Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Mahasiswa Pegunungan Bintang tuntut dana pendidikan

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi – Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Kabupaten Pegunungan Bintang (Impetang), Papua menuntut pencairan dana bantuan pendidikan bagi mahasiswa-mahasiswa Pegunungan Bintang yang belajar di seluruh Indonesia.

Ketua Dewan Perwakilan Organisasi Imppetang, Sabinus Ningdana mengatakan, sebelumnya Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang mengeluarkan kebijakan untuk membantu para mahasiswa/i sebesar Rp 7 juta per orang dalam setahun.

Mahasiswa Pegunungan Bintang tuntut dana pendidikan 1 i Papua

“Kini bantuan tersebut beralih ke beasiswa yang hanya diberi kepada mahasiswa berprestasi saja,” katanya ketika bertandang ke redaksi Jubi Senin malam, 13 Maret 2017.

Kebijakan bupati memberikan beasiswa hanya kepada mahasiswa berprestasi dinilainya sangat diskriminatif dan mengabaikan hak mahasiswa lainnya.

Mahasiswa menolak KPSDM

Di Pegunungan Bintang, bupati membentuk Komisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (KPSDM) untuk menangani bidang pendidikan.

Loading...
;

Pasalnya komisi ini beranggotakan lima ketua partai politik (parpol), yaitu DPD Partai Nasdem, PDIP, PKS dan Perindo.

“Kami khawatir KPSDM dipolitisasi,” kata Sabinus.

Menurut dia ketua-ketua parpol yang direkrut menggunakan anggaran APBD Pegunungan Bintang untuk menyosialisasikan penyaluran beasiswa bagi mahasiswa asal kabupaten itu di seluruh Indonesia.

“Konsep pengembangan SDM seperti apa yang ingin ditempuh oleh lembaga tersebut, sementara hal yang disosialisakan oleh KPSDM bukan konsep pengembangan SDM tetapi lebih pada menyosialisasikan pengalaman pribadi yang tidak ada dampak positifnya bagi mahasiswa?” katanya.

Alasan lain kata dia, KPSDM tak mempunyai SK pendirian, akta notaris, Surat Keterangan terdaftar pada Kesbangpol Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Surat Domisili.

“Konsep pengembangan SDM Pegunungan Bintang dipolitisir,” katanya.

Ia menilai munculnya komisi KPSDM menjadikan masyarakat resah dan jenuh terhadap kepemimpinan Otemka.

Anggota Komisi C DPRD Pegunungan Bintang yang membidangi Pendidikan, Kesehatan, Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Pariwisata, Yunus Setamanki ketika diwawancara Jubi dari Jayapura per seluler, Selasa sore, 14 Maret 2017 mengatakan, setidaknya KPSDM ditetapkan dalam peraturan bupati (perbup), sehingga masyarakat dan wakil rakyat tidak bingung.

“Kami komisi bersangkutan tidak tahu itu (KPSDM),” kata Yunus.

Soal pemberian dana beasiswa, yang hanya diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi, Yunus mengatakan, sesuai hal itu sesuai kebijakan bupati Costant Otemka dan ditangani KPSDM. Sementara untuk mahasiswa lainnya menggunakan dana hibah kampung.

“Itu bagi yang berprestasi saja, selebihnya dana hibah kampung,” katanya.

Ia mengaku Komisi C masih bingung dengan kebijakan tersebut, sebab DPRD malah menjadi sorotan masyarakat.

“Mahasiswa sorotan kepada kami,” katanya.

Hingga berita ini ditulis, Selasa (14/4/2017), Bupati Pegunungan Bintang, Costant Oktemka belum berhasil dihubungi Jubi dari Jayapura. (*)

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top