Follow our news chanel

Previous
Next

LBH Papua tak yakin kasus penembakan pendeta di Intan Jaya tuntas

papua-pendeta-yeremias-zanambani
Almarhum Pendeta Yeremias Zanambani – Jubi/IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua tak yakin Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF yang dibentuk mengusut penembakan Pendeta Yeremias Zanambani di Kabupaten Intan Jaya, dapat menuntaskan kasus itu.

Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay, mengatakan hingga kini ia belum memiliki referensi dasar hukum mengenai TGPF, yang dibentuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, pada 1 Oktober 2020 silam.

Menurutnya, berbeda jika yang melakukan investigasi adalah tim yang dibentuk kepolisian atau Komnas HAM, kedua pihak ini diberi kewenangan dalam Undang-Undang (UU).

Kepolisian memiliki kewenangan sesuai UU nomor 8 tahun 1981, tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana atau KUHP. Komnas HAM mengacu ke UU nomor 9 tahun 1999 tentang HAM dan UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM.

“Namun tim investigasi yang dibentuk oleh pemerintah pusat sampai saat ini belum dapat dasar hukumnya. Nanti hasilnya akan dikemanakan? Ini masih tanda tanya. Dasar hukum apa yang bisa dijadikan pijakan melihat kelanjutan dari [pengungkapan kasus] ini,” kata Emanuel Gobay kepada Jubi, melalui panggilan teleponnya, Senin (5/10/2020).

Baca juga: DAP minta tim pencari fakta Komnas HAM datang ke Intan Jaya

Katanya, berbeda jika penanganan kasus mengacu pada KUHAP, UU HAM, dan pengadilan HAM, dapat diketahui akan dikemanakan berkas hasil investigasi.

Loading...
;

Menurutnya, mereka yang ada dalam TGPF juga dominasi oleh Badan Intelijen Negara atau BIN. Tak ada keterwakilan Komnas HAM atau lembaga-lembaga yang selama ini mengadvokasi masalah HAM.

Katanya, unsur yang ada dalam keanggotaan TGPF juga perlu dipertanyakan.

“Ini sebenarnya tim ini untuk apa? Bagaimana endingnya karena cantolan hukum saya sendiri belum dapat. Melihat kondisi itu, kita bisa simpulkan, ke depan akan tidak jelas karena tidak jelas juga dasar hukumnya dan arahan selanjutnya secara hukum,” ujarnya.

Dalam keterangan persnya di Jakarta pada Oktober 2020, Menkopolhukam, Mahfud MD mengatakan TGPF yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Menko Polhukam nomor 83 tahun 2020 terdiri dari dua komponen, yakni komponen pengarah dan tim investigasi lapangan.

Menurutnya, TGPF dibentuk setelah ada masukan dari para tokoh masyarakat Papua dan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI).

“Mereka ingin segera dilakukan penegakan hukum dan segera dibentuk tim pencari fakta,” kata Mahfud.

Katanya, selain menyelidiki penembakan terhadap Pendeta Zanambani, TGPF juga akan menyelidiki penembakan yang menewaskan seorang warga sipil dan anggota TNI di Intan Jaya, pertengahan September 2020 silam. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top