TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

LIPI sebut banyak faksi dalam gerakan Papua merdeka

Papua
ILUSTRASI - Sejumlah aktivis Voice of West Papua dan beberapa orang lainnya berunjukrasa di depan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne, Victoria, Australia, Jumat (23/8/2019). Mereka membawa poster berisi pesan dukungan bagi tuntutan kemerdekaan orang Papua - Josh

Papua No.1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi – Peneliti dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth mengatakan ada beberapa faksi dalam peta politik pro-kemerdekaan Papua – Papua Barat. Pendapat Adriana  mengomentari deklarasi pemerintahan sementara Papua Barat oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda yang tak diakui oleh Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TNPPB-OPM).

“Mereka tidak satu pandangan, agendanya sama ingin memerdekakan Papua, tetapi strategi masing-masing faksi berbeda,” kata Adriana, Kamis, (3/12/2020).

Baca juga : Jimmy Ijie: Papua merdeka itu sulit

Stigma Papua Merdeka, mematikan isu kemanusiaan di Papua

Penambahan pasukan di Papua justru untungkan kampanye Papua merdeka

Adriana menjelaskan, ada kelompok ideologis yang menempuh strategi lobi politik dan kampanye di dunia internasional. Kelompok ini mengusung dua isu utama, yakni pelanggaran HAM di Papua dan referendum untuk menentukan nasib sendiri. Namun ada kelompok sayap militer dengan gerakan senjata seperti TNPPB. Adriana mengatakan, ada satu lagi faksi seperti Negara Republik Federal Papua Barat yang pada Oktober lalu juga mendeklarasikan kemerdekaan Papua.

“Perbedaan pandangan ini menunjukkan belum tercapainya konsolidasi internal di antara kelompok pro-kemerdekaan Papua,”kata Adriana menambahkan.

Menurut dia hampir sulit menemukan tokoh pemersatu berbagai kelompok itu sejak Ketua Presidium Dewan Papua Theys Eluay dibunuh pada 2001 lalu. “Harus dilakukan konsolidasi internal di Papua kalau mau memperjuangkan satu tujuan politik yang sama,” kata Adriana menjelaskan.

ULMWP sebelumnya mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat dengan Benny Wenda sebagai presiden. Benny Wenda mengatakan pemerintahan sementara ini bertujuan memobilisasi rakyat West Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mewujudkan referendum menuju kemerdekaan.

Namun Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TNPPB-OPM) menyatakan menolak deklarasi tersebut. Juru bicara TNPPB-OPM Sebby Sambom mengatakan Benny Wenda adalah warga negara Inggris sehingga menurut hukum ia tak bisa menjadi Presiden Papua Barat.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. menyebut deklarasi Benny Wenda merupakan kategori makar. Hal yang sama disampaikan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono yang mengatakan akan menindak tegas siapa pun yang mengikuti Benny Wenda. (*)

Editor : Edi Faisol

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us