Follow our news chanel

Previous
Next

Mandacan: Kalau Kapolda sudah diganti, kami bisa apa?

gubernur papua barat
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan. (Jubi/Hans Arnold Kapisa).
Mandacan: Kalau Kapolda sudah diganti, kami bisa apa? 1 i Papua
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan. (Jubi/Hans Arnold Kapisa).

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Sorong, Jubi – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, belum mendapat informasi resmi tentang rencana hingga pergantian pimpinan Polisi di Polda Papua Barat oleh Kapolri.

Diakui Mandacan, informasi tersebut baru diketahui setelah diberitahu oleh ajudan pribadinya, bahwa sudah ada Surat Telegram (TR) Kapolri berisi pergantian Kapolda Papua Barat.

“Saya tidak tahu kalau ada pergantian Kapolda. Saya baru tahu saat disampaikan oleh ajudan,” kata Mandacan kepada wartawan di Sorong, Jumat (6/12/2019).

Selaku Gubernur Papua Barat, Mandacan pun akui bahwa pergantian Kapolda Papua Barat adalah kewenangan internal Polri yang tidak dapat diintervensi. Meski sebelumnya, kerinduan masyarakat Papua Barat, bahwa  Polri dapat menempatkan salah satu putra asli Papua sebagai Kapolda Papua Barat.

“Kalau sudah ditetapkan oleh Kapolri, kami bisa apa,” ujar Mandacan.

Mandacan berharap, kerjasama dan koordinasi antara Polda dan Pemerintah Papua Barat yang telah terjalin baik selama ini dapat diteruskan oleh pimpinan Polda yang baru.

Loading...
;

“Kita tetap dukung kerja Polisi di Papua Barat, untuk menjamin kamtibmas dan menjaga Papua Barat tetap aman dan damai,” tambahnya.

Terpisah, Yuliana Numberi, tokoh perempuan di Papua Barat mengkritisi keputusan petinggi Polri yang melakukan pergantian Kapolda Papua Barat saat ini dengan Kapolda baru yang notabene buka asal Papua.

Baginya, Papua Barat jangan hanya jadi lahan untuk mengejar pangkat. Diapun harap, putra-putri asal tanah Papua yang telah memenuhi syarat kepangkatan bisa diberi kesempatan untuk memimpin Polda Papua Barat.

“Ada orang asli Papua dan non Papua yang lama mengabdi di tanah Papua khususnya di internal Polri. Berikan kesempatan untuk mereka biar keadilan itu ada,” katanya.

Diketaui dalam UU Otsus Papua [Barat] pasal 48 ayat (5) menyebutkan, pengangkatan Kepala Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat, dilakukan oleh Kapolri dengan persetujuan Gubernur Provinsi Papua dan Papua Barat. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top