Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Legislator: Pemerintah di Papua yang tahu kondisi masyarakatnya

Suasana di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura pada 25 Maret 2020, atau sehari sebelum Pemprov Papua memberlakukan penutupan akses sementara ke Papua – Jubi/Engel Wally

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Makassar, Jubi – Legislator Papua, Laurenzus Kadepa menyatakan Pemprov Papua dan pemerintah kabupaten/kota di Papua lebih tahu kondisi masyarakatnya dan keputusan yang mesti diambil, dibanding Menteri Dalam Negeri atau Mendagri.

Pernyataan ini disampaikan anggota komisi yang membidangi pemerintahan, politik, hukum dan HAM DPR Papua itu menanggapi pernyataan Mendagri, Tito Karnavian yang tidak menyetujui keputusan Pemprov Papua menutup sementara akses orang masuk ke Papua melalui jalur laut dan udara mulai 26 Maret 2020 hingga 9 April 2020, sebagai upaya mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 di Papua.

Menurut Kadepa, Pemprov Papua, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua, bupati dan wali kota se-Papua menyepakati menutup sementara akses ke Papua. Kebijakan itu untuk menyelamatkan masyarakat Papua, sebelum penyebaran Covid-19 meluas di provinsi paling Timur Indonesia itu.

“Langkah itu diambil Pemprov Papua, bupati, wali kota di Papua dan para pemangku kepentingan lainnya setelah mempertimbangkan berbagai aspek. Pemerintah dan para pemangku kepentingan di Papua yang lebih tahu kondisi masyarakat Papua, bukan Mendagri,” kata Kadepa melalui telepon selulernya kepada Jubi, Rabu (25/3/2020).

Kata Kadepa, pemerintah di Papua tak perlu ragu-ragu atau takut memberlakukan penutupan akses ke Papua sementara waktu, karena kebijakan itu diputuskan bersama para stakeholder terkait untuk kepentingan masyarakat Papua. Bukan berdasarkan kepentingan politik atau kelompok tertentu.

“Saya pikir penutupan akses sementara waktu ini juga sesuai dengan keinginan berbagai pihak di Papua selama ini, termasuk masyarakat, aktivis, mahasiswa hingga kami di kalangan anggota DPR Papia sendiri. Keinginan itu muncul sejak virus Corona mulai menyebar di Indonesia,” ujarnya.

Loading...
;

Ia berharap, pemerintah pusat tidak selalu beranggapan negatif menyikapi setiap keputusan yang diambil para pihak di Papua.

“Jangan selalu beranggapan setiap kebijakan Pemprov Papua atau pemerintah kabupaten/kota di Papua, ditunggangi kepentingan politik. Itu keliru,” ucapnya.

Pascakeputusan penutupan akses sementara waktu ke Papua sehari sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyatakan tidak setuju dengan kebijakan itu.

Dikutip dari berbagai media, Tito Karnavian dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan mengatakan, yang diperintahkan oleh pemerintah pusat ke daerah dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 bukan penutupan arus transportasi suatu wilayah dengan wilayah lain, melainkan pembatasan.

“Yang diperintahkan pemerintah pusat itu pembatasan atau pelarangan berkumpul dalam jumlah banyak untuk berbagai kegiatan,” kata Tito. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca juga artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top