Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Legislator: Jika tak bisa bekerjasama, ganti Sekdis PUPR

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Legislator Papua, Boy Markus Dawir mengatakan, jika Sekretaris Dinas (Sekdis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua, Solaiyen Murib Tabuni tak dapat bekerjasama pasca pergantian kepala Dinas PUPR Papua, Rabu (29/8/2018), sebaiknya Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo mengganti yang bersangkutan.

Hal itu dikatakan anggota komisi bidang infrastruktur yang bermitra dengan Dinas PUPR Papua, terkait aksi pemalangan pintu masuk kantor Dinas PUPR yang dilakukan Solaiyen Murib Tabuni, Kamis (30/8/2018).

Legislator: Jika tak bisa bekerjasama, ganti Sekdis PUPR 1 i Papua

"Kalau sudah tidak bisa lagi bekerjasama, ya kami juga meminta kepada gubernur dia diganti saja. Itu kan kewenangan gubernur dari pada nanti dia menghambat kegiatan yang ada di Dinas PUPR," kata Boy Dawir, Kamis (30/8/2018).

Ia menyesalkan mengapa Sekdis PUPR harus melakukan pemalangan, sedangkan pergantian pejabat merupakan hak gubernur. Pihaknya ingin situasi di dinas tersebut tetap kondusif, karena PUPR salah satu OPD yang mengelola anggaran APBD cukup besar, setelah Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda).

"Jangan karena gangguan atau situasi yang terjadi ini berkepanjangan. Akhirnya apa yang diharapkan tidak terwujud. Kegiatan tidak terlaksana," ucapnya.

Menurut Boy Dawir, kekhawatirannya beralasan lantaran hasil rapat Badan Anggaran DPR Papua dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Rabu (29/8/2018), diketahui jika realisasi di Dinas PUPR baru mencapai persen, hingga akhir Agustus ini.

Loading...
;

Untuk itu pihaknya meminta penjabat gubernur mengambil langkah konkrit dan pihak-pihak di Dinas PUPR sebaiknya duduk bersama, karena siapa pun yang dilantik memimpin instansi itu, merupakan hak prerogatif gubernur yang tak bisa diintervensi siapa pun.

"Tidak bisa diganggu, karena itu adalah haknya gubernur," ujarnya.

Sekdis PUPR Papua, Solaiyen Murib Tabuni mengatakan, ia menolak pelantikan kepala dinas yang baru karena menilai keputusan penjabat Gubernur Papua kurang tepat.

Apalagi menurutnya, kepala dinas yang ditunjuk bukan berasal dari dalam instansi Dinas PUPR, melainkan ditunjuk dari daerah (kabupaten), dan kurang tepat karena pergantian jelang tutup tahun anggaran. 

"Biasa terjadi penyelewengan dana. Kepala dinas dari kabupaten, dia belum pelajari kondisi yang ada di instansi. Penolakan itu bukan karena kepentingan, namun saya ingin menyelamatkan instansi ini," kata Solaiyen Murib Tabuni.

Lantaran aspirasinya tak didengar penjabat gubernur Papua, Solaiyen Murib Tabuni menyatakan mundur dari jabatannya, usai memberikan klarifikasi kepada penjabat gubernur Papua, Kamis (30/8/2018) siang, terkait aksinya itu. 

“Saya takut penyalahgunaan anggaran di internal dinas bisa lebih buruk dari yang lalu-lalu. Surat pernyataan pengunduran diri sedang saya siapkan untuk disampaikan ke gubernur," ucapnya. (*)

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top