TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

Masyarakat harus bisa berpartisipasi dalam proses revisi UU Otsus Papua

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Papua, Yan Permenas Mandenas
Anggota Komisi I DPR RI, Yan Permenas Mandenas. - IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Proses revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Papua atau UU Otsus Papua membutuhkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat Papua. Pelibatan masyarakat Papua dinilai penting untuk memberi masukan dan saran, serta mencegah meluasnya informasi keliru tentang rencana revisi UU Otsus Papua.

Hal itu dikatakan anggota Komisi I DPR RI dari Daerah Pemilihan Papua, Yan Permenas Mandenas melalui keterangan persnya pada Kamis (1/4/2021). Keterangan pers itu disampaikan setelah Mandenas usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DRP RI di Sorong, Papua Barat, Kamis.

“Kami harapkan masyarakat bisa berpartisipasi, tak hanya kontribusi pikiran, tetapi juga memberikan saran masukan terkait dengan rencana revisi UU Otsus Papua. Itu supaya tidak terjadi missed information di masyarakat,” kata Mandenas.

Baca juga: Awasi dana Otsus Papua, Kepolisian akan bersinergi dengan aparat hukum lain

Mandenas menyatakan hingga kini kualitas pelayanan sektor pendidikan dan kesehatan di Tanah masih jauh dari harapan masyarakat. “Kami berharap ada masukan dari masyarakat asli Papua terkait Dana Otsus yang dialokasikan untuk bidang pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.

Mandenas menginginkan adanya formulasi penggunaan Dana Otsus Papua yang lebih baik, sehingga pemanfaatan Dana Otsus Papua untuk peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan di Papua maksimal. “Sehingga bisa lebih akomodatif dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat Papua yang ingin melanjutkan studi,” kata Mandenas.

Ia juga mendorong pemerintah memberikan dukungan bagi anak asli Papua yang memiliki kompetensi atau keahlian untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. “Sehingga dapat mempersiapkan regenerasi Papua yang berdaya saing dan memiliki sumber daya manusia yang unggul,” ujarnya.

Baca juga: Mahfud MD : pemerintah perpanjang dana Otsus Papua

Secara terpisah, anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan Otsus Papua yang telah diberlakukan sejak 2001 tidak menunjukkan keberpihakan kepada orang asli Papua. Kadepa menyatakan banyak pihak mengukur pelaksanaan Otsus Papua dari besaran kucuran Dana Otsus, padahal Otsus Papua tidak hanya sebatas soal kucuran Dana Otsus.

“Kalau pihak lain, hanya melihat sisi mengalirnya keuangan. Akan tetapi, sebenarnya [Otsus Papua] bukan soal uang itu. [Ada banyak kewenangan pemerintah provinsi yang bersifat khusus, namun] kekhususan bagi orang asli Papua juga tidak terjadi di sini,” ujar Kadepa.

Kadepa menyatakan pihaknya telah menerima sejumlah aspirasi masyarakat Papua terkait rencana pemerintah merevisi UU Otsus Papua. Ia mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti berbagai aspirasi itu untuk diteruskan kepada pimpinan DPR Papua, sesuai mekanisme yang berlaku. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us