Mahasiswa empat Kabupaten Papua di Manokwari Golput, ini alasannya

Papua
Ikatan mahasiswa Papua di Manokwari nyatakan Golput di Pilkada 2020. (Jubi/dokumentasi pribadi)

Papua No.1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Ikatan Mahasiswa empat kabupaten di kota studi Manokwari yaitu Timika, Puncak, Nduga, dan Intan jaya nyatakan sikap Golput (tidak memilih) dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di seluruh tanah Papua [Papua dan Papua Barat].

Yosias Kum, pengurus ikatan Mahasiswa empat kabupaten di kota studi Manokwari, kesepakatan Golput dalam Pilkada 2020 serentak adalah pilihan tepat, ketika Negara Indonesia enggan menyelesaikan rangkaian peristiwa pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) terhadap manusia dan kekayaan alam di bumi Cenderawasih.

“Kami nilai, pemerintah Indonesia tidak punya niat baik untuk selesaikan persoalan pelanggaran HAM sejak tahun 1961 sampai 2000. Termasuk pelanggaran HAM di masa berlakukanya Otsus Papua [2001-2020]. Jadi, jangan salah jika kami memilih Golput di pesta demokrasi Indonesia,” ujar Yosias, Rabu (9/12/2020).

Mahasiswa empat daerah, inipun menyatakan sikap dukungan terhadap Petisi Rakyat Papua (PRP) tolak rencana perpanjangan Otsus Papua, dan mendukung penuh pengembalian hak penentuan nasib sendiri (Referendum) di atas tanah Papua.

“Kami dukung PRP tolak Otsus, dan mendukung penuh hak penentuan nasib sendiri,” ujar Yosias.

Emison Kulla, ketua ikatan mahasiswa Puncak.di kota studi Manokwari, juga mendesak Pemerintah, DPR dan lembaga adat turut bertanggung jawab dalam penuntasan rangkaian pelanggaran HAM di atas tanah Papua.

“Rangkaian kejahatan kemanusiaan terjadi di wilayah Intan Jaya, Timika, Nduga dan Puncak, tapi satupun belum tersentuh hukum. Kami minta pemerintah, DPR dan lembaga adat harus ikut bertanggungjawab,” kata Emison.

Loading...
;

Sementara Yulianus Ogolmagai, ketua ikatan mahasiswa Timika di kota Manokwari, mendesak PT. Freeport Indonesia ditutup, karena kehadiran PT.FI adalah bagian dari ‘biang’ terjadinya rangkaian pelanggaran HAM dan perampasan tanah adat warga pribumi. Selain penutupan PT.FI, mahasiswa juga menolak keberadaan PT.MSL di kabupaten Intan Jaya.

“Kontrak politik PT.FI dengan warga pribumi pada 2 April 1967 sarat penipuan dan telah banyak korbankan warga sipil sampai saat ini. Jadi kami minta PT.FI ditutup, begitu juga PT.MSL di Intan Jaya,” desaknya diamini Ronny Jagani, ketua ikatan mahasiswa Intan Jaya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top