HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Kritik dan tantangan demokrasi Indonesia

Ilustrasi - JUbi/Pixabay.com
Kritik dan tantangan demokrasi Indonesia 1 i Papua
Ilustrasi – JUbi/Pixabay.com

Oleh: Fransiskus Pa Ngita, SVD

Sejak awal didirikannya, Republik Indonesia telah membaptis diri sebagai negara demokrasi. Dalam rentangan waktu perjalanan panjang dari Orde Lama hingga Orde Baru, pelaksanaan demokrasi itu sendiri belum pernah mencapai titik paripurna.

Reformasi adalah saat di mana harapan akan tegaknya demokrasi itu diletakkan. Namun demikian, perihal penegakan demokrasi itu masih juga jauh dari harapan.

Kritik dan tantangan demokrasi Indonesia 2 i Papua

Ada sejumlah tantangan yang menjadi sandungan bagi tegaknya demokrasi di republik ini. Seperti biasa, tantangan yang paling mungkin bagi demokrasi adalah kekuasaan yang mengarah kepada model otoritarianisme.

Namun, tentang hal ini kelihatannya seperti sebatas model tantangan yang sudah menjadi (alasan) klasik. Semenjak adanya kesadaran reformasi, tantangan berupa model-model kekuasaan yang otoriter semacam ini terus digusur melalui evaluasi sistem dan kritik publik.

Tantangan lain yang sebenarnya menjadi sandungan bagi demokrasi saat ini justru berasal dari arus bawah. Jika ditimbang, tantangan yang berasal dari arus bawah ini sebenarnya lebih rumit bila dibandingkan dengan tantangan yang berasal dari arus atas (kekuasaan).

Hal ini berdasar karena memang tantangan bagi demokrasi itu sendiri juga merupakan imbas atau konsekuensi lain dari penegakan demokrasi itu sendiri.

Demokrasi yang menghadirkan kebebasan bagi setiap orang untuk mengungkapkan aspirasinya kerap kali disalahgunakan dan juga rentan disusupi oleh kekuatan kepentingan subjektif kelompok tertentu.

Tentang hal ini tentu bukan hanya sekadar cerita ompong dari mereka yang fobia akan demokrasi. Fakta tentang munculnya berbagai kerusuhan di balik aksi massa dan demonstrasi sebagai bukti realisasi dari demokrasi adalah fakta yang tidak dapat ditepis.

Selain itu, munculnya berbagai gerakan radikalisme belakangan ini yang menyusup melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan dan agama serta berlindung di bawah panji demokrasi, yang menyediakan ruang bagi kebebasan untuk berpikir dan berpendapat adalah juga contoh langsung dari tantangan demokrasi saat ini.

Di tengah wabah virus corona yang semakin mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara kini, lagi-lagi polemik seputar demokrasi itu kembali mencuat. Salah satu persoalan demokrasi yang kembali mencuat adalah soal suara kritis yang telah kehilangan pegangan etisnya dan menjurus kepada model-model penghinaan.

Salah satu kritik yang masih ramai diperbincangkan sekarang dilayangkan oleh Said Didu, yang secara terbuka menuduh bahwa di kepala Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hanya memikirkan uang dan uang semata. Sebagai tanggapannya, Menko Kemaritiman juga tidak tinggal diam dan mengancam akan melaporkan Said Didu ke pihak berwajib.

Soal suara kritis yang menghina semacam ini bukan kali pertama terjadi. Di media-media sosial kritik yang menjurus kepada penghinaan soal penanganan wabah virus corona ini juga dengan mudah ditemukan.

Hal ini jugalah yang memantik Kapolri untuk mengeluarkan surat telegram rahasia mengenai penindakan hukum bagi penghina presiden dan pejabat pemerintah.

Isi surat telegram ini langsung disambut dengan tanggapan kritis dari sang mantan Presiden SBY, yang lagi-lagi meramaikan diskusi soal kebebasan dan demokrasi ini.

Pada tempat pertama harus diakui bahwa kebebasan berpendapat adalah hal yang sudah mutlak dalam demokrasi. Demokrasi yang menitikberatkan pada kekuasaan yang berada di tangan rakyat sudah tentu harus memberi ruang kebebasan bagi rakyat untuk mengatur jalannya roda pemerintahan.

Salah satu jalan bagi publik untuk ikut serta mengatur jalannya roda pemerintahan adalah melalui suara kritis yang disuarakan terhadap setiap kebijakan yang dianggap menyimpang.

Namun demikian harus disadari bahwa kebebasan semacam ini juga kerap disalahgunakan. Penyalahgunaan kebebasan semacam ini dapat dilihat dari cara orang mengajukan kritik itu sendiri.

Atas nama kebebasan dan demokrasi orang kerap kali melancarkan kritik yang destruktif, menyerang ke ranah privat, menjatuhkan atau yang lebih parahnya lagi adalah melakukan penghinaan terhadap pihak yang dikritik.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persoalan dalam demokrasi kita saat ini terletak pada minimnya kesadaran untuk membedakan antara kritik di satu pihak dan juga penghinaan di sisi lain.

Tentang kritik itu sendiri Jȕrgen Habermas, salah satu filsuf berkebangsaan Jerman yang mencita-citakan demokrasi yang dibangun di atas dasar diskursus pernah menuliskan perihal kritik itu sendiri.

Baginya kritik itu sangat penting sebagai upaya untuk menyingkap sebuah kekuasaan yang bersifat mendominasi dan represif. Namun kritik yang dimaksudkan oleh Habermas tidak dapat dilepaspisahkan dari konsep dasarnya yang mencita-citakan masyarakat yang dibangun di atas dasar intersubjektivisme menuju pada cita-cita emansipatoris.

Cita-cita emansipatoris itu pada dasarnya menempatkan kebaikan bersama sebagai tujuan utama di samping kepentingan subjektif semata. Untuk itulah muara dari pemikiran Habermas adalah menempatkan komunikasi sebagai jalan tercapainya masyarakat yang demokratis.

Dalam terang pemahaman semacam inilah kita dapat menilai keadaan demokrasi di negara kita belakangan ini. Kerap kali kritik yang terjadi di republik ini meninggalkan model intersubjektivisme atau komunikasi semacam ini.

Model intersubjekivieme yang hilang ini dapat dibaca dalam beberapa bentuk gaya kritik:

Pertama, kritik yang berupaya untuk mendominasi pihak lain. Kritik yang berupaya untuk mendominasi ini ditandai dengan klaim subjektivisme yang bersifat tertutup, bahkan juga kerap kali sudah disusupi oleh kepentingan kekuasaan tertentu.

Akibatnya sang pengkritik lalu merasa diri paling benar dan menyerang ide dan kebijakan di luar pandangannya sebagai sebuah ketersesatan. Hal inilah yang memungkinkan wicara menjadi macet, karena bukan kesepahaman yang dicapai tetapi saling serang yang tidak akan pernah berujung;

Kedua, kritik yang tidak dibangun di atas dasar diskursus tetapi bersifat represif. Sudah tentu bahwa kritik yang dibangun bukan dengan tujuan saling (memberi) pemahaman ini akan bersifat menyerang pihak yang dikritik.

Tidak jarang model-model yang berupa (menjurus kepada) penghinaanlah yang ditampilkan dalam ruang diskursus demokrasi.

Sebagai akibatnya model kritik semacam ini akan meninggalkan cita-cita kebaikan bersama atau sekadar memperalat kebaikan bersama itu sebagai alat untuk memuluskan kepentingan subjektifnya.

Tidak jarang persoalan-persoalan publik lalu diangkat ke permukaan, bukan untuk mencari solusi tetapi menjadikannya sebagai polemik untuk memperkeruh keadaan.

Sebagai penutup dari tulisan ini, penulis hanya menegaskan kembali bahwa kritik publik adalah bagian integral dalam demokrasi menuju cita-cita kebaikan bersama.

Namun demikian jika demokrasi itu tidak dibangun di atas dasar kedewasaan hanya akan menciptakan polemik yang tidak akan pernah berakhir. Tentunya dalam situasi-situasi genting seperti persoalan covid-19, yang dibutuhkan saat ini adalah kebersamaan dan bukan saling serang di atas sebuah persoalan.

Para pendiri bangsa kita sudah meninggalkan warisan musyawarah dan mufakat yang sejalan dengan prinsip intersubjektivisme atau komunikasi itu. Untuk itu, sudah seharusnya persoalan bangsa diselesaikan di atas prinsip musyawarah ini tanpa harus  dimensi etisnya. (*)

Penulis adalah biarawan Serikat Sabda Allah (SVD), sedang menjalani Tahun Orientasi Pastoral (TOP) di Seminari Fransiskus Asisi Waena, Jayapura

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top