Lebih banyak dari bantuan asing: kisah sukses program kewarganegaraan Vanuatu

Papua
Port Vila, Vanuatu - Development Policy Centre/ The Australian National University/ Gérard/Flickr.

Papua No.1 News Portal | Jubi

Oleh Sherman Surandiran & Stephen Howes

PADA Maret 2017, Vanuatu meluncurkan Vanuatu Development Support Program (VDSP) dan Vanuatu Contribution Program (VCP). Program tersebut mirip. Keduanya menawarkan kewarganegaraan Vanuatu dengan biaya tertentu, setelah proses pemeriksaan, tanpa hak untuk memilih, dan tanpa persyaratan minimal untuk tinggal di Vanuatu.

Menurut Investment Migration Insider, sebuah situs web khusus yang membagikan  informasi mengenai program migrasi melalui jalur investasi, VCP hanya ditawarkan di wilayah Tiongkok, sedangkan VDSP  diperuntukan secara global. Beberapa situs komersial lainnya mengklaim bahwa VCP juga memberikan hak pilih bagi pelamarnya. Namun, Berdasarkan konstitusi Vanuatu, seorang dengan kewarganegaraan ganda tidak bisa memberikan suara dalam pemilihan apapun tanpa memenuhi persyaratan menetap di Vanuatu, setidaknya sepuluh tahun tanpa jeda.

Biaya pendaftaran program-program ini sudah dua diturunkan, yakni dari AS$ 220.000 menjadi AS$ 150.000 pada Mei 2018, dan AS$ 130.000 pada November 2019. Dari jumlah tersebut, biaya untuk pemerintah adalah AS$ 80.000. Biaya yang sisanya untuk agen.

Pada 2017, Kementerian Keuangan dan Perbendaharaan Vanuatu mulai melaporkan pendapatan bulanan negara dari program kewarganegaraan ini. Pendapatannya terus meningkat. Tanpa menghitung Desember 2018, 10 bulan dengan pemasukan teratas adalah tiga bulan pertama tahun 2020 dan tujuh bulan lainnya dari tahun 2019.

Ada beberapa paket yang tersedia untuk pendaftar yang tertarik, dimana biaya pendaftaran kewarganegaraan rata-rata per orang lebih rendah jika ada lebih dari satu pendaftar (misalnya, jika ada pasangan atau keluarga dengan anak-anak yang ikut mendaftar). Dengan berasumsi bahwa semua pendaftar masih lajang dan bermigrasi sendiri tanpa pasangan atau keluarga, kita bisa memperoleh batas minimum jumlah pelamar yang disetujui melalui dua program tersebut.

Lonjakan dalam pendaftar yang diestimasikan berhasil menerima kewarganegaraan ini – dari 280 pelamar pada 2017 menjadi 1.210 pada 2018 – mungkin disebabkan oleh kesadaran publik yang lebih meluas tentang apa yang pada awalnya merupakan program baru. Namun program tersebut terus bertumbuh pelan-pelan, baik dari segi pendapatan negara maupun jumlah (yang diperkirakan), dan tahun ini, mereka mencetak rekor baru dalam hal jumlah pemasukan untuk setengah tahun pertama 2020.

Loading...
;

Dari segi jumlah pendaftar, perkiraan kami menunjukkan bahwa 3.200 orang telah diberikan kewarganegaraan di bawah dua program tersebut, tetapi sekali lagi harap diingat, ini adalah jumlah minimum. Perkiraan tahunan kami adalah sekitar 0,5% dari populasi Vanuatu. Jumlahnya akan lebih tinggi jika pasangan dan keluarga juga ikut mendaftar. Namun disisi lain, kita tidak tahu berapa dari mereka yang benar-benar berkunjung ke Vanuatu, apalagi bermigrasi dan menetap disana.

Vanuatu sudah pernah menjalankan program kewarganegaraan sebelumnya, seperti program Vanuatu Economic Rehabilitation Program yang diluncurkan pada Mei 2015 setelah serangan Siklon Tropis Pam, dan rencana imigrasi Capital Investment Immigration Plan yang diluncurkan sebelumnya pada 2014. Namun, keduanya adalah sumber pemasukan yang terbatas. Kedua program yang baru ini telah mengubah segalanya, setidaknya untuk sementara ini.

Pendapatan dari program kewarganegaraan Vanuatu meningkat, dari 7% dari total pendapatan negara pada 2017, menjadi 28% pada 2019. Vanuatu dikenal tidak memberlakukan pajak pendapatan atau perusahaan, dan selama ini pajak atas barang dan jasa biasanya merupakan kontributor terbesar bagi anggaran Vanuatu. Dari 29% pada 2017, pemasukan dari program kewarganegaraan kepada pajak barang dan jasa pada 2019 juga naik, mencakup 87% dari pajak barang dan jasa di tahun yang sama.

Dalam kurun waktu tiga tahun, pendapatan dari program kewarganegaraan naik dari 3% menjadi 12% dari PDB Vanuatu. Pendapatan VDSP dan VCP juga melampaui jumlah bantuan pembangunayang diterima negara itu. Pada 2017, pendapatan dari VDSP dan VCP hanya setara dengan 32% dari bantuan yang diterima oleh Vanuatu. Pada 2018 dan 2019, jumlahnya naik menjadi masing-masing 115% dan 113% dari bantuan pembangunan.

Sebagai hasil dari dua program kewarganegaraan ini, Vanuatu telah mengalami surplus anggaran dalam dua tahun terakhir. Vanuatu juga mengalami surplus pada tahun 2015 dan 2016, setelah bantuan asing meningkat menyusul Siklon Pam. Tetapi selain tahun-tahun tersebut, Vanuatu adalah negara yang lebih terbiasa dengan defisit anggaran, bukan surplus. Rangkaian surplus anggaran itu sangat berguna dalam melawan Covid-19, dimana pemerintah Vanuatu telah mengumumkan salah satu paket stimulus yang paling dermawan di seluruh Pasifik, dan dapat mendanai paket itu sendiri.

Perkembangan itu juga memberikan Vanuatu lebih banyak dana untuk investasi. Pada tahun 2012, 2013 dan 2014, penanaman modal pemerintah hanya mencapai masing-masing 2%, 1% dan 1% dari PDB. Namun, penanaman modal pemerintah kini mencakup hingga 10%, 7%, dan 10% dari PDB pada tahun 2017, 2018 dan 2019.

Program kewarganegaraan ini juga membantu Vanuatu mengelola utangnya. Sebelum Siklon Pam, rasio utang negara itu terhadap PDB-nya adalah 23,1% pada tahun 2014. Angka ini lalu melambung di tahun-tahun berikutnya, dari 34,4% pada tahun 2015, menjadi 47,1% pada tahun 2018, sebagian besar karena pinjaman untuk membangun kembali Vanuatu.

Surplus yang diterima dari program kewarganegaraan telah memberikan Vanuatu ruang fiskal untuk membayar kembali sebagian utang luar negerinya. Dalam sembilan bulan pertama tahun 2019, VUV 1.500 Juta (AS$ 13,13 Juta) digunakan untuk mulai membayar pinjaman mereka dari Bank EXIM Tiongkok. Pada tahun 2020, dari VUV 3.178,3 Juta (AS$ 26,63 Juta) yang dialokasikan untuk membayar pinjaman asing, 65% digunakan untuk membayar pinjaman jauh sebelum jatuh tempo.

Dalam anggaran tahunan pemerintah yang sudah direvisi pun pemerintah mengindikasikan akan melanjutkan rencana ini meskipun ada Covid-19. Rasio utang terhadap PDB Vanuatu diperkirakan akan turun dari 47,1% pada 2018, menjadi 44,6% pada 2019, 43,4% pada 2021, dan 41,4% pada 2022.

Dari sudut pandang ekonomi, masalah utama dari program kewarganegaraan Vanuatu adalah ketakpastian tentang prospek mereka kedepannya. Di satu sisi, akibat hanya ada beberapa ribu pelamar yang menggunakan program kewarganegaraan Vanuatu sejauh ini, orang-orang mungkin berpikir permintaan pasar akan bertahan jauh kedepan.

Di sisi lain, risiko munculnya oposisi internasional atau dalam negeri terhadap program tersebut akan meningkat. Ini telah dimulai dengan klaim dari Oposisi Vanuatu minggu lalu bahwa kedua program itu tersebut disalahgunakan.

Mengingat keraguan ini, kelihatannya masuk akal untuk memperlakukan pemasukan yang dihasilkan sebagai rezeki nomplok, dan segera menyimpan atau menggunakannya untuk menanam modal. Tampaknya ini adalah opsi yang diambil oleh Vanuatu, meskipun negara itu masih bisa bekerja melampaui itu dengan membentuk suatu dana investasi milik negara dengan pemasukan dari program kewarganegaraannya.

Program-program kewarganegaraan memiliki sejarah yang panjang nan kelam di Pasifik. Namun, masih banyak negara di dunia yang menjalankan program yang serupa. Ada lebih dari 200 program migrasi melalui investasi di seluruh dunia, di mana pelamar dapat membeli kewarganegaraan atau izin tinggal tetap. Program seperti itu tidak ditawarkan hanya oleh negara-negara kepulauan kecil, tetapi juga oleh negara-negara besar, termasuk Australia, Amerika Serikat, Inggris dan Spanyol.

Program Vanuatu tidak jauh berbeda dari yang ditawarkan oleh beberapa negara kepulauan kecil lainnya. Lima negara Karibia memiliki program kewarganegaraan berdasarkan investasi. Negara Antigua dan Barbuda hanya mensyaratkan investor  untuk menetap minimal lima hari dalam lima tahun pertama sejak kewarganegaraannya disetujui. Empat negara lainnya, sama seperti Vanuatu, tidak memberlakukan persyaratan durasi minimum menetap.

Oleh karena keterpencilan negara-negara kecil kepulauan Pasifik, program pembangunan yang konvensional tidak dapat dilakukan, dan mereka memerlukan alternatif. Kita tidak ingin menggurui Vanuatu tentang apa harus mereka lakukan dengan program kewarganegaraannya. Kita mengucapkan selamat kepada Vanuatu atas keberhasilannya dan pengelolaan ekonomi dari kedua program itu hingga saat ini. (Devpolicy Blog/ Development Policy Centre The Australian National University) 

 

Sherman Surandiran adalah peneliti di Development Policy Centre.

Profesor Stephen Howes adalah Direktur dari Development Policy Centre, Crawford School of Public Policy, Australian National University.

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top