Follow our news chanel

Mahasiswa tolak pembangunan Armada III TNI AL di Werur, Tambrauw

Papua No. 1 News Portal | Jubi , 

Jayapura, Jubi – Rencana TNI AL yang disepakati Bupati Tambrauw, Gabriel Asem untuk membangun lapangan udara Angkatan Laut (Lanudal) Wing Udara 3 dan Pangkalan Udara terdepan armada III mendapat penolakan dari mahasiswa asal Kabupaten Tambrauw di Kota Jayapura.

“Mewakili masyarakat adat , kami sangat tidak setuju kehadiran armada TNI AL di Werur,” kata mahasiswa asal Tambrauw, Robet Yekwan di Jayapura, Minggu, (20/10/2018).

Menurutnya kehadiran TNI AL  dikhawatikan akan mengambil alih tanah adat sehingga dikemudian akan menganggu aktivitas masyarakat yang ada di wilayah Tambrauw, terlebih khusus masyarakat di wilayah Abun, mulai dari Muraid, Sausapor, Werur, Kwoor hingga Waebem.

Ia mengkhawatirkan kehadiran pangkalan militer TNI AL di Werur juga akan mengancam masyarakat Papua, seperti yang sudah terjadi di beberapa daerah Papua lainnya.  

Dan mencontohkan di wilayah pegunungan, kehadiran TNI menghadirkan banyak kekerasan, seperti pembunuhan bahkan menciptakan konflik sosial.

“Bupati tidak bisa semaunya membuat kesepakatan dengan TNI AL untuk membangun pangkalan di Werur,” katanya.

Loading...
;

Ia menegaskan ketika terjadi kekerasan di masyarakat adat, maka bupati harus bertanggung jawab, karena tanah itu milik masyarakat adat bukan tanah milik bupati.

Perwakilan perempuan  Sovia Paraibabo, dan juga mahasiswi asal Kabupaten Tambrauw mengatakan pihaknya menolak karena kawasan yang akan dijadikan pangkalan militer itu adalah tempat yang luas dan tempat masyarakat adat mencari  ikan, berkebun, bahkan berburu.

“Sebagai perempuan menolak kehadiran armada III TNI AL di Werur. Apalagi wilayah pulau dua serta Kampung Werur itu sudah sah diberikan ke gereja, tanah milik gereja GKI,” jelasnya.

Sovia menambahkan dengan keluarnya pernyataan ini, apabila bupati tak menghiraukan, mahasiswa dan masyarakat adat  akan menduduki kantor Bupati Tambrauw.

“Kami juga sudah meminta pihak LSM dan pihak yang peduli dengan masyarakat adat untuk dapat mengadvokasi hal ini,” katanya.

Lamek Songereri mewakili masyarakat Umpur, keputusan bupati tersebut merupakan kepentingan negara yang menyampingkan masyarakat adat.

“ketika bupati mengambil keputusan, harus mempertimbangkan dampak yang akan terjadi di masyarakat nanti,” katanya.

Dia juga menuturkan bupati harus mengambil keputusan dengan cermat, jangan karena kepentingan sesaat, mengakibatkan dampak buruk yang akan dihadapi kemudian hari.(*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top