Follow our news chanel

Previous
Next

Masyarakat Adat Aisnak adukan LNG Tangguh dan Pemkab Teluk Bintuni ke Gakkum KLHK

Papua
Ilustrasi, pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Masyarakat Adat marga Aisnak, Suku Moskona, di Teluk Bintuni, Papua Barat telah mengadukan pihak LNG Tangguh dan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni ke Balai Penegak Hukum Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Gakkum KLHK) Maluku Papua, 16 September 2020.

Pengaduan tersebut didasari kegiatan proyek rumah sosial kerja sama LNG Tangguh dan Pemda Bintuni, di Distrik Weriagar. Kegiatan proyek itu,  diduga telah melanggar kesepakatan dalam pemenuhan hak masyarakat adat.

“Kami pemilik hak ulayat awalnya ditawarkan untuk menjalin kerja sama, bukan kami yang memiliki kemauan namun setelah dijalin kesepakatan dengan Direktur PT. Sorong Raya Konstruksi, terdapat hak hak kami yang tidak dipenuhi oleh perusahaan ini,” tutur Korneles Aisnak perwakilan  komunitas masyarakat adat marga Aisnak, dalam siaran pers yang diterima Jubi, Senin (21/9/2020).

Dia menjelaskan, PT Sorong Raya Konstruksi adalah perusahan yang mengelola kayu di Weriagar untuk pekerjaan pembangunan rumah kayu 39 Unit di Kampung Weriagar Baru dan Tuanaikin. Perusahaan tersebut didanai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni yang bekerja sama dengan perusahaan Minyak dan Gas LNG Tangguh.

“Kami telah berupaya menuntut hak kami kepada Pemerintah Daerah dan Perusahaan namun tidak ada solusi. Kami  bertemu dengan Kepala Distrik Weriagar dan Direktur PT Sorong Raya Konstruksi untuk menagihkan sisa kompensasi kayu merbau yang telah disepakati namun Direktur PT Sorong Raya Konstruksi menyampaikan bahwa sisa pembayaran kompensasi adalah urusan dari pemilik PT Sorong Raya Konstruksi, dan sampai hari ini tidak ada solusi,” katanya.

Sementara, Sulfianto Alias,  aktivis lingkungan di Perkumpulan Panah Papua, menuturkan berdasarkan informasi dari masyarakat adat, untuk proyek tersebut terdapat sekitar 1000 meter kubik kayu yang telah dimanfaatkan oleh Perusahaan.

Biasanya proses perizinan seperti ini dapat berupa Izin Pemungutan Hasil Hutan kayu (IPHK) dan hanya dapat diberikan luasan sekitar 5 hektar dengan produksi 50 meter kubik dengan masa berlaku izin hanya tiga bulan.

Loading...
;

“Jika Perusahaan telah mengantongi IPHK dan telah memungut hasil hutan kayu sebanyak 1000 meter kubik, maka dapat dipastikan kayu tersebut adalah ilegal. Pemegang izin harus bertanggung jawab terhadap pemungutan hasil hutan kayu tersebut”, ujarnya.

Dia berharap, pengaduan tersebut dapat diproses lanjut oleh pihak gakkum KLHK sehingga masyarakat segera mendapat kepastian hukum dan menerima hak mereka yang sebelumnya telah disepakati.

Pengaduan masyarakat adat [marga Aisnak] telah diterima oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), balai Gakkhum KLHK Maluku-Papua di  Manokwari, atas nama Sadarwin Pakpahan, dan dibuktikan dengan pemberian Tanda Terima Surat Pengaduan tertanggal 16 September 2020.

Filep Wamafma, anggota DPD RI Provinsi Papua Barat memberikan pandangan hukumnya. Menurutnya dalam konteks hukum, persoalan ini pertama-tama didekati dari Hukum Kontrak. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian atau kontrak merupakan perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dari peristiwa ini kemudian muncul hubungan hukum untuk mencapai suatu prestasi, yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

“Dari segi ini, kita tentu sepakat bahwa itikad baik sebagaimana disebutkan dalam 1321-1328 KUHPerdata, pastinya dimiliki oleh PT Sorong Raya Konstruksi dan masyarakat adat Marga Aisnak, Suku Moskona,” katanya.

Apabila diketahui di kemudian hari bahwa PT Sorong Raya Konstruksi belum memenuhi kewajiban pembayaran kompensasi, maka benarlah bahwa masyarakat adat Marga Aisnak, Suku Moskona menuntut haknya.

“Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni sebagai pihak terkait seharusnya ikut menengahi permasalahan ini, bahkan ikut bertanggungjawab,” ujar Filep.

Bila terbukti benar tuntutan dari masyarakat adat Marga Aisnak, Suku Moskona, maka dapat dikatakan bahwa PT Sorong Raya Konstruksi melakukan wanprestasi (ingkar janji). Beban tanggung jawab terhadap wanprestasi ini dapat dilihat pada peran para pihak termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dalam perjanjian/kontrak tersebut.

Di sisi lain, harus diakui bahwa Kontitusi menjunjung tinggi eksistensi masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 18 B Konstitusi disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang; negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Kerjasama ini tentu saja diikat dengan perjanjian. Celakanya, sebagaimana diadukan oleh masyarakat adat Marga Aisnak, Suku Moskona, kerjasama tersebut dicederai dengan wanprestasi dari PT Sorong Raya Konstruksi.

Tidak cukup sampai di situ, fakta hukum adanya IPHK dan telah memungut hasil hutan kayu sebanyak 1000 meter kubik, menunjukkan adanya keanehan dan berpeluang ke arah illegal loging.

Ada 3 (tiga) instrumen hukum untuk menjerat illegal loging semacam ini yaitu UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Inpres Nomor 4/2005 tentang Koordinasi antar Kementerian untuk memberantas illegal logging dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

“Dalam kaitan dengan hal di atas, saya sangat mendukung sikap masyarakat adat. Aspirasi mereka harus didengarkan sebagaimana posisi Konstitusi yang menjunjung keberadaan masyarakat adat,” ujarnya.

Dalam koridor dukungan itu, kata Filep, penegakkan hukum terhadap hal ini harus dilakukan. Aspirasi masyarakat harus dilanjutkan oleh penegak hukum.

“Temuan-temuan masyarakat adat menjadi kunci untuk melanjutkannya ke tingkat penyelidikan dan penyidikan. Jika diperlukan, dan menurut saya sangat perlu, Kementrian terkait dalam hal ini Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera merespon hal ini, dan membentuk tim investigasi untuk kasus tersebut. Dalam narasi yang sama, apabila tidak ada kejelasan penyelesaiannya maka hal ini akan didorong ke DPD RI dan For Papua MPR RI untuk dibahas lebih lanjut,” katanya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top