Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Masyarakat Adat Papua dalam peninjauan kembali RTRW

Verra Wanda, Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Kawasan Bappeda Provinsi Papua (kiri), saat memimpin kegiatan konsultasi publik PK RTRW Provinsi Papua - Jubi/Asrida Elisabeth
Masyarakat Adat Papua dalam peninjauan kembali RTRW 1 i Papua
Verra Wanda, Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Kawasan Bappeda Provinsi Papua (kiri), saat memimpin kegiatan konsultasi publik PK RTRW Provinsi Papua – Jubi/Asrida Elisabeth

Papua No. 1 News Portal | Jubi

KOALISI Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang Papua Papua (KMSTRP) mendesak Pemerintah Provinsi Papua untuk memperhatikan hak masyarakat adat Papua dalam proses Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang wilayah (PK RTRW) Provinsi Papua. Hal ini disampaikan dalam kegiatan konsultasi publik (PK RTRW) Provinsi Papua yang dilaksanakan di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Papau pada Rabu 30 Januari 2019.

Niko Wamafma dari Perkumpulan Terbatas Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (PtPPMA), yang juga anggota KMSRTP, kecewa karena RTRW Provinsi Papua sama sekali tidak menghitung keberadaan masyarakat adat. Padahal ruang-ruang yang dibahas dalam RTRW bukanlah ruang kosong. Ada masyarakat adat yang hidup di dalamnya.

Masyarakat Adat Papua dalam peninjauan kembali RTRW 2 i Papua

Di Provinsi Papua juga sudah berlaku Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001. Sayangnya, dokumen RTRW maupun usulan perubahan yang disampaikan dalam konsultasi publik ini sama sekali tidak mempertimbangkan UU Otsus.

“Jika membaca dokumen ini dan dari beberapa diskusi yang sudah berjalan di waktu-waktu yang lalu, dokumen RTRW Papua kalau kita kaji dari Perda-nya, sama sekali tidak mencerminkan kekhususan Papua.”

Menurutnya, seharusnya UU Otsus menjadi spirit besar penyusunan tata ruang Provinsi Papua. Hanya dengan semangat otsus, pengelolaan ruang di Papua berpihak pada kehidupan dan masa depan orang asli Papua.

RTRW Papua diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 23 Tahun 2013. Dalam perda ini tidak ada pasal yang mengatur tentang masyarakat adat maupun wilayah adat. Padahal pasal tentang masyarakat adat maupun wilayah menunjukkan bahwa tanah Papua adalah milik orang asli Papua yang tidak bisa diambil begitu saja oleh pihak manapun.

Loading...
;

Wamafma juga mengkritisi isu-isu strategis yang disampaikan terkait ruang. Menurutnya tumpang tindih perizinan yang dikeluarkan dalam kawasan lindung tidak dimunculkan. Padahal persoalan-persoalan ini sudah disampaikan oleh KMSRTP dalam forum-forum diskusi sebelumnya bersama Bappeda.

“Coba lakukan lagi pemeriksaan. Ada begitu banyak izin di atas izin, konsesi di atas konsensi. Freeport yang menggunakan 400 hektare kawasan lindung, kenapa tidak dimunculkan sebagai masalah dalam tata ruang Papua?” katanya.

Desakan memasukkan kekhususan Papua dalam PK RTRW ini juga disampaikan oleh Emanuel Gobay dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jayapura. Menurutnya, masyarakat adat dan hak-haknya bukan lagi sekadar alasan sosiologis tapi yuridis. Ada UU otsus Papua beserta turunannya dalam perdasus-perdasus yang sudah dibuat sebelum pembuatan RTRW. Semua itu layak dipakai sebagai pertimbangan dalam proses PK.

Tanggapan Bappeda

Tim Ahli Bappeda dalam tanggapannya menyatakan dalam perda RTRW memang sudah diatur tentang peran masyarakat dalam tata ruang. Dalam proses PK ini akan dijabarkan lagi menjadi peran masyarakat adat.

“Kemarin kamu sudh bersepakat unutk berkonsultasi dengan beberapa pakar yang ada di perguruan tunggi di sini untuk menyusun itu.”

Sementara isu tumpang tindih izin maupun izin dalam kawasan lindung masih terus dikumpulkan datanya untuk dikaji lebih jauh.

Usulan lain disampaikan oleh Lila Bauw, Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Provinsi Papua.

Menurut Bauw, dalam proses PK ini diperlukan metode untuk mengukur sejauh mana RTRW yang sudah ada membantu mewujudkan visi Papua selama ini. Visi yang dimaksud agar ruang-ruang hidup di tanah Papua sebesar-besarnya dikelola dan digunakan untuk kepentingan dan peningkatan kualitas hidup orang Papua.

Hal ini memang tidak diatur dalam aturan teknis mengenai proses PK RTRW. Namun menurutnya ini perlu dijawab. Masalah-masalah kontekstual di Papua yang dalam proses awal tidak dimuat RTRW bisa diakomidir melalui proses PK ini.

“Sebenarnya yang kita harapkan istilahnya, perdasi rasa perdasus karena sebenarnya hal–hal yang konteks Papua dan turunan dari UU otsus selama ini memang di perdasus. Hanya karena tata ruang ini diatur dengan UU tersendiri, sehingga harus berdiri sebagai perdasi tapi bagaimana perdasi ini bisa mengakomodir hal-hal yang khusus.”

Verra Wanda, Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Kawasan yang memimpin kegiatan konsultasi publik ini, mengatakan akan mengakomodir kekhususan ini dalam proses PK. Ini memang akan menjadi tantangan tersendiri ketika dikomunikasikan dengan pusat. Namun pihaknya akan memperjuangkan hal itu bersama Provinsi Papua Barat yang juga mengalami permasalahan yang sama.

Bappeda juga masih terbuka untuk berbagai masukan demi penyempurnaan proses PK ini.

PK RTRW

PK RTRW dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Dalam UU ini RTRW provinsi atau kabupaten/kota dapat ditinjau kembali sekali dalam lima tahun.

Tiga hal yang dievaluasi dalam proses PK yaitu kelengkapan dan kedalaman isi dari RTRW yang sudah ada; kesesuaian dengan undang-undang baru yang berlaku di tingkat nasional, dan pelaksanaan pemanfaatan ruang selama lima tahun yang telah lewat.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa perubahan yang dibutuhkan hanya sebesar 13,3%. Ini berarti RTRW Papua hanya akan diamandemen pada pasal-pasal tertentu.

Pasal yang rencanannya diamandemen di antaranya, penurunan luas kawasan lindung dari 60% menjadi 58% (pasal 6 (1) huruf a), penurunan luas Ruang terbuka hijau dari 50% menjadi 30% (pasal 6 (7) huruf b), perubahan pada kawasan lindung dan kawasan suaka alam (Pasal 31 dan 33), serta perubahan pada kawasan produksi (Pasal 40).

KMSTRP menolak pengurusan luas dan perubahan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud. KMSTRP berencana memberikan masukan secara tertuli. Penurunan luas kawasan lindung melalui proses PK ini dinilai sebagai cara untuk melegalkan izin-izin illegal di dalam kawasan lindung yang sudah dikeluarkan pemerintah selama ini. (*)

Reporter: Asrida Elisabeth

Editor: Timo Marten

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top