Follow our news chanel

LABAKI: Jalannya kasus Tipikor pengadaan tanah sampai di mana?

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Syafiruddin. (Jubi/Hans Arnold Kapisa).
LABAKI: Jalannya kasus Tipikor pengadaan tanah sampai di mana? 1 i Papua
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Syafiruddin. (Jubi/Hans Arnold Kapisa).

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Laskar Anak Bangsa Anti Korupsi Indonesia (LABAKI) Papua Barat, mendesak penegak hukum tak saling berbalas ‘pantun’ dalam menangani berkas perkara Nina Diana (ND) dan Lumpat Marisi Simanjuntak (LMS), dua tersangka korupsi pengadaan tanah kantor Dinas Perumahan Rakyat Papua Barat.

Yan Arwam, koordinator LABAKI Papua Barat di Manokwari, menilai ada dugaan pembiaran yang dilakukan oleh penegak hukum untuk dua tersangka korupsi yang disebutkan. Publik, kata Arwam, tentu memberikan penilaian ‘miring’ dalam penanganan perkara tersebut.

“Penetapan tersangka ada lima orang sejak tahun 2018. Tapi yang sudah jalani putusan sidang [terpidana] hanya tiga. Yang dua ini kapan dan ada apa?” kata Arwan kepada Jubi, Rabu (11/3/2020).

Di tempat terpisah, Asisten pidana khusus (Aspidsus) Kejati Papua Barat, Syafiruddin, mengatakan, berkas tersangka LMS telah berada di tangan Jaksa dan hanya menunggu proses pelimpahan tersangka bersama barang bukti (Tahap II) ke Pengadilan Tipikor.

Sementara, lanjut Syafiruddin, berkas tersangka ND masih ditangani oleh Penyidik Tipikor Polda Papua Barat.

“Berkas tersangka Lumpat M.Simanjuntak sudah di P-21, tinggal menunggu proses tahap II. Kalau berkas tersangka Nina Diana masih dalam tahap penelitian berkas perkara (Tahap I),” katanya.

Loading...
;

Dikatakan, tidak ada kesulitan yang dihadapi untuk proses tahap II berkas LMS maupun P21 berkas ND, selama adanya koordinasi yang solid antara Polisi dan Jaksa.

Diketahui, kasus korupsi pengadaan tanah pembangunan kantor Perumahan Rakyat Papua Barat menelan uang negara sebesar Rp4,5 miliar, merupakan salah satu kasus besar sepanjang 2018 hingga awal tahun 2020 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari.

Sejak proses penyelidikan hingga penyidikan, 5 (lima) orang diantaranya Hendri Kolomdam, Amos Yanto Idjie, Yohanis Balubun, Nina Diana dan Lumpat Marisi Simanjuntak, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik tindak pidana korupsi Polda Papua Barat, pertengahan tahun 2018 berikut peran masing-masing sebagaimana diuraikan dalam berita acara perkara tersebut.

Pada saat pelimpahan dari Kepolisian ke Kejaksaan, dan berlanjut ke Pengadilan [ proses P21 dan Tahap II],  hanya tiga tersangka yang dilimpahkan yaitu Hendri Kolondam mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Papua Barat dengan peran sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Amos Yanto Idjie ASN di Dinas Perumahan Rakyat Papua Barat, yang berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Yohanis Balubun, salah satu oknum Advokad yang berperan sebagai makelar tanah.

Ketiganya  telah berstatus sebagai terpidana setelah mendapat putusan hukuman oleh hakim  Pengadilan Tipikor Manokwari, pada 26 Februari 2020 lalu dengan vonis hukuman yang berbeda-beda.

Sementara, berkas tersangka Nina Diana yang berperan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Lumpat Marisi Simanjuntak berperan sebagai kontraktor yang mengadakan tanah, belum sampai ke meja hijau.

Sedangkan, peran Nina Diana, dalam perkara tersebut diduga telah membuat Akta Jual Beli (AJB) palsu untuk melegalkan niat Lumpat Marisi Simanjuntak sebagai pemilik ‘sah’ lahan yang bersengketa. (*)

Editor: Edho Sinaga

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top