Follow our news chanel

Leadham Internasional hadir lihat akar persoalan HAM Papua

Papua No. 1 News Portal | Jubi , 

Wamena, Jubi – Sebanyak 969 orang pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Advokasi Hak Asasi Manusia (Leadham) Internasional se Pegunungan Tengah Papua, Kamis (11/10/2018) dilantik oleh ketua umum Leadham Internasional, Pdt. Yusuf L. Tobing di gedung pertemuan Ukumearek Asso Wamena.

Pengurus yang dilantik ini terdiri dari DPD dan DPC di Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Intan Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yahukimo, Yalimo, Nduga.

Pendeta Yusuf L. Tobing mengatakan, kehadiran lembaga ini awalnya untuk memberikan pemahaman, pendidikan apa itu Hak Asasi Manusia kepada masyarakat, karena di Indonesia rawan akan tindakan pelanggaran HAM.

“Papua menjadi catatan tersendiri, kita sudah memantau peristiwa yang terjadi di Papua lalu kita ke Papua membentuk lembaga ini, paling tidak bisa berdampak membawa pengaruh dimulai dari keluarga dan lingkungan besar pengurus yang ada,” katanya.

Ia mengaku, berbagai peristiwa pelanggaran HAM di Papua selama ini ada tetap menjadi perhatian Leadham Internasional untuk ditindaklanjuti.

“Memang bukan pekerjaan mudah, tapi sesuai tekad kita semua pelanggaran HAM di masa lalu yang sudah didata harus diselesaikan dan ini jadi pekerjaan utama Jokowi walaupun belum satupun pelanggaran HAM yang diusut satupun, sehingga ini jadi PR, jadi kita coba bersama pemerintah selesaikan pelanggaran yang ada di seluruh Indonesia terutama di Papua,” katanya.

Loading...
;

Meski pembentukan Leadham Internasional ini bermitra dengan pemerintah, namun Yusuf Tobing akui jika lembaga ini akan tetap independen berbeda dengan Komnas HAM yang didirikan atas kebijakan pemerintah.

“Kita ini independen lahir atas keterpanggilan anak bangsa terhadap persoalan bangsa, tanpa keluar dari undang-undang dasar. Kita coba mendekati pemerintah daerah, tokoh masyarakat paling tidak mencari

info yang akurat tentang pelnggaran HAM, karena kami punya istilah bukan tebang pohon tapi cabut akar, sehingga kaitannya ketidakadilan dan hal-hal lain,” ujar dia.

Ia juga menjelaskan pendekatan Leadham Internasional ini ada tiga model yang diterapkan, yaitu duduk bersama, selesaikan secara kekeluargaan dengan berpegangan secara agama, pancasila. Selain itu, pendekatan melalui budaya, sentuhan melalui adat, tanpa kekerasan.

“Saya lihat Papua itu orangnya baik-baik, harus tahu menyentuh hati orang Papua. Kalau aparat  keamanan, penegak hukum termasuk pemerintah tidak mengerti budaya cara hidup masyarakat, pola pikir orang Papua dan jika itu tidak ada pasti bentrok terjadi,” ujarnya.

Ia menambahkan, usai dilakukan pelantikan terhadap pengurus se-pegunungan tengah Papua ini, tahun pertama yang ingin dicapai yaitu meluaskan sosialisasi, sembari melihat kondisi masyarakat yang tertindas, haknya diabaikan, banyak pembodohan dan persoalan HAM lainnya khususnya di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

“Dari laporan atau kasus yang ada, kita akan teruskan ke tingkat lebih tinggi, terutama ke mahkamah internasional,” katanya.

Azis Lani selaku ketua panitia pelaksana yang juga tim verifikasi nasional wilayah Papua mengaku di pegunungan tengah Papua persoalan pelanggaran HAM tidak pernah berhenti, sehingga Leadham ini siap bekerja sebagai lembaga advokasi.

“Sebagai perpanjangan tangan DPP dan tim verifikasi nasional wilayah Papua, kami akan mendorong persoalan yang terjadi. Jadi, dimana ada persoalan dalam bentuk apapun, baik dari kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat,” kata Azis Lani. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top