Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Legislator Papua sebut Kejari Jayapura tebang pilih

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Legislator Papua, Boy Markus Dawir (BMD) menilai Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayapura, Papua, tebang pilih dalam eksekusi tersangka dan terpidana korupsi.

Katanya, Kejari Jayapura terkesan cepat bertindak mengeksekusi tersangka dan terpidana korupsi tertentu, karena ada terpidana lain yang hingga kini masih berkeliaran.

Legislator Papua sebut Kejari Jayapura tebang pilih 1 i Papua

Ia mencontohkan, tersangka Bupati Biak Numfor, Thomas Alfa Edison Ondi, yang kini dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Abepura dan John Ibo, Sekretaris Komisi II DPR Papua, telah dieksekusi karena sudah ada putusan Mahkamah Agung (MA).

"Kejaksaan terkesan cepat mengeksekusi tersangka dan terpidana tertentu. Tapi ada terpidana yang hingga kini bebas berkeliaran, yakni Sekda Kota Jayapura, RD Siahaya. Ini ada apa?" kata Boy, Selasa (17/10/2017).

Menurutnya, sejak, 19 Oktober 2016, sudah ada putusan MA terhadap Sekda Kota Jayapura, RD Siahaya. Namun hingga kini kejaksaan belum melakukan eksekusi dengan berbagai alasan.

"Kalau mau tegakkan hukum, segera eksekusi. Kalau tidak, patut dipertanyakan apakah ada sesuatu di balik ini. Kalau Sekda Kota Jayapura masih berkeliaran, alangkah baiknya mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Thomas Ondi, sebagai tahanan kota. Jangan terkesan ada kesan kerja sesuai titipan sponsor," ujarnya.

Loading...
;

Katanya, Thomas Ondi juga punya hak berstatus tahanan kota, karena belum ada putusan hukum mengikat. Selain itu ia dapat melaksanakan tugas pemerintahan, sambil menunggu sidang, karena hingga kini masih berstatus bupati Biak Numfor.

"Thomas Ondi kan statusnya masih tersangka, dalam penyidikan. Belum menjadi terdakwa atau masuk proses penuntutan, belum ada putusan pengadilan. Kenapa yang sudah sah sebagai terpidana, berkekuatan hukum tetap, masih berkeliaran di luar, apa bedanya," katanya.

Dikatakan, kalaupun RD Siahaya mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan MA yang mengajukan kasasi kejaksaan ketika ia divonis bebas pengadilan tindak pidana korupsi, itu bukan alasan.

"Kalau PK kan, tidak tahu kapan turun. Silakan ajukan PK, tapi tetap harus ditahan, sambil menunggu hasil PK," ucapnya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayapura, Akmal Abbas mengatakan, pihaknya tidak tebang pilih dalam eksekusi terpidana korupsi yang sudah memiliki putusan tetap MA.

"Siapa yang duluan putusannya, itu yang duluan dieksekusi. Kami hanya mengikuti putusan MA," kata Akmal Abbas kepada Jubi pekan lalu.

Menurutnya, salah satu pejabat di wilayah hukum Kejari Jayapura yang akan segera dieksekusi adalah Sekda Kota Jayapura, RD Siahaya. Dalam waktu Kejari Jayapura dekat akan melayangkan panggilan ketiga kepada yang bersangkutan.

"Ya kami akan panggil lagi untuk ketiga kalinya dalam waktu dekat. Ini hanya masalah waktu, cepat atau lambat, tidak mengurangi hukuman terhadap yang bersangkutan," katanya. (*)

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top