Masyarakat tolak pemberian gelar terhadap Pangdam dan penyerahan lahan untuk TNI

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Wamena, Jubi – Ratusan masyarakat, Senin (12/11/2018) menduduki halaman kantor DPRD Jayawijaya, melakukan aksi demo damai menolak pemberian gelar terhadap Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen George Supit sebagai kepala suku besar pegunungan tengah Papua dan juga pemberian lahan seluas 90 hektar kepada TNI beberapa bulan lalu.

Dalam aksi yang dilakukan masyarakat dari tiga suku besar wilayah Lapago, Suku Hubula, Lanny dan Yali itu, mereka juga menandatangani petisi penolakan. Ikut menandatangani petisi tersebut dari perwakilan suku besar, pemuda, mahasiswa, tokoh perempuan, aktivis HAM, praktisi Hukum dan tokoh gereja.

“Pemberian gelar kepala suku besar pegunungan tengah dan tanah seluas 90 hektar ini dilakukan secara sepihak oleh oknum kepala suku, tanpa mempertimbangkan garis keturunan kepada anak sulung atau atau penghargaan atas jasa baik dalam perang, sehingga kami menolak tegas,” kata Ketua Solidaritas Peduli Hak Masyarakat Adat Pegunungan Tengah Papua, Steven W. Walela dalam orasinya.

Menurut dia, pegunungan tengah Papua memiliki banyak klan dan masing-masing dari itu memiliki kepala suku karena mereka dikumpulkan dari beberapa marga. Sehingga sesungguhnya mereka tidak memiliki satu kepala suku tetapi tiga yaitu Kepala Suku Yali, Hubula dan Lani.

Kata dia, tanah yang diberikan seluas 90 hektar itu pun sesungguhnya bukan merupakan milik kepala suku di Silo Karno Doga, melainkan milik sekelompok orang sebagai hak ulayat. Selain itu, pernyataan keberatan sudah disampaikan karena tanah itu merupakan perkebunan dan dianggap sakral oleh pemilik ulayat itu.

“Kami menolak, karena dampaknya kebun kami jadi hilang, dan ternak serta tanah adat ini juga tidak bisa diperdagangkan karena bukan milik perorangan,” katanya.

Loading...
;

Steven Walela mengungkapkan, sudah tiga kali melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jayawijaya menyurati sejumlah pihak terkait, baik oknum masyarakat yang menyerahkan tanah, Kodim 1702/Jayawijaya, Polres Jayawijaya, pemerintah Jayawijaya namun tak kunjung hadir untuk audiens.

“Kami minta baik-baik untuk audiens persoalan ini, mereka tidak hadir sudah tiga kali agenda. Senin depan kami akan turun aksi. Dan kami sudah masukkan surat pemberitahuan,” ujar Walela.

Anggota Komisi A DPRD Jayawijaya, Jimmy Asso yang menerima pendemo mengungkapkan aspirasi pendemo akan diterima dan ditindaklanjuti dalam rapat komisi.

“DPRD akan menindaklanjuti dalam rapat komisi dan dibahas pada sidang istimewa, sehingga hasilnya akan dilanjutkan ke DPR Provinsi Papua dan kepada pihak yang berkaitan,” kata Asso.(*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top