HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Larangan warga berkumpul, ini saran sanksi dari Komnas HAM

Ilustrasi, pixabay.com
Larangan warga berkumpul, ini saran sanksi dari Komnas HAM 1 i Papua
Ilustrasi, pixabay.com

Pemberian sanksi itu juga sebaiknya yang bisa menimbulkan solidaritas,”

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi– Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyarankan agar Polri tak memberikan sanksi pidana kepada warga yang tetap berkumpul saat negara mengantisipasi penyebaran Covid-19. Lembaga itu menyarankan cukup diberikan sanksi kerja sosial maupun denda.

Larangan warga berkumpul, ini saran sanksi dari Komnas HAM 2 i Papua

“Sanksi ada baiknya bukan pidana, karena penjara telah penuh sesak dan pengadilan juga diminta sementara tidak melakukan aktivitasnya,” kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, Selasa, (24/3/2020).

Baca juga : Cegah penyebaran corona, polisi bubarkan kerumunan warga

Pemkot dan Polresta Jayapura ingatkan warga terkait Covid-19

Cegah korona, warga Papua diminta patuhi pembatasan sosial

Loading...
;

Ia berpendapat pemberian sanksi di tengah kondisi darurat Covid-19 memang dimungkinkan untuk diterapkan kepada yang melanggar instruksi pemerintah agar bisa memutus rantai penyebaran Covid-19. “Namun, pemberian sanksi itu juga sebaiknya yang bisa menimbulkan solidaritas,” kata Choirul menambahkan.

Menurut Choirul, sebaiknya dasar pemberian sanksi itu harus dibuat terlebih dahulu dan mekanisme kerjanya mesti terbuka. Tak lupa, prinsip dasar HAM bisa menjadi rujukan. Ia menyebutkan langkah pemerintah dalam menghadapi COVID-19 harus jelas dan tidak boleh membingungkan, terutama bagi masyarakat.

“Sangat disayangkan kebijakan yang ada belum utuh. Hal ini menunjukkan konsolidasi penanganan belum maksimal dan efektif,” katanya.

Choirul mencontohkan upaya rapid test di beberapa daerah yang terlanjur diumumkan namun dibatalkan dan dapat menimbulkan ketidakpastian dan kepanikan.

Rekomendasi lain yang ia sampaikan kepada pemerintah yaitu adanya standar yang jelas sebelum dipublikasikan. Kemudian lebih penting lagi, tidak menimbulkan kontradiksi dengan kebijakan sebelumnya.

“Ini terjadi pada model tes rapid yang dibatalkan karena dilakukan secara kerumunan, padahal kebijakan utamanya adalah menghindari kerumuman,” kata Choirul menjelaskan.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan Polri bersama TNI akan membubarkan masyarakat yang masih tidak mengindahkan imbauan Pemerintah agar bekerja dari rumah dan menjaga jarak demi menekan penularan virus Covid-19.

“Ada 460 ribu personel Polri serentak bergerak atas perintah Kapolri melalui Maklumat Kapolri. Lebih dari 500 polres, 5.000 polsek bergerak untuk melakukan tindakan kemanusiaan,” kata Iqbal.

Upaya pembubaran itu menindaklanjuti Maklumat Kapolri nomor Mak/2/III/2020 tertanggal 19 Maret 2020 yang diterbitkan menyusul semakin cepatnya penyebaran penularan virus Covid-19. Iqbal pun menyebut, bila ada masyarakat yang tidak mematuhi petugas Polri akan diproses hukum.

“Apabila masih ada masyarakat membandel, tidak mengindahkan perintah personel yang bertugas untuk kepentingan bangsa dan negara, kami akan proses hukum dengan Pasal 212 KUHP dan Pasal 216 dan 218. Jadi intinya bisa dipidana‎,” kata Iqbal menjelaskan. (*)

Editor : Edi Faisol

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pengumuman Lagu
"Tanah Papua"

Sehubungan dengan akan dilakukannya pendaftaran lagu “Tanah Papua” yang diciptakan oleh Bapak Yance Rumbino pada Direktorat kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk itu disampaikan kepada seluruh pihak masyarakat yang mengklaim sebagai pencipta lagu “Tanah Papua”, diberi kesempatan untuk mengajukan klaim atau sanggahan lagu tersebut.

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa