Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Matek Weron: Pintu pemulihan dan keselamatan manusia Aplim Apom

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Oleh: Oksianus Bukega

Manusia suku bangsa Papua, seperti manusia dari suku bangsa lain di belahan bumi ini, diciptakan oleh Allah (Yang Maha Kuasa). Maka Allah disapa sebagai Allah Pencipta. 

Allah yang demikian dikenal oleh manusia suku bangsa Papua sebagai Atangki (suku bangsa Ngalum), Manseren (suku bangsa Biak), Emo (suku bangsa Migani), Yefun (suku bangsa Maibrat), dan lain sebagainya.

Sapaan Allah sesuai bahasa masyarakat suku bangsa Papua ini mengungkapkan pengakuan mereka akan Allah (Yang Maha Kuasa) yakni Allah Pencipta yang benar dan sejati. Cara pandang manusia suku bangsa Papua terhadap Yang Maha Kuasa ini menjadi corong yang menyinarkan hati dan pikiran manusia Papua untuk memandang dirinya. Siapa orang/manusia Papua sesungguhnya?

Allah Pencipta yang benar dan sejati itu begitu berpengaruh kuat terhadap kehidupan manusia Papua. Sebab itu diyakini bahwa Allah itu tidak saja mengawasi dan membimbing manusia hanya dari jauh, dari surga, tetapi sangat dekat pada manusia dan turut serta menentukan hidup manusia Papua (dan manusia seluruhnya). 

Allah itu tidak saja transenden (jauh sana dan misteri dari jangkauan manusia) tapi Allah itu imanen (Allah itu begitu dekat pada manusia, kini, dan di sini). Cara pandang manusia Papua terhadap Allah, yakni Allah yang lebih imanen dan bagaimana manusia Papua merumuskan dirinya sebagai manusia sejati: Ne Aplim Apomki (saya manusia Aplim Apom sejati), Ani Mee (saya manusia Mee sejati), Anim Ha (saya manusia Marind sejati), Asamat (saya manusia Asmat sejati), menjadi pintu masuk untuk pada tingkat praksisnya memahami manusia suku bangsa Papua dalam seluruh eksistensinya (keberadaannya). 

Loading...
;

Maka untuk mengerti dasar filosofi hidup manusia suku bangsa Papua terletak pada sistem relasi kehidupan. Sebab sistem dan relasi manusia suku bangsa Papua ditentukan oleh sistem relasi kehidupan tersebut.

Rekonsiliasi (pemulihan) adalah satu unsur penting dalam sistem relasi kehidupan masyarakat suku bangsa Papua. Rekonsiliasi dapat diartikan sebagai aksi pemulihan relasi (yang dirusak oleh kejahatan dosa pribadi dan dosa sosial manusia) antara manusia dengan Allah, tanah dan alam sekitarnya, antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan roh/arwah leluhur dan dengan diri sendiri, melalui pengakuan dosa dan penyesalan dan sikap tobat. 

Dengan begitu Allah memberi pengampunan dan damai kepada manusia. Karena itu untuk membuat sebuah rekonsiliasi (pribadi, kelompok, dan sosial masyarakat) harus memahami konteks permasalahannya. Bahwa di sana masalah kehidupan yang membuat hidup manusia: sakit, menderita, tidak aman, ada permusuhan dan pembunuhan, ada kematian, bertikai dan berperang antar kelompok, pokoknya hidup manusia tidak terlepas dari tindakan perbuatan yang menggangu dan mengancam hidup luhur manusia. Oleh karena itu bila ingin diadakan rekonsiliasi, maka pentingnya identifikasi intensitas masalahnya. 

Suku-suku bangsa Aplim Apom (Ngalum Ok, Kupel Mek, Murop, Kambom, Lepki) di Pegunungan Bintang Papua memiliki cara penyelesaian dalam segala dimensi persoalan. Salah satu cara yang mereka gunakan adalah matek weron (rekonsiliasi, pemulihan).

Matek weron memiliki arti dan makna tersendiri. Dalam bahasa Ngalum Ok, matek artinya gemuk (babi) dan weron artinya makan (jamak). Jika digabung artinya makan bersama gemuk babi sebagai simbol perdamaian dan pemulihan antara pihak-pihak yang berkonflik. 

Namun, makna matek weron tidak hanya terbatas pada makan bersama gemuk babi, tetapi intinya apapun upaya manusia untuk berdamai merupakan matek weron. 

Mengapa ada budaya matek weron? Menurut pandangan masyarakat suku-suku bangsa Aplim Apom, hidup damai merupakan hal mutlak dalam kehidupan sosial dengan sesama, alam, leluhur dan Atangki (Maha Pencipta) guna mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan. 

Pada prinsipnya damai merupakan identitas diri mereka sebagai makhluk yang mulia. Upaya rekonsiliasi perlu dilakukan atas dasar sistem kehidupan ini.

Bentrok (konflik) yang terjadi di Kabupaten Pegunungan Bintang pada 2 Oktober 2018 yang berujung dengan korban jiwa, direncanakan agar kelompok yang bentrok (konflik) berdamai dengan cara rekonsiliasi. 

Rencana rekonsiliasi ini diusulkan oleh Mendagri dan Gubernur Papua melalui hasil pertemuan tertutup antara Kemendagri, Gubernur Papua, Bupati, dan DPRD Pegunungan Bintang di Gedung Negara Dok V Jayapura, Rabu (10/10/2018). Dari hasil usulan itu direncanakan bahwa akan segera dibentuk tim untuk bekerja dan mediasi proses penyelesaian konflik yang telah terjadi di Pegunungan Bintang.

Harapannya adalah persoalan yang terjadi di Pegunungan Bintang harus diselesaikan secara damai. Usulan ini kemudian diklarifikasi oleh ketua DPRD Pegunungan Bintang yang sebelumnya mengawal aspirasi masyarakat ke Mahkama Agung (MA). 

Klarifikasi Ketua DPRD Pegunungan Bintang ini tidak telepas dari aspirasi masyarakat tersebut, dengan muatan aspirasi masyarakat adalah meminta Bupati Pegunungan Bintang turun dari jabatan. Aspirasi masyarakat yang dikawal oleh DPRD ke MA mendapat finalisasinya melalui putusan MA.

Putusan MA menjadi tolok ukur bagi DPRD Pegunungan Bintang. Karena itu usulan untuk rekonsiliasi penyelesaian konflik di itu tidak ada hubungan dengan proses politik yang sudah berjalan di DPRD dan disahkan oleh MA. 

Proses rekonsiliasi yang diusulkan dan akan dimediasi oleh tim mesti dilakukan oleh rakyat dan bupati. Sebab konflik antar masyarakat di daerah Pegunungan Bintang itu terjadi lantaran pro dan kontra terkait pemerintahan bupati saat ini. Karena itu bupati dan masyarakat mesti berdamai melalui cara rekonsiliasi!

Usulan rekonsiliasi mendapatkan tanggapan juga dari masyarakat korban dan kepala suku Pegunungan Bintang. Masyarakat korban dan kepala suku Pegunungan Bintang mengatakan terkait konflik dan penyerangan 2 Oktober 2018, bahwa pelaku tidak bisa memaksanakan korban untuk melakukan rekonsiliasi. 

Kalau pihak korban tidak menerima rekonsiliasi maka tidak mungkin diadakan rekonsiliasi. Korban dan pelaku harus bersama-sama bersepakat untuk melakukan rekonsiliasi. Dengan demikian kami menolak rekonsiliasi dalam waktu dekat sebagaimana yang diusulkan dari pihak pemerintah, korban harus menerima barulah bisa diadakan rekonsiliasi.

Respon dari korban dan kepala suku Pegunungan Bintang ini mesti menjadi indikator bagi tim yang dibentuk dalam mana kerja dan mediasi tim dalam proses penyelesaian konflik yang telah terjadi di Pegunungan Bintang. Bila merujuk pada cara penyelesaian masyarakat Pegunungan Bintang “Matek Weron”, maka tim yang dibentuk atau siapa pun yang terlibat harus mengetahui cara penyelesaian konflik di daerah Pegunungan Bintang. 

Dengan mengetahui cara penyelesaian soal menjadi penting dalam mengidentifikasi masalah secara menyeluruh kemudian mencari alternatif untuk penyelesaiannya. Oleh karena itu, rekonsiliasi yang diusulkan untuk penyelesaian konflik di Pegunungan Bintang mesti dirancang dengan baik, terukur dan terencana. 

Rekonsiliasi pada dasarnya tidak hanya menyelesaikan satu persoalan, tetapi merupakan suatu pintu masuk pemulihan, perdamaian, dan keselamatan sistem kehidupan sosial masyarakat di daerah pegununngan bintang. Karena itu harus melibatkan semua kommponen yang ada di pegunungan bintang. (*) 

Penulis adalah mahasiswa STFT Fajar Timur Abepura Jayapura

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top