Mahasiswa Kedokteran Uncen Desak Gubernur Papua Realisasikan Larangan Miras

Ribuan botol miras yang tersimpan dalam puluhan karton hasil sitaan tim gabungan Provinsi Papua – Jubi/Alex.
Ribuan botol miras yang tersimpan dalam puluhan karton hasil sitaan tim gabungan Provinsi Papua – Jubi/Alex.
Jayapura, Jubi – Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih (FK Uncen) Jayapura mendesak Gubernur Papua Lukas Enembe agar segera merealisasikan peraturan gubernur (pergub) nomor 13 tahun 2015 tentang pelarangan produksi, penjualan dan pendistribusian minuman beralkohol di Papua.

Peraturan tersebut diberlakukan sejak penandatanganan pakta integritas gubernur bersama bupati/wali kota se-Provinsi Papua akhir Maret 2016.

Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FK Uncen Desjohn Yoman mengatakan peraturan itu harus ditegakkan mengingat banyak orang asli Papua (OAP) yang meninggal akibat minuman keras (miras).

“Sejak bulan Juni hingga Juli saja kita baca di media sudah ada tujuh orang lebih meninggal. Meninggal akibat tabrak lari kemudian polisi katakan korban konsumsi miras sebelumnya. Itu sudah jelas,” kata Yoman kepada Jubi di Jayapura, Selasa (9/8/2016).

Ia melanjutkan, “Kami mendesak Pak Gubernur melalui Asisten I Doren Wakerkwa menepati janjinya beberapa bulan lalu bahwa peredaran miras akan dihentikan/ditutup mulai Agustus atau akhir Juli lalu.”

Ketua BEM FK Uncen Benyamin Lagowan menilai miras berpotensi merusak tubuh, lingkungan dan relasi sosial. Oleh karena itu, melalui Pergub yang telah disahkan, Pemerintah perlu konsisten menjalankannya.

Pihaknya menilai peraturan tidak terealisasi karena pejabat pemerintah tak patuh pada hukum dan bekerja sama dengan pengusaha miras.

Loading...
;

“Jika dugaan itu ternyata benar, maka kepemimpinan gubernur Papua kali ini terancam gagal memproteksi dan menyelamatkan hak hidup OAP sebagaimana menjadi goal standar undang-undang otonomi khusus nomor 21 tahun 2001 soal keberpihakan, proteksi dan pemberdayaan,” katanya.

Oleh sebab itu, menurut Lagowan gubernur segera memerintahkan seluruh SKPD dan Polda Papua untuk menutup dan mencabut izin usaha miras di Provinsi Papua.

“Jika hal itu tak berhasil pertanyaannya siapakah kepala daerah di Papua ini? Ataukah ada kekuatan-kekuatan yang lebih besar kuasanya di Papua selain gubernur? Jika ada siapa kelompok itu?” katanya.

Kata dia, bila ada dugaan keterlibatan militer di Papua, petinggi TNI dan Kepolisian harus menindak tegas oknum aparat yang terindikasi menjadi pelaku usaha miras tersebut.

Jika hal itu juga tak mampu diwujudkan, gubernur dapat menyerahkan proses eksekusinya kepada OKP-OKP (organisasi kepemudaan) semisal asosiasi mahasiswa, pemuda, Gereja, LSM atau organisasi kepemudaan lainnya seperti, KNPI untuk melakukan eksekusi terhadap semua faktor produksi maupun penjualan dan pendistribusian miras itu.

“Misalnya dengan memberikan legitimasi hukum kepada masyarakat agar masyarakat yang bertindak,” katanya. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top