Mei 2021, revisi UU Otsus Papua harus naik ke paripurna

Papua-Yan Mandenas
Anggota Komisi I DPR RI, Yan Permenas Mandenas (kemeja biru), saat berbincang dengan Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru - Jubi/Ramah

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Angota Komisi I DPR RI, Yan Permenas Mandenas, mengatakan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua dalam jangka waktu dua masa sidang atau Mei 2021 harus sudah naik paripurna untuk ditetapkan revisinya.

“Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus menjadi isu seksi yang terus menerus menarik fokus perhatian pemerintah pusat,” ujar Mandenas di Kantor Wali Kota Jayapura, Rabu (24/2/2021).

Mandenas yang juga anggota tim pemantau Otsus wilayah Aceh, Jakarta, Jogyakarta, dan Tanah Papua ini, mengatakan Mei 2021 harus sudah naik paripurna karena menyangkut alokasi anggaran dari DAU nasional yang semula 2 persen menjadi 2,25 persen.

“Pada 2020, sebenarnya UU Otsus sudah masuk dalam program legislasi nasional prioritas, namun tidak dilakukan pembahasan. Kita lanjut lagi melalui inisiatif atau usulan pemerintah yang masuk lagi di 2021,” ujar Mandenas.

Mandenas yang merupakan legislator asal Papua dari Fraksi Partai Gerindra ini mengaku DPR RI baru saja membentuk pansus otonomi khusus sehingga Mei sudah harus naik paripurna untuk ditetapkan revisinya.

Dikatakan Mandenas, DPR RI sangat terbuka terhadap pemerintah yang ingin melakukan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomo Khusus Papua demi membangun Bumi Cenderawasih.

“Otsus bertujuan untuk menciptakan terwujudnya kesejahteraan dan kesetaraan bagi masyarakat di Tanah Papua secara keseluruhan,” ujar Mandenas yang juga Anggota Badan Legislasi DPR RI.

Loading...
;

Disinggung mengenai dugaan penyimpangan anggaran dana otsus, Mandenas berharap harus diperhatikan dan dilakukan pengawasan secara ketat dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi sehingga dana otsus benar-benar bermanfaat khususnya pembangunan di Bumi Cenderawasih.

“Sebaiknya jangan dibuat polemik (revisi UU Otsus). Sampai hari ini belum ada tim resmi dari Pemerintah Papua dan Papua Barat yang datang ke DPR RI, baik membahas dengan Badan Legislasi maupun ke depannya bahas Pansus Otsus, supaya eksekusi dalam UU ini bisa mengakomodir pikiran dari pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat di sini,” ujar Mandenas.

Baca juga: Komisi I DPR RI: Pemekaran Tabi-Saireri tidak bisa

Sementara itu, Gerakan Mahasiswa Pemuda Papua atau Gempar Papua melalui Alfa Rohrohmana mengatakan Pemerintah Indonesia dan DPR RI tidak seharusnya membahas revisi UU Otsus, namun mendengarkan keinginan rakyat.

“Keberlanjutan otsus mesti dikembalikan kepada rakyat Papua. Biarkan mereka menetukan lanjut tidaknya kebijakan khusus itu, tanpa paksaan dari pemerintah. Sikap rakyat di sini jelas menolak otsus dan ingin menentukan nasib sendiri,” ujar Alfa.

Alfa berharap anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan atau perwakilan dari Papua dan Papua Barat tidak ada yang terlibat dalam pembahasan revisi UU Otsus.

“Mereka tidak punya legalitas apapun. Rakyat yang punya hak legitimasi. Otsus sudah gagal dan orang asli Papua menolak otsus. Otsus hanya untuk meredam isu Papua merdeka. Tidak relevan sebagai upaya meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan OAP,” ujar Alfa.

Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano, mengatakan pemerintah pusat harus melakukan intervensi dan evaluasi total terhadap dana otsus supaya penggunaannya tepat sasaran untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di provinsi paling timur Indonesia itu.

“Jika penggunaan dana otsus salah, maka harus diproses hukum. Otsus harus lanjut, karena berhasil di Kota Jayapura dari berbagai bidang seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi kemasyarakatan,” ujar Tomi Mano. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top