Follow our news chanel

Mak Susi, pelaku ujaran rasial soal Papua dituntut hukuman minimal

 

Mak Susi, pelaku ujaran rasial soal Papua dituntut hukuman minimal 1 i Papua
Advokat dari Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua saat bertemu awak media beberapa waktu lalu – Jubi/Hengky

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Tri Susanti alias Mak Susi dituntut 12 bulan penjara,Rabu (29/1/2019). Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya mendakwa Mak Susi dengan pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) jo Pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Ketua perkumpulan advokat hak asasi manusia (PAHAM) Papua, Gustaf Kawer mengatakan ujaran rasial mak Susi menyebabkan gesekan di Papua dan Papua Barat. Meski menilai Mak Susi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) jo Pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Pada Pasal 14 Ayat (1) hukuman maksimalnya 10 tahun dan Ayat (2) hukuman maksimalnya 3 tahun. Sedangkan Pasal 15, hukuman maksimalnya 2 tahun. Jaksa Mohamad Nizar menuntut dengan 12 bulan alias 1 tahun penjara dari maksimal hukuman.

“Dia ambil [hukuman] yang minimal. Di bawah sekali dari ancaman-ancaman dalam UU tersebut. Nah ini yang bagi saya, lihat bahwa tidak sesuai dengan dampak dari perbuatan pelaku tersebut yang sangat meluas. Seharusnya jaksa menuntut dengan ancaman maksimal,” kata Gustaf Kawer.

Menurutnya, penggunaan UU No. 1 tahun 1946 yang sudah sangat ketinggalan zaman, juga dapat menjadi bukti tidak seriusnya jaksa memberi keadilan. “UU itu sudah ada sejak zaman penjajahan dengan disesuaikan dengan keadaan. Kenapa masih dipakai? Itu pilihan mudah yang mereka digunakan,” kata Kawer.

Loading...
;

Menurutnya, tuntutan Mak Susi seharusnya maksimal, agar memberi rasa keadilan bagi para korban. Terlebih melihat dampak yang begitu meluas; demonstrasi, kerusuhan, pembakaran, puluhan korban meninggal dunia, juga puluhan orang Papua yang kini ditahan di Balikpapan, Jakarta, dan di beberapa kota di Papua, Kawer pun memperkirakan hukuman Mak Susi akan diputus di bawah 12 bulan.

Hal itu sudah terjadi pada terdakwa lainnya Syamsul Arifin, oknum aparatur sipil negara (ASN) yang meneriakkan ujaran rasisme saat insiden Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya Agustus lalu. Syamsul divonis 5 bulan penjara dari tuntutan jaksa 8 bulan penjara, Kamis (30/1/2020).

Syamsul didakwa dengan Pasal 16 UU RI Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

“Dari proses ini, sebenarnya kita harus sadari bahwa rasisme bukan hanya di lapangan saja. Pada tanggal 16 Agustus lalu, tapi rasisme juga ada pada proses penegakan hukum. Mulai dari polisi, jaksa hingga hakim di pengadilan, melalui pilihan pilihan pasal itu,” kata Kawer.

Ia melihat perbedaan perlakuan yang terjadi di Papua, dengan terdakwa di Jawa sangat berbeda. Misalnya yang di Papua langsung ditangkap sehari sesudah kejadian, Mak Susi baru ditangkap 2 bulan kemudian. Padahal ia adalah pemicu dari kejadian besar di Papua dan Papua Barat.

Ia meminta persoalan rasisme harus disadari dengan baik, terutama oleh elit-elit politik di Papua, otoritas sipil. Sudah saatnya semua pihak melawan itu, terutama rasisme yang masih berlangsung dalam institusi penegakan hukum.

“Jika tidak, korelasi sangat dekat dengan pelanggaran HAM karena dilakukan secara masif dan terstruktur. Kitong (kita) sibuk dengan dampak-dampak, padahal pemicu santai-santai saja, dipermudah lagi dalam tuntutan,” katanya.

Baginya, kejadian rasisme pada pertengahan Agustus 2019 lalu, seharusnya menjadi momentum negara Indonesia untuk berubah, memastikan tidak ada lagi tindakan rasisme bagi orang Papua maupun siapa saja di negara Indonesia.

“Sayangnya momentum itu tidak gunakan, tapi kemudian tindakan rasisme itu jadi berlanjut. Ini harus jadi perhatian. Kita harus sepakat. Sudah saatnya semua menghentikan ini. Mulai dari masyarakat, aparat hukum juga pemerintah, setop melakukan diskriminasi rasial bagi OAP atau siapa pun di negara ini.”

Sebelumnya, Koalisi Penegak Hukum Dan Hak Asasi Manusia atau HAM Papua menilai keputusan Mahkamah Agung untuk memindahkan lokasi sidang tujuh tahanan politik Papua ke Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai diskriminasi sistematik, karena tidak berdasar aturan hukum. Keputusan itu juga dinilai Koalisi melanggar asal proses peradilan yang sederhana, cepat, ringan, dan berbiaya murah.

Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua menyatakan pemindahan lokasi penahanan maupun lokasi sidang tujuh tahanan politik (tapol) Papua tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 84 dan 85 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Koalisi menyatakan faktor keamanan yang didalilkan sebagai alasan pemindahan lokasi sidang ketujuh tapol sebagai alasan tak berdasar. “Sejak bulan Oktober 2019 – Januari 2020 kondisi persidangan di Pengadilan Negeri Jayapura aman,” kata Koordinator Koalisi, Emanuel Gobay, Rabu (29/1/2020. (*)

Editor: Syam Terrajana

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top