Follow our news chanel

Mahasiswa minta tapol Papua Barat dibebaskan, ini alasannya

Pengadilan Negeri Sorong menyidangkan perkara empat peserta unjuk rasa anti rasisme yang dijadikan terdakwa makar, Kamis (12/3/2020). - Jubi/CR3
Mahasiswa minta tapol Papua Barat dibebaskan, ini alasannya 1 i Papua
Pengadilan Negeri Sorong menyidangkan perkara empat peserta unjuk rasa anti rasisme yang dijadikan terdakwa makar, Kamis (12/3/2020). – Jubi/CR3

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Solidaritas Mahasiswa Sorong Raya, Papua Barat meminta para tahanan politik (tapol) Papua Barat yang ditahan di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Sorong untuk dibebaskan.

Alasannya, karena keselamatan dan kesehatan mereka terancam oleh virus korona. Demikian disampaikan Solidaritas Mahasiswa Sorong Raya melalui siaran pers yang diterima Jubi, Selasa (26/5/2020).

Keempat tapol yang juga berstatus mahasiswa adalah Manasye Baho, Ethus Paulus Miwak Kareth, Riyanto Ruruk, dan Yosep Laurensius Syufi.

Keempatnya telah dituntut jaksa penuntun umum di Pengadilan Negeri Sorong 1 tahun 4 bulan penjara dengan Pasal 110 KUHP tentang “permufakatan jahat melawan negara”.

Koordinator Solidaritas Mahasiswa Sorong  Raya, Papua Barat Sepi Malaseme menyebutkan, pada Selasa,19 Mei 2020 penasihat hukum menyerahkan pledoi kepada hakim dan dianggap telah dibacakan.

Sedangkan sidang putusan diagendakan di Pengadilan Negeri Sorong pada Kamis, 28 Mei 2020.

“Berdasarkan data dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19 tercatat 119 kasus positif Covid-19 di Papua Barat dan Kota Sorong termasuk tertinggi, karena itu keempat mahasiswa harus dipulangkan,” kata Sepi Malaseme.

Loading...
;

Ia juga menilai proses persidangan keempat tapol berbeliti-belit, karena demonstrasi yang dilakukan pada 2019 adalah murni untuk membela harkat dan martabat orang Papua dari ujaran rasisme dan persekusi terhadap para mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya.

“Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa juga untuk menyuarakan ketidakadilan yang terjadi di Tanah Papua yang dialami oleh rakyat Papua Barat,” katanya.

Ia menjelaskan, keempat mahasiswa tapol Papua Barat telah ditahan selama lebih 8 bulan sejak September 2019. Mereka telah mengikuti seluruh proses persidangan.

Persidangan bahkan dilakukan di tengah pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia. Proses persidangan berlanjut tanpa mengindahkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Berada di bawahnya.

Pengacara Yan Chiristian Warinusi berpendapat, pemenjaraan terhadap aktivis Papua dan aktivis prodemokrasi yang menyampaikan pendapatnya di muka umum secara damai tidak seharusnya terjadi.

“Harusnya dilindungi, bukan malah dikrinalisasi dengan pasal makar, karena tidak sesuai dengan konstitusi Negara Republik Indonesia, tindakan aparatur dengan pasal makar terhadap aktivis tapol Papua menjelaskan kemuduran nilai-nilai demokrasi itu sendiri,” katanya. (*)

Editor: Syofiardi

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top