HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Laporan HAM AS catat impunitas, kekerasan dan ancaman terhadap OAP

Ilustrasi aksi damai rakyat Papua yang dihentikan polisi - Dok. Jubi
Laporan HAM AS catat impunitas, kekerasan dan ancaman terhadap OAP 1 i Papua
Ilustrasi aksi damai rakyat Papua yang dihentikan polisi – Dok. Jubi

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Jayapura, Jubi – Pemerintah Amerika Serikat merilis laporan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selama periode tahun 2018. Laporan yang mencatat perilaku HAM di wilayah Indonesia ini dirilis pada Rabu (13/3/2019).

Laporan ini menyebutkan bentrokan yang melibatkan polisi, militer dan masyarakat adat di Papua dan Papua Barat masih berlanjut pada tahun 2018. Selain itu, akuntabilitas negara telah terhambat oleh kurangnya investigasi yang transparan terhadap pelanggaran HAM masa lalu.

Laporan HAM AS catat impunitas, kekerasan dan ancaman terhadap OAP 2 i Papua

Meskipun perwakilan Indonesia untuk PBB pada hari yang sama mengatakan pelanggaran ini terus ditangani oleh Kejaksaan Agung laporan Departemen Luar Negeri AS mengatakan banyak orang Papua ditahan karena mengekspresikan pandangan politik secara damai. LSM dan aktivis Papua juga menerima pesan telepon yang mengancam dan terus terjadi pelecehan oleh polisi setempat.

Laporan itu menambahkan bahwa para demonstran tak diberikan izin oleh polisi di Papua karena mereka kemungkinan akan menyerukan kemerdekaan, yang dilarang di Indonesia. Bahkan menurut laporan berbagai media, polisi menahan lebih dari 300 orang antara Januari dan September 2018 karena berpartisipasi dalam aksi damai. Kontak-kontak hak asasi manusia dan bantuan hukum menemukan beberapa tahanan Papua menjadi sasaran perlakuan kasar oleh polisi, dengan laporan-laporan tentang luka ringan yang terjadi selama penahanan.

Pembatasan wartawan asing yang hendak masuk ke Papua dan Provinsi Papua Barat masih terjadi. Pada bulan Februari pihak berwenang Indonesia mengusir seorang jurnalis Australia dari Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, setelah jurnalis itu mengunggah sebuah posting kritis di media sosial kritis. Aktivis kebebasan pers menuduh bahwa kelompok antar-pemerintah, termasuk TNI dan intelijen, terus memantau permintaan wartawan asing untuk mengunjungi wilayah tersebut. Sekalipun konstitusi Indonesia melindungi jurnalis dari campur tangan seperti itu, dan undang-undang mengharuskan siapa pun yang dengan sengaja mencegah jurnalis melakukan pekerjaannya akan menghadapi hukuman penjara maksimum dua tahun atau denda sebesar 500 juta.

Pada bulan Mei, sebuah video beredar secara online tentang dua petugas polisi di Kabupaten Nabire, Papua, yang secara fisik menyerang wartawan Papua Abraham Amoye You dan pegawai negeri sipil Mando Mote selama debat politik sebelum pemilihan umum. (*)

Loading...
;

Baca laporan lengkapnya disini!

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa