Kurang Koordinasi, Rapat Penentuan Jadwal dan Pembentukan Pansus DPR Batal

Sentani, Jubi – Setelah rapat penentuan rencana kerja DPR Kabupaten Jayapura beberapa hari lalu, dilanjutkan dengan rapat penentuan jadwal oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Jayapura. Sedianya rapat Bamus digelar Senin (21/9/2015), tetapi karena kurangnya koordinasi antarpimpinan DPRD, maka rapat itu batal digelar.

“Hari ini kami akan melakukan rapat penentuan jadwal, dimana dalam undangan yang disebarkan kepada seluruh pimpinan dan anggota DPR dalam surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua II dan sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan dewan yang kolektif kolegial. Karena dalam pembicaraan jadwal kali ini ada tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seluruh anggota dewan, juga untuk kepentingan rakyat nantinya. Kalau ketua tidak hadir, maka salah satu wakil ketua bisa diberi mandat untuk menjalankan tugas sebagai pimpinan dewan,” kata Wakil Ketua II DPR Kabupaten Jayapura, Moses Kallem , di ruang Bamus, Senin (21/9/2015).

Politisi Partai Demokrat itu menuding Ketua DPR tidak mengikuti aturan dan tata tertib yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.

“Di sini semua bekerja bukan untuk urusan pribadi, tetapi bekerja sesuai dengan aturan dan kode etik anggota DPR. Ketua DPR telah melanggar aturan yang telah ditetapkan saat ini, buktinya teman-teman anggota dewan jadi marah karena selalu saja terbentur dengan batalnya kegiatan yang telah disepakati bersama–hanya karena ketua lagi di luar daerah atau lain sebagainya,” katanya.

Kata Moses, rapat kali ini sangat penting. Selain menyusun jadwal, “kami juga akan membentuk Pansus sesuai hasil rapat Bamus beberapa waktu lalu tentang tahapan pelaksanaan pemilihan wakil bupati.”

“Kita kembali lagi kepada prinsip-prinsip kami di DPR yang kolektif kolegial tadi. Apabila salah satu pimpinan berhalangan, maka kewenangan diberikan kepada pemimpin yang lainnya yang sedang berada di tempat. Kalau seperti ini secara otomatis semuanya terhenti, bukan hanya di DPR saja, tetapi juga pelayanan publik. Ketua DPR sudah harus berada di ranah seperti ini untuk saling menghargai,” katanya.

Wakil Ketua II DPRD Jayapura, Kornelis Yanuaring menegaskan bahwa sesuai aturan yang berlaku, Pimpinan DPR terdiri atas ketua dan wakil-wakil ketua.

Loading...
;

“Undang-undang MD3 mengatur dengan jelas apa yang harus dilakukan sebagai pimpinan dewan. Kami ini bukan kepala, tetapi pimpinan dan aturan juga menyebutkan wakil-wakil bukan pembantu ketua. Sifat kami kolektif kolegial dan itu sudah kami laksanakan sebagai wakil-wakil ketua,” kata Yanuaring.

Sementara itu Ketua DPR Edison Awoitau yang dihubungi via telepon selularnya sedang berada di luar daerah untuk mengantar anaknya berobat. Menurutnya hanya koordinasi yang kurang baik sehingga semua persoalan ini muncul.

“Saya telepon kepada persidangan, surat rapat hari ini ditandatangani oleh siapa? Katanya ditandatangani oleh Wakil Ketua II, seharusnya hal ini dikoordinasikan dengan saya sebagai ketua. Soal rapat yang akan dilaksanakan itu sah-sah saja, saya tidak menghambat semua agenda DPR karena ada dua wakil ketua, tetapi harus koordinasi dengan saya apa yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut,” katanya. (Engel Wally)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top