Follow our news chanel

Masyarakat Yeresiam Gua tak tahu soal pemanfaatan tanah adat oleh perusahaan sawit

Sekretaris Suku Besar Yeresiam Gua Robertino Hanebora ketika memberikan keterangan pers kepada Jubi– (Jubi/ Hengky Yeimo).
Masyarakat Yeresiam Gua tak tahu soal pemanfaatan tanah adat oleh perusahaan sawit 1 i Papua
Sekretaris Suku Besar Yeresiam Gua, Robertino Hanebora ketika memberikan keterangan pers kepada Jubi– (Jubi/ Hengky Yeimo).

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Nabire Jubi – Masyarakat Yeresiam Gua mengaku tak tahu menahu soal izin pemanfaatan tanah adat yang digunakan oleh perusahaan Terbuka Nabire Baru (PT. Nabire Baru). Padahal perusahaan ini sudah beroperasi sejak tahun 2015 lalu. Ini disampaikan Sekretaris suku besar Yeresiam Gua  Reobertino Hanebora pada Jubi, Selasa (25/6/2019).

“Masyarakat adat maupun, pemimpin klan setempat belum mendapatkan informasi mengenai berapa luas lahan yang beroperasi di Tanah adat mereka,” kata Sekertaris Suku besr Yeresiam Gua  Reobertino Hanebora kepada jubi, Selasa, (25/6/2019).

Robertino Hanebora mengatakan, ia baru mengetahui luas lahan yang digunakan oleh PT. Nabire Baru melalui diskusi lepas yang digelar pihak perusahaan. Namun pemberitahuan secara tertulis tak pernah mereka dapatkan. Ia mengatakan saat ini pihak Yayasan Pusaka sudah membantu mencari tahu informasi mengenai penggunaan HGU di beberapa titik yang dibongkar oleh pihak perusahaan.

“Hal inilah yang membuktikan ada temuan pelanggaran, HGU di atas tanah kami sebab secara pasti kami belum ketahui berapa luas Tanah yang dipakai oleh pihak perusahaan. Lokasi yang masih belum di tanam sekitar 34 ribu. Sementara PT Nabire Baru mengakui hanya baru 15 ribu hektar. Sementara dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Yayasan Pusaka berjumlah 34 ribu hektar,” katanya.

Robertino Hanebora menjelaskan penerbitan izin perkebunan kelapa sawit di Papua telah mengabaikan hak masyarakat adat. Ia meminta Kanwil BPN Papua dan Kementerian ATR/BPN segera mengumumkan data konsesi HGU di Papua.

“Perizinan pembukaan lahan untuk kelapa sawit yang tidak mengedepankan hak masyarakat adat,sehingga kami ini korban. Kami meminta kepada pemerintah Provinsi Papua, Kanwil BPN Papua, Kementerian ATR/BPN berhenti memberikan HGU kepada perusahaan perusahaan yang kemudian merugikan masyarakat adat,” katanya.

Loading...
;

Masyarakat Yeresiam Gua juga meminta kepada Gubernur Papua Lukas Enembe untuk mnghentikan semua bentuk Pemberian Izin Usaha kepada pengusaha yang nakal.

Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua Emanuel Gobay meminta Kepolisian Daerah Papua segera memeriksa Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN atau ATR/BPN dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua atas dugaan pembatasan informasi publik data konsensi Hak Guna Usaha. Pemeriksaan itu penting untuk memastikan Kementerian ATR/BPN segera membuka data konsesi Hak Guna Usaha di Papua.

“Data HGU sangat penting untuk diumumkan kepada publik, karena aktivitas pemegang HGU berpotensi merusak lingkungan. Besaran HGU yang luas membuat kerusakan lingkungan dari aktivitas pemegang HGU akan berdampak kepada masyarakat luas, namun masyarakat selaku kesulitan mencari alas hak untuk menuntut pemegang HGU,” katanya. (*)

 

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top