LBH Kyadawun: Praperadilan terhadap polisi, bentuk fungsi kontrol publik

Papua
Keluarga tersangka Yehezkiel Boseran usai menghadiri sidang permohonan pra pradilan terhadap polisi di PN Biak Numfor - Jubi/Dok. LBH Kyadawun

Papua No.1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kyadawun Gereja Kristen Injili (GKI) Klasis Biak Selatan menyatakan, upaya salah satu tersangka di sana mengajukan permohonan praperadilan terhadap kepolisian, merupakan bentuk kontrol publik.

Direktur LBH Kyadawun, Imanuel Rumayom mengatakan, pihaknya kini memberikan pendampingan hukum kepada Yehezkiel Boseran (28 tahun), tersangka yang mempraperadilankan kepolisian, karena ingin penegak hukum benar-benar bekerja profesional.

Menurutnya, praperadilan diajukan pihaknya, sebab penetapan kliennya sebagai tersangka pelanggar Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam, dianggap tidak prosedur dan terkesan ada upaya kriminalisasi.

“Permohonan pra peradilan ini sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap para penyidik kepolisian, agar bekerja profesional, menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia,” kata Imanuel Rumayom kepada Jubi, Kamis (9/9/2021).

Termohon dalam praperadilan itu, yakni Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Daerah Papua, Kepala Kepolisian Resor Biak Numfor, dan Kepala Kepolisian Sektor Warsa.

Sidang praperadilan terhadap kepolisian ini, sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Biak Numfor selama beberapa hari terakhir.

Sidang lanjutan praperadilan dengan agenda bukti surat dari pemohon dan termohon, dilanjutkan sidang pokok perkara terhadap Yehezkiel Boseren, digelar pada Kamis (9/9/2021).

Loading...
;

Keluarga terdakwa antusias mengikuti setiap tahapan persidangan, karena merasakan banyak kejanggalan dalam proses hukum terhadap Yehezkiel Boseren.

Menurutnya, kejanggalan itu, di antaranya terdakwa diproses hukum karena tanpa sengaja membawa pisau dapur atau dikategorikan alat pertanian, saat datang ke lokasi pengeroyokan terhadap ayahnya beberapa bulan lalu.

“Inikan alat yang digunakan sehari hari dalam berkebun dan bertani. Klien kami juga tidak melukai siapapun dengan pisau itu, sehingga proses hukum terhadapnya, tidak adil dan tidak benar,” ujarnya.

Penasihat hukum pemohon menduga, termohon melanggar Pasal 227 ayat (1) KUHAP dan standar operasional prosedur Nomor 3 bagian C Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014.

“Dalam hal ini, waktu pemanggilan diperkirakan tiga hari setelah surat panggilan diterima oleh pihak yang dipanggil. Sementara klien kami menerima surat panggilan sebagai saksi dan tersangka hanya selang satu hari,” ucapnya.

Yehezkiel Boseran dan kuasa hukumnya, meminta Kapolda Papua mengevaluasi kinerja penyidik kepolisian di Kabupaten Biak Numfor, sehingga dapat bekerja profesional dalam melayani masyarakat, menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan agar pelayanan publik prima di tubuh Polri tidak hanya sekadar jargon.

“Benar-benar bisa dieksekusi dan direalisasikan. Pelayanan pun harus terus diawasi kualitasnya agar tidak hanya menjadi jargon belaka. Saya tidak ingin pelayanan publik hanya sekadar jargon saja, tetapi saya ingin, kualitasnya pun dicek,” kata Listyo Sigit Prabowo ketika itu.

Menurutnya, masyarakat mesti benar dapat merasakan kualitas pelayanan secara nyata. Ia pun mengimbau jajarannya agar di setiap lokasi pelayanan terdapat desk pengaduan dan sistem handling complain.

Dengan begitu, dapat diketahui apakah pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan standar, atau ternyata masih jauh dari harapan masyarakat. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top