUD.

“NPHD harus di batalkan, KPU tidak ada kewenangan di situ karena Pemda bayar sendiri honor KPPS, jadi untuk Pemilu kali ini tidak ada hibah dari Pemda Waropen,” kata Kossay.

Dikatakan, apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran penggunaan anggaran, maka itu bukanlah kewenangan pihaknya.

“Pembayaran yang dilakukan oleh pihak Pemda Waropen tidak ada sangkut paut dengan KPUD. Seharusnya soal honor petugas KPPS itu ranahnya KPU sebagai penyelenggara,” ujarnya. (*)

Editor       : Edho Sinaga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa