Masyarakat Kampung Enggros dan Nafri sepakat berdamai

Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano, saat menyaksikan penandatanganan kesepakatan damai antara masyarakat Kampung Enggros dan Nafri. - Jubi/Ramah

Papua No.1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Masyarakat Kampung Enggros, Distrik Jayapura Selatan dan masyarakat Kampung Nafri, Distrik Abepura sepakat berdamai setelah konflik belum lama ini yang terjadi di Jembatan Youtefa.

Kesepakatan damai itu dituangkan dalam penandatangan oleh perwakilan masing-masing kedua kampung, kepala kampung, kepala distrik, Kodim 1701 Jayapura, Wali Kota Jayapura, Kapolresta Jayapura Kota, dan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Port Numbay.

“Sungguh alangkah indahnya kalau kita hidup bersama, rukun dan damai,” ujar Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano usai penandatanganan perjanjian kesepakatan damai di Kantor Wali Kota Jayapura, Jumat (27/11/2020).

Dikatakan Tomi Mano, sebelum menandatangani kesepakatan damai, aparat keamanan bersama Pemerintah Kota Jayapura telah melakukan mediasi kepada masyarakat kedua kampung yang bertikai.

“Masyarakat disebut sekelompok orang yang tinggal bersama-sama, hidup saling mengasihi dan saling menolong. Ada aturan dan tatanan adat, kepala suku, kepala kampung,” ujar Tomi Mano.

Dikatakan Tomi Mano, peristiwa yang terjadi di Jembatan Youtefa akibat kesalahpahaman antara kedua kampung sudah mencoreng nama baik masyarakat dan pemerintah.

Loading...
;

“Kita hidup bersaudara sehingga hari ini kita duduk bersama-sama. Saya berharap konflik yang terlah terjadi adalah yang terakhir, dan tidak lagi terjadi konflik. Biarlah hari ini, surat yang terakhir kesepakatan damai,” ujar Tomi Mano.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Port Numbay, George Awi, mengatakan surat perjanjian kesepakatan damai yang sudah ditandatangani agar diperbaiki atau ditambahkan nama yang berhak bertanda tangan supaya lebih kuat.

“Kami di adat ada mekanisme untuk penyelesaian masalah, dan mekanisme itu menimbulkan dampak jera atau sanksi bagi pelaku, yang dilihat dari tingkat strata.

Menurut Awi, dalam mekanisme penyelesaian masalah secara adat, tidak sembarangan orang yang berbicara, namun yang memiliki fungsi atau memiliki hak berbicara.

“Kalau kami di dari keluarga Nafri, maka sanksinya harus jelas, yaitu bertanggung jawab terutama kepala suku. Sekali lagi kami dari LMA, menyampaikan apresiasi kepada Kapolresta dan Wali Kota Jayapura yang sudah memfasilitasi dalam pertemuan ini. Semoga Tuhan menyertai kita semua,” ujar Awi. (*)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top