Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Massa di Maybrat demo pemerintahnya, Korlap: Copot Kadis Pendidikan

Papua
Tuntut perubahan, mahasiswa dan masyarakat kabupaten Maybrat unjuk rasa di depan kantor DPRD Maybrat. (Jubi/dokumentasi pribadi).

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Maybrat, Jubi – Ratusan mahasiswa dan masyarakat Maybrat  yang tergabung dalam forum peduli perubahan kabupaten Maybrat menyampaikan berbagai ketimpangan Pemda Maybrat dalam aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Maybrat, 23 Juli lalu.

Melalui siaran pers yang diterima Jubi Sabtu (25/7/2020) malam, Musell Safkaur, koordinator lapangan dalam unjuk rasa terbesar dan pertama di kabupaten Maybrat itu, menyatakan bahwa ada 18 point tuntutan yang disampaikan kepada Pemerintah Maybrat melalui lembaga perwakilan rakyat [DPRD Maybrat].

Dalam aksi tersebut, salah satu poin yang disampaikan tentang penolakan rencana perpanjangan Otonomi Khusus (Otsus jilid II), bagi provinsi Papua dan Papua Barat, serta mendesak Kepala daerah mencopot jabatan Kepala Dinas Pendidikan Maybrat, sebagai mosi ketidakpercayaan atas pelayanan pendidikan kabupaten Maybrat.

Massa di Maybrat demo pemerintahnya, Korlap: Copot Kadis Pendidikan 1 i Papua

“Kami meminta dengan tegas kepada Bupati Maybrat, untuk segera mencopot jabatan kepala dinas pendidikan kabupaten maybrat karena dinilai lalai dalam tugasnya, dan menuntut Pemerintah membangun asrama mahasiswa Maybrat serta dialokasikan dana bantuan studi akhir kepada mahasiswa Maybrat di seluruh kota studi di Indonesia,” ujarnya.

Pemda Maybrat juga didesak segera terapkan peraturan daerah (perda) tentang pembatasan wilayah pemerintahan kabupaten maybrat dan segera lengkapi sarana dan prasarana pendidikan disetiap tingkatan  sekolah [SD, SMP dan SMA] se kabupaten Maybrat serta membentuk lembaga independen  bagi mahasiswa/i Maybrat di seluruh Indonesia.

“Kami juga desak  PT. Wanagalang Utama dan  PT. Bangun Kayu Irian di Aifat Timur ditutup dari wilayah Maybrat, dan menolak pembangunan pos-pos militer di wilayah Aifat Selatan, Aifat Timur dan Mare, serta mendesak DPRD Kabupaten Maybrat untuk menetapkan perda menutup segala bentuk perusahaan yang direncanakan di kabupaten Maybrat,” katanya.

Selajutnya, Petrus Kosamah, koordinator umum dalam aksi unjuk rasa tersebut, juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit investigasi terhadap APBD kabupten Maybrat periode tahun anggaran  2018, 2019, dan 2020

Loading...
;

Aksi Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Maybrat itu, kata Petrus, mentitik beratkan pada cita-cita dari lahirnya Kabupaten Maybrat yang merupakan wilayah adminitrasi [Daerah Otonomi Baru] dari Kabupaten Sorong Selatan pada tahun 2009.

“Sesuai dengan cita–cita hadirnya suatu DOB untuk mendekatkan pelayanan publik guna mensejahterakan masyarakat yang mendiami suatu daerah, dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pembangunan (infrastruktur) serta menjamin kehidupan sosial yang harmonis tetapi juga melakukan manifestasi politik yang bermartabat guna mengembangkan  pembangunan yang bermartabat,” kata Kosamah.

Kosamah mengatakan, pelayanan publik pemerintahan Kabupaten Maybrat tiga tahun terakhir dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat, Bernad Sagrim dan Paskalis Kocu, atau [pasangan SAKO] dinilai gagal total  dalam menerjemahkan dan menjalankan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat periode 2017 – 2022.

“Ketidakadilan dalam pelayanan pemerintahan baik pembangunan sarana prasarana jalan, jembatan, listrik, air bersih yang tidak merata di sub wilayah Ayamaru Raya, Aitinyo Raya, Aifat Raya,dan Yumases Raya, tetapi juga pelayanan kesehatan yang sangat minim belum ada rumah sakit yang bersakala besar sebagai rumah sakit daerah untuk melayani masyarakat,” kata Kosamah dalam rilisnya.

Dia juga mengkritisi pendidikan di kabupaten  Maybrat yang dinilai  mengalami degradasi, dan tidak ada pengembangan ekonomi makro dan mikro di wilayah kabupaten Maybrat serta tidak ada regulasi peraturan daerah (Perda)  yang didorong melalu legislatif untuk mengikat dan mengatur pelaku usaha.

Koordinator umum aksi damai ini mengungkapkan bawah dari semua persoalan yang di sebutkan, masa aksi ini terpacu kesadaran dari mahasiswa dan mahasiswi Maybrat se-nusantara menuntut pemerintah Maybrat menyelesaikan persoalan dalam tuntutan mereka yang ditujukan demi lahirnya perubahan di negeri tercinta bumi A-3 (sebutan Kabupaten Maybrat).

“Aksi damai ini bertujuan untuk menyuarakan persoalan-persoalan yang ada untuk melahirkan sebuah transformasi dan  restorasi guna membangun Maybrat yang maju, mandiri dan bermartabat,” tutupnya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top