Follow our news chanel

Kurang optimal, Dana Otsus Papua perlu diperpanjang

Anggota BPK Harry Azhar Azis (kiri) menyerahkan hasil audit Dana Otsus Papua Barat kepada Wakil Gubernur Mohammad Lakotani, Kamis (7/11/2019) - Antara/Toyiban.
Kurang optimal, Dana Otsus Papua perlu diperpanjang 1 i Papua
Anggota BPK Harry Azhar Azis (kiri) menyerahkan hasil audit Dana Otsus Papua Barat kepada Wakil Gubernur Mohammad Lakotani, Kamis (7/11/2019) – Antara/Toyiban.

Papua No.1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi –  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengindikasikan pemanfaatan dana otonomi khusus (otsus) belum optimal di Papua Barat. Fakta itu terungkap dari hasil audit 2017-2019.

“Masih ada persoalan signifikan pada aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, dan perencanaan, pencairan serta pemanfaatan (dana otsus). Ini harus segera diatasi. Jika tidak, dapat memengaruhi efektifitas penggunaan dana,” kata anggota BPK. Harry Azhar Azis, saat penyerahan hasil audit Dana Otsus Papua Barat kepada Wakil Gubernur Mohammad Lakotani, Kamis (7/11/2019).

Hasil audit BPK menunjukkan ada beberapa kelemahan dalam pelaporan dan pemanfaatan dana otsus di Papua Barat.  Salah satunya ialah ketidakjelasan pemisahan dana otsus dengan struktur pembiayaan APBD lainnya.

Persoalan itu ditengarai berdampak buruk terhadap kepercayaan publik. Hasil atau manfaat pengelolaan dana menjadi sulit diukur, terutama pada peningkatan kesejahteraan terhadap Orang Asli Papua (OAP).

“Pemisahan dana otsus dari struktur APBD perlu dilakukan agar publik mudah memantau. Hal ini juga mempermudah evaluasi,” jelas Harry.

Kucuran dana otsus berakhir pada 2021. Menurut Harry, kelanjutannya bergantung kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

Loading...
;

“Jika menginginkannya (dana otsus) berlanjut, harus diperjuangkan. Namun, pemerintah daerah perlu membentuk tim kerja untuk mengevaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan dana otsus,” kata mantan anggota DPR Indonesia, tersebut.

Hasil audit BPK dapat menjadi salah satu pedoman dalam evaluasi  pengelolaan dana otsus di Papua Barat. BPK juga berwenang dalam memberi pendapat atau penilaian kepada pemerintah pusat.

“Apakah (dana otsus) perlu dilanjutkan, dihentikan atau diberlakukan dengan model yang lain. Kami punya kewenangan memberi pendapat kepada pemerintah pusat,” ujar Harry.

Dengan melihat indikator kemakmuran yang masih rendah, menurut dia Dana Otsus Papua maupun Papua Barat perlu dilanjutkan. “Sinyal juga masih cukup kuat, pemerintah pusat sepertinya masih (ingin) melanjutkan dana otsus di Tanah Papua.” (*)

 

Editor: Aries Munandar

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top