Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Masyarakat adat tolak PT Merauke Rayon Jaya

Hutan di Boven Digoel pada 2018 – Jubi/geckoproject.id/Ulet Ifansasti

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Masyarakat adat dari suku Wambon Tekamerop di Kampung Subur, Aiwat dan Kaisah, Distrik Subur, Kabupaten Boven Digoel, Papua menolak keberadaan PT Merauke Rayon Jaya (MRJ) untuk beroperasi di wilayah adatnya.

Perusahaan yang bergerak di bidang pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman industri atau HTI ini, seperti dilansir dari pusaka.or.id, 19 Maret 2020, mengincar lahan seluas 206.800 hektare di Distrik Subur (Boven Digoel) dan Distrik Muting (Merauke).

Pasalnya marga besar Ekoki dan anggotanya dari keturunan moyang Eguggiop Ekoki, pemilik tanah dan hutan adat di Kampung Subur dan Kaisah, Distrik Subur, pada 4-5 Februari lalu membahas rencana PT MRJ dan keberadaannya. Pertemuan dihadiri marga Kawap, Omba, Wonopka, Ketaerop, Tomba, Kemi, Butiop, Ketaerop, Komburop, Aute, Gwety, Andap, Kiombiran, Utaan, dan Mikan.

Dengan demikian penolakan dilayangkan kepada perusahaan yang ditandatangani ketua marga Ekoki, Rafael Ekoki, Ketua Sub Marga Ekoki, Elias Kawap, perwakilan marga tetangga Paulus Kemi, dan perwakilan perempuan, Natalia Ekoki.

Dalam pertemuan tersebut disepakatai tujuh poin, di antaranya:

Pertama, marga Ekoki tidak memperjualbelikan tanah adat kepada siapapun, termasuk kepada pihak perusahaan PT MRJ yang rencana ingin masuk ke tanah adat;

Loading...
;

Kedua, perempuan atau mama-mama dari Marga Ekoki menilai hutan dan tanah adat adalah bagian dari hidup, sehingga menolak dengan tegas perusahaan PT MRJ, tidak boleh masuk merusak hutan dan tanah adat kami;

Ketiga, meminta Kepala Distrik Subur, Charles Gedi untuk menghentikan negosiasi dan mediasi dengan pihak perusahaan PT MRJ;

Keempat, bila ada pihak PT MRJ yang memaksa masuk di tanah adat kami, maka pihak perusahaan akan memberikan denda adat yang berlaku di suku Wambon Tekamerop, termasuk pihak-pihak yang mengatasnamakan Marga Ekoki untuk melakukan penandatanganan perjanjian kepada pihak PT MRJ;

Kelima, marga Ekoki meminta keterlibatan seluruh masyarakat adat atau pihak lain untuk membantu melakukan penolakan dan pencabutan izin-izin perusahaan di pihak pemerintah;

Keenam, keputusan yang dibuat marga Ekoki merupakah hasil keputusan marga Ekoki beserta sub marga dan tetangga marga tanpa ada hasutan atau paksaan dari pihak lain;

Ketujuh, marga Ekoki menyampaikan bahwa tanah adat bukan milik negara berdasarkan Putusan MK N0 35/PUU-X/2012.

Disebutkan bahwa tanah dan hutan adat milik masyarakat adat Wambon Tekamerop di Kampung Subur telah hilang sebagiannya dan berubah menjadi perkebunan kelapa sawit.

Direktur Yayasan Pusaka, Frangky Samperante ketika dikonfirmasi Jubi dari Jayapura, Minggu (22/3/2020) per pesan singkat mengatakan, pihaknya sedang mengadvokasi masyarakat adat setempat terkait penolakan tersebut.

“Kami sedang dampingi warga Wambon Tekamerop untuk melakukan pembelaan terhadap ancaman dan perampasan hak-hak mereka dengan cara tidak adil dan melawan hokum,” kata Frangky.

Ia mengaku pernah menyurati perusahaan terkait persoalan tersebut. Namun perusahaan yang bersangkutan belum menjawab surat mereka.

“Masyarakat sudah ketemu dan kirim surat untuk perusahaan,” katanya.

Dia mengatakan, awal 1990, bisnis industri HPH mengambil kayu dari hutan adat. Lalu tahun 2000-an bisnis berubah menjadi perkebunan kelapa sawit berskala besar.

Perusahaan atau PT MRJ juga pernah ditolak pada 2019 silam. Dalam catatan Yayasan Pusaka, Direktur Utama PT MRJ, Martin Hutabarat 2019 lalu bertemu pemerintah kampung, yang dihadiri kepala distirk Subur, Kapolsek Subur dan Kapolsek Asiki serta beberapa warga di Kampung Subur untuk membicarakan investasi.

Lalu Oktober 2019, Yayasan Pusaka bersama SKP Keuskupan Agung Merauke mengajukan protes kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas izin yang diberikan perusahaan. Pasalnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan atau memperpanjang izin IUPHHK-HTI kepada PT MRJ berdasarkan SK.238/MENLHK/SETJEN/KUM.1/52018 seluas 206.800 hektare di Distrik Subur (Boven Digoel) dan Distrik Ulilin (Merauke). Pihak Frangky beranggapan bahwa izin itu bertentangan dengan Inpres Moratorium Izin Baru Tahun 2019. Sesuai peta kawasan hutan bahwa pada areal itu terdapat 2.020 hektare lahan gambut dan 131.314 hektare hutan primer.

Hingga berita ini ditulis pihak PT MRJ belum diminta konfirmasi. Namun dari informasi yang dihimpun Jubi menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua telah menolak keberadaan PT MRJ melalui Surat Gubernur Papua Nomor 522.1/4124/SET, tanggal 12 Agustus 2013, perihal usulan pencabutan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT di Provinsi Papua dan Surat Bupati Merauke Nomor 590/2943, tanggal 19 September 2007, perihal pencabutan izin HPH/HTI PT Maharani Rayon Jaya yang namanya kemudian diubah menjadi PT Merauke Rayon Jaya.

Direktur SKP Keuskupan Agung Merauke, RP Anselmus Amo MSC mengatakan masyarakat adat di sekitar areal perkebunan kelapa sawit sudah mulai sadar akan investasi. Mereka lihat sendiri fakta di balik pembangunan perkebunan kelapa sawit ternyata tidak membawa perubahan kepada kesejahteraan mereka.

“Sikap mereka (masyarakat adat) terhadap MRJ ini patut dihargai. Mereka punya hutan dan tanah dengan segala kekayaan budaya, sosial, ekonominya. Mereka berhak menentukan masa depan mereka, sekalipun tidak sesuai dengan maksud pemerintah yang gencar dengan investasi kapitalis,” kata Pater Anselmus. (*)

Editor: Jean Bisay

Baca juga artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top