Follow our news chanel

Previous
Next

Masyarakat mesti awasi kinerja Pansus DPR Papua

Papua
Ilustrasi Kantor DPR Papua - Jubi.Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Makassar, Jubi – Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM DPR Papua, Laurenzus Kadepa meminta masyarakat mengawasi kinerja panitia khusus atau pansus yang dibentuk pihak legislatif beberapa waktu lalu.

Pernyataan itu dikatakan Laurenzus Kadepa melalui panggilan teleponnya kepada Jubi, Senin (24/8/2020).

“Masyarakat mesti terlibat mengawasi dan mengikuti kinerja pansus yang telah dibentuk DPR Papua. Untuk itu, pansus mesti terbuka menyampaikan hasil-hasil kerja mereka,” kata Kadepa.

Menurutnya, jika pansus tak transparan menyampaikan hasil kerjanya akan memunculkan berbagai anggapan dan praduga di publik.

Katanya, ketika rapat badan musyawarah atau Banmus DPR Papua pada pekan lalu, pimpinan lembaga dewan telah menginstruksikan pansus melaporkan secara berkala hasil kerja mereka kepada internal dewan.

“Dengan begitu, secara internal setiap anggota DPR Papua dan fraksi dewan dapat mengetahui setiap perkembangan kerja pansus. Kan tidak semua anggota dewan masuk dalam pansus itu,” ujarnya.

Menurutnya, dalam rapat Banmus DPR Papua pada pekan lalu ada berbagai hal yang dibahas pihaknya. Salah satu yang dianggap serius adalah adanya aspirasi agar pansus yang dibentuk DPR Papua, terutama Pansus Otsus dibubarkan.

Loading...
;

Katanya, aspirasi itu muncul karena Otsus dianggap sebagai pembahasan serius mesti ditangani secara lintas kelembagaan, bukan melalui pansus.

“Sempat terjadi pembahasan yang rumit terkait aspirasi [pembubaran Pansus Otsus] itu. Akan tetapi akhirnya diputuskan pansus tetap bekerja, namun dengan berbagai ketentuan,” ucapnya.

Ketua Dewan Adat Daerah atau DAD Paniai, John Nasion Robby Gobai meminta ketua DPR Papua menjelaskan kepada publik hasil kerja panitia khusus atau Pansus yang dibentuk lembaga dewan beberapa bulan lalu.

Sekretaris II Dewan Adat Papua versi Kongres Masyarakat Adat Papua III di Biak itu mengatakan, sebagai pimpinan di lembaga dewan, ketua DPR Papua yang mesti menjelaskan kepada publik kinerja empat pansus yang dibentuk DPR Papua itu.

“Bagaimanapun [pansus ini bekerja] kan menggunakan dana publik, dana masyarakat melalui APBD. Jadi apapun yang dilakukan harus disampaikan secara terbuka,” kata Gobai melalui panggilan teleponnya kepada Jubi.

Menurutnya, pimpinan DPR Papua yang mesti menjelaskan kepada publik, apa saja yang telah dan sedang dikerjakan pansus.

Juga bagaimana tindak lanjut terhadap hasil kerja panitia khusus itu, karena setiap kebijakan dalam internal dewan kembali pada pimpinan.

“Ketua yang mesti menjelaskan, karena semua kebijakan kembali kepada ketua DPR Papua. Selain itu pansus juga melaporkan secara berkala hasil kerja dan hambatan yang ada kepada ketua DPR Papua,” ujarnya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top