LBH Papua nilai PTFI dan Pemerintah Indonesia langgar hak konstitusi warga negara

papua-jumpers-lbh-papua
Jumpa pers yang digelar di kantor LBH Papua, Jalan Gerilyawan, Kota Jayapura-Papua, Kamis (16/7/2020) – Jubi/Hengky Yeimo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua), Emanuel Gobay, mengatakan Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Papua, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mimika, dan PT. Freeport Indonesia telah melanggar hak konstitusional para buruh (warga negara).

Gobay mengatakan penghormatan hak asasi manusia (HAM) itu kehormatan bagi seseorang. Baik itu perusahaan, aparat pemerintahan, dan masyarakat semua diatur dalam pasal 28j ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

“Sehingga kaitannya dengan nasib 8.300 karyawan (PT Freeport Indonesia yang melakukan aksi mogok kerja) moker, otomatis dikategorikan masuk dalam perlindungan Hak Asasi Manusia,” katanya kepada wartawan saat menggelar jumpa pers di kantor LBH Papua, Jalan Gerilyawan, Kota Jayapura-Papua, Kamis (16/7/2020).

Gobay mengatakan aparatur negara, Presiden, Menteri Tenaga Kerja, Gubernur Papua, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua,Β dan PT Freeport juga memiliki kewajiban untuk menghormati HAM dan mengimplementasikannya terhadap pemenuhan hak dari 8.300 moker.

“Dari fakta lamanya perjuangan moker, dari tahun 2017 hingga tahun 2020, membuktikan bahwa aparatur pemerintahan dan PT Freeport Indonesia harus menghormati hak buruh yang berjumlah 8.300. Kedua pihak sudah melakukan pelanggaran hak konstitusional (para buruh),” katanya.

Gobay mengatakan atas dasar HAM, korban PKH ini memperjuangkan nasib dari 8.300 karyawan PT Freeport yang di-PHK ini. Mereka berjuang selama empat tahun. Mereka berjuang ini membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia mengabaikan dan tidak menjalankan kewenangannya melindungi hak buruh.

“Kami menilai pemerintah dan pihak perusahaan gagal dan melanggar hak asasi manusia. Perusahaan juga melanggar hak konstitusional (warga negara) dalam hal melindungi nasib buruh,” katanya.

Loading...
;

Baca juga:Β Pemprov Papua minta PTFI kembali pekerjakan 8.000 karyawan

Gobay mengatakan mogok kerja yang dilakukan oleh 8.300 karyawan Freeport itu sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 140 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jadi mekanisme mogok kerja itu sudah dilakukan oleh pengurus serikat dan para buruh.

“Mereka sudah melakukan sebagaimana dalam pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan maka perjuangan mereka itu dilindungi secara hukum pasal 137 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” katanya.

Menurut Gobay hal yang menarik dari moker dalam sejarah mogok kerja yang dilakukan oleh buruh di Indonesia maupun internasional.

“Saya belum mendapatkan satupun referensi terkait sejarah mogok kerja yang dilakukan oleh buruh dari perusahaan tertentu yang bisa bertahan sampai empat tahun lamanya. Fakta apa yang dilakukan oleh 8.300 moker yang dilakukan pada tanggal 1 Juli tahun 2017 sampai hari ini bulan Juli 2020,” katanya.

Lanjut Gobay, perjuangan moker belum menjadi opini publik terkait perjuangan mogok kerja yang sah.

Menurut Gobay, moker bisa mendapatkan rekor MURI dari perjuangan mogok kerja terlama di Indonesia bahkan di dunia.

“Saya belum temukan perjuangan di Indonesia seperti yang diperjuangkan oleh buruh PT Freeport yang mogok kerja dalam waktu yang lama. Saya mengajak kepada serikat pekerja yang ada di seluruh Indonesia, lebih khusus di Papua dan di tingkatkan internasional, untuk melihat perjuangan mogok kerja yang sah dilakukan oleh 8.300 naker ini. Kalau kemudian perjuangan ini dimenangkan oleh 8.300 ini, akan tercatat dalam sejarah dan akan menjadi petunjuk bagi gerakan mogok kerja di seluruh dunia,” katanya.

Baca juga:Β Disnaker Papua dan PT Freeport Indonesia digugat ke PTUN

Korban PHK, Anton Awom, mengatakan pihaknya akan terus berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai moker.

“Kami akan melakukan tatap muka dengan dinas terkait untuk membicarakan hal ini agar nasib buruh moker ini didengar,” katanya. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top