Follow our news chanel

Maxi Ahoren: Penggantian anggota MRP PB tunggu ketetapan hukum

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Manokwari, Jubi – Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP PB) Maxi Ahoren mengatakan siap menerima enam calon anggota MRP PB jika sudah ada keputusan hukum tetap. Dikatakan Maxi, ia akan menghargai apapun keputusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar. 

"Jika keputusannya sudah inkracht, silahkan enam penggugat ganti enam anggota yang aktif saat ini. Saya legowo untuk itu jika itu keputusa finalnya," ujar Maxi kepada Jubi, Kamis (24/1/2019).

Maxi juga berharap, anggota MRP PB yang saat ini aktif tidak terpancing situasi yang justru memperburuk situasi. Ia berharap kedua belah pihak bisa menghormati apapun keputusan hukum yang ditetapkan. 

"Kalau memang putusan inkracht dan mengharuskan ada pergatian, maka hari itu juga diganti. Bagian ini yang perlu saya tekankan bahwa harus ada pencerahan hukum dari kuasa para penggugat, supaya tidak menimbulkan protes, tapi perlu dikawal dengan tidak menciptakan suasana yang kurang harmonis,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini Maxi kembali menegaskan bahwa materi gugatan yang dilayangkan enam calon anggota MPR PB kepada PTUN Makassar bukan kepada personal atau lembaga MRP melainkan Surat Keputusan (SK) pelantikan yang dibuat oleh Gubernur dan Menteri Dalam Negeri. 

"Saya kira teman-teman sabar saja, kalau memang waktunya untuk dilantik, pasti teman-teman dilantik. Sebagai pimpinan MRP PB, saya sangat inginkan enam penggugat itu datang bertemu dengan enam anggota MRP PB yang aktif saat ini, untuk tatap muka sebagai sesama anak adat," harapnya.

Loading...
;

Sebelumnya, Roberth R.K Hammar kepala biro hukum Pemprov Papua Barat menyatakan bahwa Mendagri Tjahjo Kumolo dan Gubernur Dominggus Mandacan secara resmi telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI.

Langkah ini kata Hammar, ditempuh untuk mendapat kepastian hukum terkait putusan PTUN tongkat banding Makassar yang mengabulkan permohonan penggugat atas SK Mendagri dan Gubernur Papua Barat terhadap enam anggota MRP PB periode 2017-2022.

"Mendagri selaku tergugat I dan Gubernur Papua Barat selaku tergugat II, tengah melakukan upaya kasasi. Meski kalah di PTUN, tapi kan belum inkracht," ujar Hammar belum lama ini. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top