Follow our news chanel

Previous
Next

MA dinilai merestui diskriminasi sistem peradilan di Papua

Ilustrasi tujuh tapol Papua yang dipindahkan ke Kaltim saat akan diserahkan ke Kejaksaan - Jubi. Dok
MA dinilai merestui diskriminasi sistem peradilan di Papua 1 i Papua
Ilustrasi tujuh tapol Papua yang dipindahkan ke Kaltim saat akan diserahkan ke Kejaksaan – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Mahkamah Agung Republik Indonesia atau MA RI dinilai merestui diskriminasi sistem peradilan di Papua.

Hal itu dikatakan salah satu anggota Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua, Emanuel Gobay kepada Jubi, Rabu (8/1/2020).

Pernyataan itu dikatakan Gobay mengacu pada pemindahan tujuh terdakwa tahanan politik atau tapol Papua terkait demonstrasi mengecam ujaran rasisme di Kota Jayapura pada 29 Agutus 2019, dan tersangka pembunuhan 13 pekerja jalan trans Papua di Nduga pada 2 Desember 2018, berinisial MG.

Tujuh tapol Papua yakni Buchtar Tabuni, Agus Kosay, Fery Kombo, Alexander Gobay, Steven Itlai, Hengki Hilapok dan Irwanus Uropmabin dipindahkan dari Jayapura ke Kalimantan Timur (Kaltim) pada 4 Oktober 2019, untuk menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan.

Sementara MG, dipindahkan dari Wamena ke Jakarta pada 18 Desember 2019, untuk menjalani proses persidangan di PN Jakarta Pusat.

Menurut Emanuel Gobay, hanya terdakwa tertentu yang dipindahkan. Sementara terdakwa lain dalam kasus demonstrasi mengecam ujaran rasisme di Kota Jayapura yang meluas menjadi rusuh, tetap disidangkan di Jayapura.

Loading...
;

Katanya, ini menunjukkan ada diskriminasi sistematis dalam penerapan sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya di Papua.

“Ini fakta diskriminasi yang dilakukan institusi-institusi terkait. (Terdakwa) lain diperiksa di tempat dan lainnya diperiksa di tempat lain. Ini kan diskriminasi secara sistematik yang sedang dilakukan jaksa dan Pengadilan bahkan direstui oleh Mahkamah Agung. Kenapa hanya di Papua di tempat lain tidak seperti itu?” kata Emanuel Gobay.

Kata Gobay, pihaknya mendesak agar para tapol Papua di Kaltim dikembalikan ke Jayapura untuk menjalani proses persidangan di PN Jayapura.

Jika faktor keamanan dijadikan alasan pemindahan MG dan tujuh tapol Papua, persidangan beberapa kasus di Papua sejak awal hingga kini berjalan aman.

Ia mencontohkan, sidang demonstrasi 29 Agutus 2019 di Jayapura, sidang insiden 23 September 2019, di Ekspo Waena, Kota Jayapura, sidang di Timika, dan sidang demonstrasi pada 28 Agustus 2019 di Deiyai yang digelar di Nabire, berlangsung aman sejak awal hingga kini.

“Kami mempertanyakan profesionalisme MA menerbitkan fatwa pemindahan. Secara objektif tidak logis, karena kondisi aman-aman saja kemudian MA menerbitkan surat pemindahan. Kami menyayangkan MA tidak objektif. Ini bukti MA tidak profesional melihat situasi Papua yang aman secara keseluruhan,” ujarnya.

Gobay juga mengkritik Kejaksaan Tinggi atau Kejati Papua dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Wamena dalam pemindahan terdakwa MG.

Kedua pihak ini dinilai mesti berpandangan objektif, bersikap independen dan profesional seperti Kepala Seksi Pidana Umum atau Kasi Pidum Kajari Nabire.
Ketika itu, sembilan tersangka demonstrasi mengecam ujaran rasisme di Kabupaten Deiyai yang meluas menjadi rusuh akan dipindakan ke Jayapura untuk menjalani persidangan.

Akan tetapi, Kasi Pidum Kejari Nabire bersikap mengembalikan para tersangka untuk proses sidang di Nabire, dengan pertimbangan kondisi di wilayah tersebut aman.

“Ini menunjukkan profesionalisme Kejari Nabire. Itu tidak terlihat pada Kejari Wamena sehingga kami mempertanyakan profesionalisme dan independensi Kejari Wamena,” ucapnya.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Jayawijaya, AKP Suheriadi mengatakan pemindahan terdakwa MG dari Wamena ke Jakarta untuk proses persidangan sesuai dengan putusan MA RI nomor 233/MA/ SK/ XI/ 2019 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana atas tersangka MG.

“Pemindahan persidangan tersangka ke Jakarta atas faktor kerawanan sehingga dibuat pengajuan ke Pengadilan Negeri Wamena dan diteruskan ke Mahkamah Agung,” kata Suheriadi sehari sebelum terdakwa MG dipindahkan.

Menurutnya, MG ditetapkan tersangka karena pada saat kejadian di Puncak Kabo, Kabupaten Nduga, yang bersangkutan turut melakukan tindakan pidana. Ia memastikan korban yang telah ditembak sudah meninggal atau belum, dengan cara menusuk tubuh korban. (*)

Editor: Edho Sinaga

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top