Follow our news chanel

Masyarakat Bougainville ajukan pengaduan pelanggaran HAM akibat tambang Panguna

Di dalam lubang tambang Panguna yang diabaikan di Bougainville. - RNZI/ supplied

Papua No.1 News Portal | Jubi

Panguna, Jubi – Komunitas-komunitas Bougainville Selasa ini (29/0/2020), telah mengajukan keluhan pelanggaran HAM terhadap Rio Tinto atas kerusakan yang disebabkan oleh tambang Panguna milik perusahaan tersebut.

Tambang Panguna yang terletak di tengah Bougainville terpaksa ditutup setelah memicu perang sipil pada 1989. Tambang itu merupakan milik Rio Tinto, yang sudah beberapa kali bersikeras bahwa mereka selalu bertindak sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku pada saat itu, dan bahwa pihaknya tidak bersalah.

Pengaduan itu ditujukan kepada Pemerintah Australia, dan diajukan atas nama 156 anggota komunitas Bougainville oleh organisasi independen Human Rights Law Centre di Australia.

Seorang pemilik tanah setempat di distrik dimana tambang itu beroperasi, Theonila Roka Matbob, yang juga baru saja terpilih menjadi anggota parlemen (MP) perempuan Bougainville, adalah salah satu anggota masyarakat yang mengajukan klaim itu.

Menurut Matbob, Rio Tinto tidak bisa cuci tangan begitu saja tanpa menyelesaikan masalah-masalah yang mereka tinggalkan yaitu isu sosial dan kerusakan lingkungan hidup akibat operasi tambang itu.

“Kami hidup berdampingan dengan dampak Panguna setiap hari. Sungai kami beracun akibat tembaga, rumah kami dipenuhi abu dari timbunan limbah tailing, anak-anak kami sakit akibat polusi. Setiap hujan semakin banyak limbah yang masuk ke sungai-sungai, menyebabkan banjir di desa-desa di hilir. Beberapa komunitas sekarang harus berjalan kaki dua jam sehari hanya untuk mendapatkan air minum bersih karena anak sungai di dekatnya penuh dengan limbah tambang,” ungkap Matbob.

Loading...
;

Selama hampir dua dekade, 1970-an dan 80-an, tambang Panguna di Bougainville merupakan salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di dunia, menghasilkan sekitar AS$ 2 miliar.

Menurut SBS Australia, keluhan itu akan diajukan ke Kementerian Keuangan Australia, yang memiliki wewenang untuk menyelidiki pengaduan resmi terhadap perusahaan Australia yang beroperasi di luar negeri. Kelompok masyarakat Bougainville itu meminta Rio Tinto untuk membiayai analisis dampak lingkungan hidup dan HAM yang independen serta upaya rehabilitasi jangka panjang.

Sementara itu di Papua Nugini, menurut RNZ Pacific, mantan perdana menteri Peter O’Neill mencekam keputusan Mahkamah Agung PNG yang mendukung PM James Marape untuk menasionalisasikan tambang Porgera. O’Neill membandingkan langkah untuk menasionalisasikan Porgera itu mirip dengan pemerintah Chavez di Venezuela, yang menurutnya menyebabkan negara itu miskin meski sebenarnya kaya akan sumber daya mineral. (RNZI)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top