Follow our news chanel

Previous
Next

Kursi pengangkatan DPRP dan partai lokal di Papua adalah dua hal berbeda

John NR Gobai bersalaman dengan Presiden Jokowi. -Ist
Kursi pengangkatan DPRP dan partai lokal di Papua adalah dua hal berbeda 1 i Papua
John NR Gobai bersalaman dengan Presiden Jokowi. -Ist

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Kursi pengangkatan dan partai lokal (parlok) di Papua adalah dua hal yang berbeda. Perbedaannya adalah kursi pengangkatan rujukannya Pasal 6 ayat 2 dan 4 UU No 21 tahun 2001, sedangkan partai lokal (parlok) rujukannya Pasal 28 UU Otsus Papua.

DPRP dengan anggota yang diangkat adalah kekhususan bagi Papua yang merupakan turunan dari UU No 21 tahun 2001, yang kepastian hukumnya telah dilakukan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI).

Sekretaris II Dewan Adat Papua (DAP), John NR Gobai mengatakan, untuk dapat menjadi parlok, harus segera mengubah UU Otsus atau bertanya dengan melakukan judicial review ke MK RI tentang partai lokal dalam Pasal 28, apakah yang dimaksudkan adalah partai politik lokal atau partai politik nasional agar dapat menjadi peserta pemilu 2024.

“Jika dalam pemilu 2019 telah ada partai lokal di Papua, maka mereka berhak bersaing dengan partai nasional memperebutkan 55 kursi di DPRP dan kursi legislatif Kabupaten/Kota di Papua, namun mereka dalam merekrut calon wajib meminta pertimbangan MRP. Ya, ini yang menjadi perbedaan dengan provinsi lain di Indonesia,” ujar John NR Gobai kepada Jubi, Rabu, 20/11/2019).

Menurut dia, keliru jika ada pihak yang menyebutkan 14 Kursi DPRP untuk periode kemudian harus diperebutkan oleh partai politik lokal apalagi tidak ada dasar hukumnya.

“Jika partai politik lokal ingin didorong, maka yang harus dilakukan pertama adalah melakukan perubahan Pasal 28 UU Otsus yang mengatur tentang partai politik, karena jika perdasus yang dibuat adalah partai lokal pasti ditolak Depdagri, atau menguji di MK RI sehingga selama itu belum diubah dan tidak ada bunyi pasal dan ayat UU Otsus Papua, yang mengatur bahwa pengangkatan satu seperempat dari jumlah anggota DPRD Papua sesuai UU Pemilu,” ungkapnya.

Loading...
;

Maka lanjut dia, pengangkatan tetap merujuk kepada perdasus tentang pengangkatan yang tidak tunduk pada UU Pemilu dan UU MPR DPR DPD dan DPRD, yang masa jabatannya juga 5 (lima) tahun sejak anggota DPRP yang diangkat mengucapkan sumpah/janji, sampai anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan yang baru mengucapkan sumpah dan janji.

Ketua Umum Partai Papua Bersatu, Kris Fonataba mengatakan, salah satu solusi OAP kuasai lembaga legislatif adalah perekrutan melalui parlok sesuai dengan amanat UU Otonomi Khusus Pasal Pasal 28 ayat 1-4.

Kenyataan periode 2019-2024 menunjukkan wajah non-OAP kuasai parlemen berkisar 70 persen mulai dari tingkat daerah hingga provinsi.

“Kami yakin dengan adanya partai lokal, hak kesulungan kami orang asli Papua dalam politik terutama pada legislatif, bisa dikembalikan,” ujar Fonataba belum lama ini. (*)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top