Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Masyarakat tolak pembangunan Kodim di Tambrauw

Ilustrasi tanah adat di Papua - Jubi.dok
Masyarakat tolak pembangunan Kodim di Tambrauw 1 i Papua
Ilustrasi tanah adat di Papua – Jubi.dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Rencana pembangunan Komando Daerah Militer (Kodim) di Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat mendapat penolakan dari para mahasiswa serta masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik hak ulayat. Di atas lahan yang berbatasan antara Distrik Sausapor dan Distrik Bikar di Kabupaten Tambrauw itu diwacanakan akan menjadi lokasi pembangunan kantor Kodim.

Pernyataan penolakan itu menyorot beberapa poin. Dua poin yang menjadi sorotan utama adalah isu perampasan tanah adat dan dugaan bahwa kehadiran TNI di daerah yang kaya sumber daya alamnya itu hanya untuk melancarkan kepentingan pihak tertentu yang tidak berkaitan dengan tugas pokok TNI.

Mewakili rekan mahasiswa asal Tambrauw di Kota Jayapura, Geissler Wanma, mengaku baru mengetahui adanya rencana pembangunan Kodim di tanah kelahirannya itu dari pemberitaan melalui media sosial, dalam bentuk video (Papua Channel TV), oleh Kodim-1802 Sorong bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat menggelar Forum Komunikasi Sosial dalam rangka persiapan pembentukan Kodim Kabupaten Tambrauw, pada 25 September 2019.

Geissler bersama rekan-rekan mahasiswa yang mendampinginya mempertanyakan poin-poin yang dibicarakan dalam pertemuan yang dipimpin Kasdim Kodim Persiapan Tambrauw, Mayor CBA Yoyok Indriyono. Di antaranya masalah keamanan, kesehatan dan kesempatan kerja. Serta peredaran minuman beralkohol yang diduga melibatkan oknum anggota TNI.

“Tanah kami adalah tanah adat. Saat ini masyarakat hidup dengan aman dan damai. Tidak ada masalah besar yang membutuhkan kehadiran militer,” ucapnya, dan melanjutkan bahwa sudah ada instansi yang mengurus masalah masalah pendidikan dan kesehatan, serta pemberantasan peredaran minuman beralkohol maupun pembukaan lapangan pekerjaan.

“Menurut kami itu bukan tugas militer. Ada pemerintah yang tangani masalah pendidikan dan kesehatan. Dari pihak gereja juga sudah melakukan Sasi kepada masyarakat yang mengonsumsi miras,” ujarnya.

Loading...
;

Mahasiwa Tambrauw kemudian menduga bahwa kehadiran Kodim di daerah yang sudah ditetapkan sebagai daerah konservasi itu tujuan lain. “Pembangunan Kodim bagi kami bisa menjadi jalan masuk untuk pembangunan berbagai macam hal lain misalnya, untuk mengamankan investor yang akan datang masuk di wilayah Tambrauw dan yang akan menganggu hak-hak masyarakat adat dan ekosistem wilayah yang saat ini sudah ditetapkan sebagai daerah konservasi,” salah satu poin tertulis alasan penolakan mahasiswa, yang diterima Jubi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan Kabupaten Tambrauw, Papua Parat sebagai salah satu wiliayah konservasi nasional. Hal ini didasarkan pada Keputusan Menteri No. 53/KEPMEN-KP/2017 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Jeen Womom Kabupaten Tambrauw dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Papua Barat.

Sosialisasi

Mahasiswa juga menuturkan bahwa rencana pembangunan Kodim yang diterima oleh pihak-pihak yang tidak termasuk tokoh pemilik hak ulayat. “Kami mahasiswa curiga bahwa dibalik masuknya Kodim ini ada investasi lain yang dirancang untuk masuk ke daerah kami tanpa sepengetahuan dari masyarakat adat. Itu nyata dilihat di dalam pernyataan mereka (TNI) tidak ada masyarakat adat dan pemilik hak ulayat di tempat saat sosialisasi. Karena itu, sebagai mahasiswa mahasiswi Tambrauw yang ada di Jayapura, khususnya distrik Sarsapor dan Bikar, kami dengan tegas menolak (rencana) pembangunan Kodim di distrik Bikar dan sebagian di distrik Sasapor,” tandas Geissler.

Sikap mahasiswa itu didukung Festus Yesnat, salah satu pemilik hak ulayat dari garis keturunan perempuan (ibu), yang dihubungi Jubi melalui telepon selulernya. Ia mengaku tidak menerima undangan maupun informasi terkait pertemuan Forum Komunikasi Sosial maupun informasi bahwa direncanakan akan ada pembangunan kodim di atas lahan keluarganya tersebut. Ia pun menegaskan bahwa diri menolak rencana tersebut.

“Tidak, tidak. Kami tidak diundang (dalam pertemuan komunikasi sosial),” jawabnya. “Saya sendiri tidak tahu tentang itu tapi saya dengar saja bahwa ada rencana bangun bangunan (kodim) itu di situ tapi kemarin sudah ditolak,” katanya.

Katanya, penolakan dilakukan oleh pemilik lahan. “Penolakan dari yang punya tanah karena tanah itu masih bermasalah jadi tidak bisa bangun fasilitas apapun di atas tanah itu,” jelasnya.

Festus menjelaskan, lahan dimaksud dimiliki oleh marga Yeblo dan Yenjau. Festus sendiri merupakan anak dari ibunya yang bermarga Yenjau.

Sementara itu, Kasdim Kodim Persiapan Tambrauw, Mayor CBA Yoyok Indriyono, mengatakan diselenggarakannya Forum Komunikasi Sosial untuk mendengarkan masukan dari para pihak lintas tokoh di wilayah tersebut.

“Saya mengundang para tokoh-tokoh tadi, tokoh agama, tokoh adat dan lain-lainnya supaya memberikan input kepada kita, apa yang menjadi langkah kita kedepan supaya mana yang belum terkover, mana yang belum didukung, kita sama-sama bahu-membahu, miras khususnya,” kata Mayor CBA Yoyok Indriyono, mengutip Papua Channel TV.

Kasdim pun menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas oknum anggotanya yang terbukti terlibat dalam penyaluran minuman beralkohol di daerah tersebut, sebagaimana dilaporkan para pihak dalam pertemuan tersebut. “Miras ini, bukan hanya Papua Barat saja. Semua Papua ini memang kendalanya di miras. Jadi tanggapan saya, apabila dari TNI sendiri ada yang mem-backing-i, akan kami tindak juga. Tidak ada istilahnya backing-backing-an apalagi ikut dengan itu minuman keras. Itu sudah aturan bagi kami bahwasanya miras dilarang untuk TNI sehingga tidak ada alasan lagi untuk membacking lagi apabila ada anggota TNI sendiri baik Kodim sendiri maupun Koramil dan satuan BKO yang ada di Tambrauw ini dan satgas-satgas yang lain akan kami tindaklanjutin atau kami proses secara hukum,” tegasnya.

Sebelumnya, upaya Jubi mengonfirmasi Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw, Mesakh Matusalak Yekwan, terkait anggaran pembangunan Kodim tersebut belum terjawab hingga laporan ini diturunkan.(*)

Editor: Angela Flassy

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top