Follow our news chanel

Previous
Next

Masuk incaran KPK, pemerintah di Papua harus transparan

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Anggota Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long mengingatkan Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten/kota agar transparan dalam melakukan lelang jabatan ketika akan menempatkan para pejabat eselon di berbagai jajaran perangkat pemerintahan.

Hal itu dikatakan politisi Partai Golkar lantaran Papua disebut-sebut sebagai salah satu daerah yang menjadi fokus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bidang pencegahan untuk memberantas jual beli jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Makanya kami mengingatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dalam menempatkan pejabat eselon terutama eselon I dan II benar-benar dilakukan lelang jabatan yang transparan sesuai prosedur yang diatur dalam UU ASN Nomor 5 Tahun 2014. Jangan lagi ada dugaan nepotisme," kata Tan, Kamis (26/1/2017).

Menurutnya, kini KPK dan Pemerintah pusat berupaya memberantas praktik jual beli jabatan di berbagai daerah. Hal itu lantaran disinyalir di sejumlah wilayah ada jual beli jabatan pejabat eselon.

"Jangan menempatkan pejabat esalon karena faktor kekerabatan. Memang perlu keterbukaan dan transparansi. Kami percaya tahapan jenjang jabatan khususnya pejabat eselon I dan II di Papua benar-benar dilakukan lelang jabatan secara terbuka," ucapnya.

Katanya, lelang jabatan jangan hanya sekedar formalitas. Jika perlu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota membentuk tim pengawasan eksternal dan internal agar jabatan itu murni diberikan kepada seseorang sesuai aturan.

Loading...
;

"Apabila ada kejanggalan dalam proses lelang jabatan, kami Komisi I terbuka menerima pengaduan dari siapapun namun harus disertai bukti dan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Kami tak bisa mengambil sikap atau tindaklanjkuti hal-hal yang hanya rumor dan dugaan," katanya.

Dikutip dari berbagai media, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi KPK memprioritaskan 10 daerah dalam pencegahan dan pemberantasan praktik jual-beli jabatan ditahun ini. Papua merupakan salah satunya selain Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT dan Papua Barat.

"Namun kami belum bisa menjelaskan lebih detail terkait langkah-langkah yang akan dilakukan untuk pencegahan dan pemberantasan. Namun praktik jua beli jabatan ini menjadi concren KPK," kata Febri sehari sebelumnya.

Katanya, Ini merupakan salah satu titik kritis dalam upaya reformasi birokrasi di Indonesia. Tak hanya di pusat, namun hingga daerah.

Masalah jual-beli jabatan mulai diperbincangkan ketika KPK menangkap Bupati Klaten, Sri Hartini dalam operasi tangkap tangan (OTT). KPK menyita Rp80 juta dari rumah pribadi Sri serta Rp2 miliar, USD 5.700, dan SGD 2.035 dari rumah dinas Sri saat OTT. KPK juga menggeledah rumah dinas Sri dan menyita uang Rp3 miliar dari kamar anaknya dan Rp200 juta dari kamar Sri. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top