Lapas Nabire sudah terapkan Sistem Database Pemasyarakatan

Papua No. 1 News Portal | Jubi , 

Nabire, Jubi – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM bersama Ombusman Papua mengunjungi Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Nabire. Kamis (15/11/2018) pekan lalu. Dalam kunjungannya, mereka melihat langsung blok-blok hunian warga binaan, dapur, hingga keseharian para narapidana.

Kakanwil Kemenkumham Papua, Iwan Santoso mengatakan setelah melihat langsung dari dekat Lapas Kelas IIB Nabire, manajemen organisasi membutuhkan tim yang solid untuk melakukan pelayanan masyarakat terutama narapidana.

“Pembinaan menurut saya sudah cukup bagus. (Tim Lapas) solid dalam manajemen meski dengan segala keterbatasan yang dimiliki,” ujar Iwan.

Menurut Iwan, untuk lapas yang menggunakan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Nabire nomor 1 dan memang perlu kreativitas masing-masing pimpinan. Sebab ketika tidak berinovasi sulit untuk menyelesaikan masalah sehingga pihaknya akan mendorong para kalapas untuk berinovasi.

“Contohnya Kalapas Nabire dalam menerapkan SDP, untuk tahanan mengecek sendiri masa tahanan,” katanya.

Sehingga, lanjut Iwan, nantinya akan disampaikan kepada para Kalapas di Papua untuk mencontoh apa yang dilakukan di Lapas Nabire. Sebab inovasi itu sama dengan ATM (Amati, Tiru, dan Modifikasi).

Loading...
;

“Mulai dari sistem pembinaan hingga pada SDP yang diterapkan,” terangnya.

Selain itu, kata Iwan, model pembinaan di Lapas Nabire patut diapresiasi. Selain sistem SDP, pembinaan kerohanian dan keterampilan sangat dirasakan manfaatnya oleh warga binaan.

“Saya bincang-bincang dengan narapidana. Mereka bilang benar-benar merasakan pembinaan di Lapas Nabire. Sampai ada narapidana yang bilang ini bukan lapas ini tetapi tempat pelatihan,” imbuhnya.

Lanjut Iwan, pembinaan narapidana tidak hanya lakukan oleh Kemenkumham, tetapi mestinya bersinergi dengan pihak lain.

“Lapas membina ketika napi dalam masa tahanan, tetapi saat keluar nanti adalah tanggung jawab pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lingkungan di sekitarnya,” katanya.

Dia berharap Lapas Nabire terus meningkatkan pembinaan dan prestasi dalam pembinaannya terhadap warga binaan.

“Saya harap lebih meningkat lagi, pembinaan maupun keamanan dan ketertiban di lapas. Seluruh hak para warga binaa harus diberikan. Kalau pembinaan bagus tentu mereka tidak akan berbuat macam-macam,” harapnya.

Kepala Perwakilan Ombudsman Papua, Iwanggin Sabar Olif, menambahkan sistem pembinaan bagi warga binaan di Lapas Nabire sangat manusiawi. Image orang bahwa di lapas angker dan sebagainya ternyata tidak benar. “Sebab Lapas adalah tempat dibinanya para narapidana agar kembali ke jalan yang benar. Hal itu ada di sini,” katanya.

Menurutnya, role model lebih transparan dalam mengetahui masa tahanan dan kebebasan bersyarat, bulan masa tahanan, dan lainnya bisa dilakukan sendiri olah warga binaan tanpa bertanya kepada petugas.

“Ini yang harus ditiru oleh lapas lain. Karena warga binaan adalah warga negara yang harus dibina dan setelah keluar nanti akan melakukan apa yang telah dibina bersama warga binaan,” katanya.

Kepala Lembaga Permasyarakatan (LP) Kelas IIB Nabire, Sopian mengatakan dalam meningkatkan pelayanan terhadap warga binaannya, selain pembinaan keterampilan dan kerohanian, juga  telah menggunakan aplikasi SDP. 

“Ada tiga aplilasi yang kami miliki di antaranya aplikasi layanan kunjungan, aplikasi manajemen porter, dan aplikasi self service,” ujar Sopian.

Dijelaskan, aplikasi layanan kunjungan untuk keluarga warga binaan yang akan berkunjung ke Lapas.

“Setiap pengunjung pertama kali berkunjung akan dimasukan data diri, siapa yang akan dikunjungi, pengambilan sidik jari, dan pengambilan foto untuk direkam ke aplikasi layanan kunjungan,” jelasnya.

Jika datanya sudah tersimpan, pada saat kunjungan kedua dan seterusnya, cukup menempelkan jarinya di finger print dan langsung akan mendapatkan surat izin berkunjung. Perbedaan waktu antara pendaftaran kunjungan cara manual dan aplikasi sangat signifikan.

“Kalau manual, pengunjung butuh waktu tiga sampai lima menit, sedangkan dengan aplikasi, mereka hanya butuh waktu paling lama 30 detik,” tuturnya.

Lanjutnya, ada aplikasi manajemem porter yang berfungsi untuk mendata warga binaan dan tahanan yang akan keluar masuk di lapas.

“Baik untuk proses persidangan, asimilasi, izin luar biasa, dan keperluan lain sesuai aturan yang berlaku,” terangnya.

Selain itu, aplikasi self service bagi warga binaan yang ingin mengetahui proses pembinaan, masa pidana, tahapan pemberian remisi, termasuk kapan berakhirnya masa pidana, warga binaan tidak harus bertanya ke petugas.

“Ini mempermudah agar warga binaan bisa mengetahui secara lansung tanpa bertanya kepada petugas. Jadi mereka bisa melakukannya sendiri tentang apa yang ingin diketahui untuk proses pidananya, kapan keluar, dan lain sebagainya,” ujarnya. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top